» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida


Analisis
10-03-2017
KTT IORA 2017
Indonesia dan Geopolitik Samudra Hindia
Penulis : Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)

(Beberapa Catatan Penting Terkait KTT IORA 2017 di Jakarta)

Melepaskan Diri dari Belenggu Mata-Rantai The British Geopolitics

Meskipun Global Future Institute (GFI) menyambut baik keberhasilan Indonesia memprakarsai terselenggaranya sebuah pertemuan strategis antar negara-negara di kawasan Samudra Hindia,  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association atau Assosiasi Kerjasama Lingkar Samudra (IORA), dengan memanfaatkan momentum Program Poros Maritim Global yang dicanangkan Presiden Jokowi, namun ada hal yang penting yang kiranya  perlu disorot.  Khususnya ketika Selasa (07/03/2017) lalu Indonesia telah berhasil mendorong sebuah kesepakatan bersama dari seluruh anggota IORA yang bersifat strategis melalui sebuah kesepakatan yang disebut Jakarta Concord.

 


Kalau kita cermati negara-negara yang bermain sebagai “pemain kunci” selain Indonesia yang memang menjadi Ketua IORA adalah Australia, Afrika Selatan, India, Malaysia, Srilanka, dan Singapura. Adapun kehadiran Afrika Selatan dan Mozambik, sangat bisa dimengerti sebagai wakil dari kepentingan negara-negara di Selat Mozambik di pantai Timur Afrika.

Di tengah persaingan global yang semakin menajam antara Amerika Serikat versus Cina di kawasan Asia Pasifik, formasi negara-negara tersebut tadi terkesan lebih condong mewakili The British Geopolitics dan blok Amerika Serikat beserta sekutu-sekutu strategisnya dari NATO.

Misal India dan Srilanka, hingga kini masih terjalin ikatan kerjasama dengan Inggris melalui Perhimpungan Negara-Negara Persemakmuran (Common Wealth) mengingat dulunya merupakan negara-negara jajahan Inggris di kawasan Asia Selatan.

Adapun Malaysia dan Singapura, juga negara-negara eks jajahan Inggris yang masih terikat dalam Perhimpunan Negara-Negara persemakmuran, sebagai negara-negara eks jajahan Inggris di Asia Tenggara.

Maka itu, menarik mengupas bagaimana menjabarkan salah satu poin penting dari Jakarta Concord yaitu meneguhkan komitmen untuk memajukan kerjasama di sektor keamanan dan keselamatan maritim. Dan bagaimana  mewujudkan terciptanya kawasasn Samudra Hindia yang aman dan stabil, di tengah-tengah semakin menajamnya persaingan global AS dam Inggris di Asia Pasifik saat ini?

Samudra Hindia, Ajang Perebutan Pengaruh Negara-Negara Besar

Kalau kita telisik sejarahnya, Samudra Hindia memang merupakan ajang persaingan dan bahkan perlombaan senjata antar negara-negara adikuasa sejak berlangsungnya Perang Dingin antara 1950-1991. Kenapa? Sebab salah satu yang krusial dari kawasan Samudra Hindia adalah Pulau Diego Garcia, yang secara geografis terletak di tengah-tengah Samudra Hindia.

Pula ketika bicara soal Pulau Diego Garcia, maka harus dibaca bukan semata-mata soal persaingan strategis maritim antar negara, melainkan juga mencakup unsur ekonomi, dan pelayaran. Maklumlah, sejak dulu Samudra Hindia merupakan daerah pertemuan antar berbagai kepentingan negara-negara besar tidak saja di bidang strategis keamanan melainkan juga perdagangan, agama, kebudayaan, dan diplomasi.

Bahkan sejak abad ke-14, Samudra Hindia sudah menjadi ajang perebutan pengaruh antar negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, Perancis dan Portugis. Sehingga jalur lautan untuk perdagangan antara Asia dan Eropa bisa diamankan. Hanya saja sejak abad ke-18 kawasan Samudra Hindia dikuasai kerajaan Inggris hingga berakhirnya Perang Dunia II.

Dibandingkan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, luas Samudra Hindia sebenarnya tidak seluas kedua samudra terdahulu. Antara Afrika Timur dan Indonesia, jaraknya adalah 6 ribu mil.  Jika diukur dari utara ke selatan, panjangnya 6500 mil.

Namun, di tengah-tengah Samudra Hindia itulah, terletak Pulau Garcia yang sejak dahulu kala selalu jadi perebutan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, utamanya pada saat berlangsungnya Perang Dingin antara awal dekade 1950-an hingga dekade 1990an. Saat ini,  Amerika Serikat versus Cina kembali mewarnai perebutan pengaruh di Samudra Hindia meskipun berbeda isu dan tema sebagai landasan persaingan kedua negara adikuasa tersebut.

Amerika saat ini punya sebuah pangkalan maritim di pulau Garcia. Bagi AS dan Inggris, Pulau Garcia dinilai strategis berfungsi sebagai fasilitas komunikasi untuk menghubungkan Ethiopia di Afrika dengan Australia Barat Daya.

Maka itu, terkait dengan hasil KTT IORA saat ini, kepentingan strategis Inggris mengamankan Pulau Garcia yang terletak di tengah-tengah Samudra Hindia, kiranya masih tetap jadi sasaran pokok. Apalagi kendali dan pengaruh Inggris terhadap negara-negara eks jajahannya dulu yang saat ini tergabung dalam Perhimpunan Negara-Negara Persemakmuran, mata-rantai komunikasinya masih tetap terhubung melalui Afrika Timur, Pulau Garcia, Pulau Gan, terus menuju Cocos Island ke Australia.

Melihat sejarahnya, sejak Perang Dingin pada 1967-1968 Inggris praktis kembali memegang cengkaraman pengaruhnya di Samudra Hindia. Meskipun pada 1968, bersamaan dengan keputusan Inggris untuk menarik armadanya dari kawasan ini atas dasar pertimbangan keuangan yang tidak memungkinkan. Namun, AS sebagai sekutu tradisional Inggris yang perekonomiannya justru sedang berjaya, menggantikan peran Inggris mengawal Samudra Hindia.

Di sinilah AS kemudian berhadapan dengan pengaruh Uni Soviet, pesaing utamanya dalam Perang Dingin. Soviet, selain meningkatkan kehadiran kapal-kapal perangnya, negeri Beruang Merah itu juga mengembangkan fasilitas-fasilitas pelabuhan. Bahkan melalui kawasan ini, Soviet menjalin kerjasama dengan Maritius untuk landing flight penerbangan dan fasilitas pelabuhan.

Bahkan kerjasama dengan Sri Lanka, Yaman Selatan untuk Pulau Socotra dan Aden, sedangkan untuk Somali  untuk pelabuhan Wudu. Dengan India, untuk penyediaan fasilitas di Visakhapatnam. Dengan demikian, Soviet berhasil membangun strategi perimbangan kekuatan di kawasan Samudra Hindia.  Hanya saja berbeda dengan Amerika Serikat, sampai berakhirnya Perang Dingin, Soviet belum berhasil membangun pangkalan maritim.

Bukti nyata betapa strategisnya Samudra Hindia bagi AS dan Soviet, terlihat ketika AS maupun Soviet sama-sama mengincar perjanjian dengan Mauritius yang letaknya dekat dengan Pulau Garcia.

Seladar informasi, Mauritius memang agak susah kalau dicari melalui peta dunia. Namun, negeri berpenduduk 1,2 juta jiwa ini, terletak di Timur daratan Benua Afrika dan merupakan titik di hamparan luas Samdura Hindia. Mauritius letaknya dipisahkan oleh Madagaskar. Menariknya, meskipun luas wilayahnya tidak besar, namun saat ini Mauritius merupakan investor asal Afrika terbesar di Indonesia pada tahun lalu.

Selain kedua negara adikuasa tersebut memandang penting untuk mengusai fasilitas-fasilitas pelabuhan dan penerbangan yang tempat-tempat strategisnya memungkinkan untuk menguasai Laut Merah, Teluk Aden dan Laut Arab.

Maka tak mengherankan jika Pulau Garcia hingga kini tetap merupakan aspek paling krusial dalam pertaruhan kepentingan antara AS, Rusia dan Cina dewasa ini. Sebab dengan menguasai Pulau Garcia yang berada di tengah-tengah Samudra Hindia melalui penguasaan fasilitas pelabuhan dan pangkalan udara, maka selain dapat menguasai perairan di Samudra Hindia, juga dapat menguasai daratan Asia dan Afrika.

Itulah sebabnya hingga kini  Samudra Hindia tetap menjadi ajang perebutan pengaruh antara AS versus Cina, bersamaan dengan semakin memanasnya ketegangan kedua negara adikuasa tersebut baik Laut Cina Selatan maupun Semenanjung Korea.

Apalagi ketika memanasnya ketegangan antara AS versus Cina diwarnai dengan kegiatan pengembangan persenjataan nuklir, seperti terlihat melalui serangkaian uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) yang dilancarkan Korea Utara baru-baru ini, yang diikuti dengan manuver AS membantu Korea Selatan membangun sistem pertahanan anti rudal kepada Korea Selatan.

Nilai Strategis Indonesia Dalam Geopolitik Samudra Hindia

Lantas, bagaimana dengan aspek geoekonomi yang jadi sasaran perebutan pengaruh antar negara-negara besar di negara-negara kawasan Samudra Hindia?

Beberapa negara yang tergabung dalam IORA seperti Indonesia, Malaysia dan Sri Lanka, masih tetap merupakan negara-negara produsen karet alam. Bagi negara-negara industri maju baik Eropa maupun Jepang, Karet tetap merupakan sumberdaya alam yang amat vital.

Indonesia dan Australia sendiri termasuk penghasil nikel. Cina, India dan Australia masih merupakan produsen batubara yang cukup besar. Adapun Timah Indonesia, Australia dan Thailand masih merupakan produsen andalan.

Namun dari segi geostrategi, Selat Malaka merupakan aspek paling penting dari Samudra Hindia. Menurut laporan Energy Information Administration sebagaimana dikutip oleh Untung Suropati, Yohanes Sulaiman dan Ian Montratama dalam bukunya yang berjudul Arung Samudra Bersama Sang Naga, diperkirakan sebanyak 15,2 juta barel minyak melintas di Selat Malaka setiap harinya. Bearti ini merupakan rute tersibuk di dunia mengingat selat ini merupakan rute terpendek yang menghubungkan daratan Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa.

Maka pada tataran ini posisi silang Indonesia yang berada di antara Samudra Hinda dan Samudra Pasifik, menjadi sangat strategis. Betapa tidak. Pelayaran dari Eropa menuju Asia Tenggara dan Asia Timur Tenggara melalui Samudra Hindia, maka untuk masuk ke Indonesia, harus melalui Selat Malaka

Terkait dengan KTT IORA di Jakaerta minggu ini, ada baiknya pemerintah Indoensia sebagai negara pantai mulai mempertimbangkan untuk memanfaatkan atau menarik keuntungan dari padatnya arus pelayaran di Selat Malaka. Apalagi kalau pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Selat Malaka merupakan urat nadi pelayaran antar negara-negara industri besar dunia baik di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, maupun Amerika Serikat dengan Timur Tengah dan Afrika.

Sejauh ini justru Singapura yang lebih banyak menarik keuntungan dari jalur ini karena memiliki fasilitas pelabuhan sehingga berhasil mendominasi pelayanan jasa pelabuhan kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Maka dari itu, sudah saatnya untuk membangun kembali recana lama di era Presiden BJ Habibie dulu, yaitu membangun beberapa pelabuhan seperti di Pulau Sabang dan Batam, sehingga bisa dikembangkan sebagai Global Transshipment Port seperti yang berhasil dimainkan oleh Singapura.

Bahkan bukan saja Selat Malaka. Selat Sunda yang terletak antara Jawa dan Sumatra, bahkan merupakan senjata geopolitik Indonesia ketika suatu saat nanti Selat Malaka sudah tidak lagi mampu menampung kepadatan dan ukuran kapal yang lebih besar. Di situlah Selat Sunda  berpotensi menjadi jalur pelayaran alternatif utama dunia. Yaitu sebagai jalur penghubung antara Asia Timur dan Afrika.  

Pada aspek strategis, peran Australia yang kebetulan merupakan Ketua IORA sebelum Indonesia, sudah selayaknya untuk jadi sorotan khusus, Mengingat letaknya di sebelah Timur Samudra Hindia, selain strategi pertahanannya yang melekat dengan strategi pertahanan AS di Asia Pasifik.

Namun letak geografis Australia yang sebagai negara litoral Samudra Hindia, mendorong negara Kanguru ini untuk lebih empati terhadap masalah-masalah yang dihadapi negara-negara di kawasan Samudra Hindia.

Begitupun, sarana-sarana strategis Australia masih tetap digunakan untuk strategi pertahanan negara-negara blok Barat seperti AS dan Inggris seperti fasilitas-fasilitas di Australia Barat di Cockburn Sound, Indonesia yang terletak di antara Laut Cina Selatan dan Teluk Persia, sebenarnya mempunyai posisi yang strategis secara geostrategi. Apalagi ketika persaingan global AS versus Cina di Laut Cina Selatan belakangan ini semakin memanas.

Atmosfer maritim bakal semakin menarik bersamaan dengan semakin ketatnya persaingan global antara AS, Cina dan Rusia di Samudra Indonesia dan Selat Malaka dalam beberapa tahun mendatang.

Nah disinilah Indonesia harus sadar konstalasi geopolitik macam apa yang sedang dilancarkan Amerika maupun Cina terkait dalam upaya menguasai jalur transportasi komoditas jalur laut. Pada 2011 lalu, Presiden Obama telah mencanangkan kebijakan Pivot to the Pacific yang kemudian diperhalus jadi Rebalancing to Asia. Kebijakan ini tak pelak lagi merupakan respons atas kebangkitan Cina di kawasan Asia Pasifik.

Dengan begitu, maka Indo-Pacific ditetapkan sebagai pusat gravitasi politik dan ekonomi dunia abad ke-21. Sehingga dalam perencanaan strategis AS politik, ekonomi dan militer merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Hal ini tak lepas dari arah kebijakan Obama kala itu untuk memainkan peran lebih besar di Asia Pasifik.

Amerika nampaknya menyadari bahwa pusat pertumbuhan ekonomi dunia berada di Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Selatan yang tadi saya sebut sebagai kawasan Indo-Pasifik. Tapi bukankah itu tadi masih parallel dengan skema the British Geopolitics di Samudra Hindia?

Sebaliknya, menyadari bahwa Cina pun mulai terkepung oleh the British Geopolitics dan manuver AS yang semakin agresif di Asia Pasifik untuk mengimbangi menguatnya Cina secara ekonomi dan militer, maka Cina pun kemudian meluncurkan kebijakan Jalur Sutra pada 3 Oktober 2013 lalu. Untuk merealisasikan ambisinya Cina berkomitmen menyediakan dana sebesar US$ 40-50 miliar untuk pembangunan infrastruktur terutama laut di berbagai lokasi strategis rute Jalur Sutra Maritim yang terbentang dari daratan Cina hingga ke Afrika dan Eropa.

Maka itu, hasil-hasil kesepakatan strategis dari KTT IORA 2017 di Jakarta, hendaknya bisa menjadi landasan awal bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk menyusun kebijakan-kebijakan strategis luar negeri yang benar-benar didasari memanfaatkan dan mendayagunakan keunggulan-keunggulan geopolitik Indonesia baik dari segi geoekonomi, geostrategi (geoposisi) dan geokultural. KTT IORA yang melibatkan 21 negara di kawasan Samudra Hindia, sudah merupakan titik awal yang cukup bagus.
 




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »