» Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah » Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina » Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif » Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat


Analisis
13-03-2017
Membaca IORA dari Sisi Lain Geopolitik
Penulis : M. Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)

Hingga kapanpun. Lautan Hindia (Indian Ocean) akan terlihat sexy, terutama di mata pelayaran dunia. Kenapa? Tesis pakar kelautan Amerika Serikat (AS), Laksamana Alfred T. Mahan (1840-1914) yang konon telah menjadi doktrin Angkatan Laut (AL) AS menyatakan: "Siapa pun yang mencapai supremasi maritim di Lautan Hindia akan menjadi pemain (kunci) yang menonjol di kancah internasional."


Entah sangking pentingnya Lautan Hindia ---sesuai tesis Mahan--- dalam peta dunia, entah akibat pergeseran geopolitik (geopolitical shift) dari Atlantik ke Asia Pasifik, beberapa negara yang notabene lintas benua membentuk forum baru yakni Indian Ocean Rim Association (IORA) di Jakarta Convention Centre (JCC), Selasa (7/3/2017), Jakarta.

IORA beranggotakan 21 negara terdiri atas Australia, Indonesia, Banglades, Kenya, Komoros, India, Iran, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Oman, Mozambik, Afrika Selatan, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, Somalia, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab dan Yaman. Sedangkan mitra IORA ada 7 (tujuh) negara yang meliputi Inggris, Perancis, Jerman, AS, Mesir, Jepang dan China.

Perlu dicermati forum tersebut, selain bersifat lintas benua, keanggotaan OIRA juga lintas ideologi, multipakta, dan lain-lain. Itulah sexy-nya Lautan Hindia dalam perspekstif geopolitik, betapa demi sebuah “kepentingan” (dalam hal ini adalah Kepentingan Nasional masing-masing anggota IORA), mereka rela bersatu dalam satu wadah.

Ada pertanyaan mengusik benak, kenapa ketujuh negara mitra di atas tidak sekalian masuk menjadi anggota IORA; bukankah kepentingan nasional mereka banyak hilir mudik di Lautan Hindia; apakah mereka ingin menjadi (semacam) mentor?

Bahwa keanggotaan IORA dibatasi pada negara-negara yang secara (fisik) geografis berada di sekitar Lautan Hindia. Setidak-tidaknya itulah jawaban sementara tersurat. Entah kelak hal yang tersirat.

Dokumen IORA berjudul "Promoting Regional Cooperation for a Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean" (selanjutnya disebut: “Jakarta Concord”) bertujuan untuk meletakkan fondasi dan menentukan arah kerja sama organisasi negara-negara di Lautan Hindia pada tahun-tahun mendatang. Inti tersuratnya ialah bahwa para anggota menyatakan komitmen untuk membangun Lautan Hindia yang damai, stabil, dan makmur melalui kerja sama di berbagai bidang dengan beberapa prioritas yaitu promosi keamanan maritim, meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi, mempromosikan pengelolaan dan pengembangan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, meningkatkan pengelolaan risiko bencana, memperkuat kerja sama akademis dan iptek, mendorong pariwisata dan pertukaran budaya, blue economy, dan pemberdayaan peran wanita dalam ekonomi.

Selain Jakarta Concord, anggota IORA juga menyetujui Decalaration on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism. Deklarasi ini menguatkan kerja sama dalam melawan ancaman terorisme dan ekstrimisme kekerasan, antara lain melalui kerja sama dan koordinasi, dialog, pertukaran informasi, praktek-praktek terbaik serta melawan ideologi terorisme dan ekstrimisme. Negara-negara IORA juga akan menyebarkan nilai-nilai positif seperti toleransi dan keanekaragaman sebagai norma pergaulan di kawasan. Itulah sekilas pointers kesepakatan forum IORA di Jakarta.

Empat Chokepoints di Lautan Hindia

Membaca berdirinya IORA di tengah runcingnya persaingan antara China versus AS, selain tak bisa dilepas dari pergeseran geopolitik yang kini masif berlangsung dari Atlantik ke Asia Pasifik. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Jokowi pada pembukaan, "Dulu Samudera Atlantik menjadi pusat dunia, dalam 30 tahun terakhir berpusat di Pasifik dan Indonesia percaya Samudera Hindia di ambang keperkasaan." Juga tak boleh dilupakan adalah kajian strategis Deep Stoat: “If you would understand world geopolitic today, follow the oil” (Jika ingin memahami geopolitik dunia hari ini, ikuti aliran minyak). Kenapa? Karena disitulah (oil) simpul-simpul kepentingan para adidaya bertemu dan beradu-kuat.

Menurut hemat penulis, Lautan Hindia bukan diambang keperkasaan –-meminjam istilah Pak Jokowi--- sebab semenjak Era Atlantik dahulu pun memang (Lautan Hindia) sudah perkasa. Mana buktinya?

"Lautan Hindia adalah jalur laut utama yang menghubungkan Timur Tengah, Asia Timur dan Afrika dengan Eropa dan Amerika. Ia memiliki empat akses krusial sebagai jalur penting perdagangan maritim internasional, antara lain adalah Terusan Suez di Mesir, Bab-el-Mandeb (berbatasan Djibouti dan Yaman), Selat Hormuz (berbatasan dengan Iran dan Oman), dan Selat Malaka (berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia ). Inilah chokepoints penting jalur perdagangan minyak dunia dalam jumlah yang besar." (Amjed Jaaved, A new hot-spot of rivalry, Pakistan Observer, July 1, 2009).

Selanjutnya ketika mengurai urgensi dan/atau potensi atas keempat chokepoints dimana kapal-kapal tanker minyak melintas setiap harinya. Pertama adalah Selat Hormuz yang dilintas oleh tanker-tanker minyak sekitar 17 juta barel; kedua, Selat Malaka sekitar 15 juta barel/hari; ketiga, Terusan Suez sekitar 4,5 juta barel/hari; dan keempat adalah Bab-el-Mandeb dilintas 3,3 juta barel/hari.

Pertanyaan lebih jauh adalah, “Siapa pengendali keempat chokepoints di atas?” Tak boleh dipungkiri, bahwa pengendali selat-selat strategis di Lautan Hindia selama ini adalah AS. Selat Hormuz dan Bab-el-Mandeb misalnya, keduanya dibawah naungan Armada ke 5 Amerika; Terusan Suez dibawah pengawasan Armada ke 6, sedangkan Selat Malaka dikendalikan oleh Armada ke 7 AS. Bukan itu saja, ada Pulau Garcia di Lautan Hindia yang bercokol pangkalan militer AS terbesar di luar teritorinya, selain itu juga terdapat pangkalan militer barunya (2014) di Pulau Socotra, Yaman. Posisi pangkalan militer di Socotra ini terletak di celah menuju Laut Merah, Teluk Aden, Bab-el-Mandab dan Terusan Suez. Betapa strategis letak Pulau Socotra, seperti penjaga serta pengawas pada pintu masuk ke Laut Merah bagi semua kapal-kapal dan pelayaran apapun yang berasal dari Lautan Hindia.

Melihat persaingan yang kian sengit antara China melawan AS di panggung global, asumsinya ialah: “Apakah IORA ---Lautan Hindia--- merupakan ‘medan pertempuran baru’ antara AS versus China; atau secara ekstrim lagi merupakan wadah pengambilalihan fungsi kendali empat selat strategis oleh Cina (dari AS) melalui negara proxy?” Ini cuma asumsi berbasis kebijakan independensi minyak oleh Donald Trump: “No Saudi Oil”. Namun hipotesa ini masih perlu diuji. Kenapa demikian?

Memasuki era Asia Pasifik kini, memang ditemui beberapa peristiwa yang layak dicermati bersama. Pertama, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) atau dikenal dengan istilah British Exit (Brexit); kedua, fenomena Trump dengan kebijakan ‘unik’-nya terutama America First dan Anti-Islam; ketiga, safari politik Raja Salman dari Saudi Arabia ke Asia termasuk Indonesia dan (rencana) kunjungan beberapa kepala negara/raja dari Kawasan Arab ke Indonesia, dan lain-lain. Inilah lingkungan strategis yang mutlak harus dibaca satu per satu.

Boleh diterka, bahwa “ruh” dari America First-nya Trump seperti meniru “Brexit”-nya Inggris, sekutu tradisionalnya. Dengan kata lain, ketika regionalisme (UE misalnya) yang seyogianya berbasis kerjasama (dan semangat gotong royong) antarnegara di Eropa, tetapi dalam praktik justru merupakan wadah liberalisasi perdagangan yang kerangka bangunnya ialah persaingan. Sudah barang tentu, ketika bicara kompetitif alias persaingan ---liberalisasi perdagangan (free trade) contohnya--- yang berlaku (tak tertulis) adalah hukum rimba. Antara satu (negara) dengan lainnya boleh saling memangsa. Makanya, kebijakan Trump juga membubarkan Trans Pasific Parnership, serta mencabut kerjasama serta investasi dengan beberapa negara termasuk Saudi Arabia, China, dll.

Secara hikmah, ada teladan yang patut direnungkan dari beberapa fenomena di atas, termasuk safari Raja Salman ke Asia yaitu bahwa nasionalisme ialah “titik berangkat” yang tepat bagi negara manapun tatkala ingin tetap ada (being), nyata (reality) dan berada (existance) di muka bumi.

Pasca Brexit contohnya, Inggris kembali ke “konstitusi awal” (nasionalisme) beserta kelompok negara jajahan (Commonwealth) yang berjumlah 53 negara di 6 (enam) benua dengan populasi 2,1-an miliar penduduk. Inggris melepas konstitusi UE. Ia menjadi kekuatan nasionalis dengan budayanya sendiri. Tampaknya pola dan model inilah yang hendak diikuti oleh Trump dengan America First-nya.

Sekarang ke China. Ya. Jika Inggris (dan sekutu tradisional/AS) mempunyai Commonwealth berjumlah 53 negara anggota, agaknya di era Xi Jinping, China juga memiliki One Belt One Road (OBOR) dengan anggota justru 60 negara di Asia, Afrika dan Eropa. Lebih banyak. Dalam bahasan ini, penulis tidak akan mengurai apakah OBOR itu berbasis Silk Road Economic Belt (SREB) dan Maritime Silk Road (MSR), atau kebijakan String of Pearls, dll intinya bahwa OBOR adalah strategi terpadu dan terbaru China untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan global dan khususnya untuk mengamankan jalur pangan dan energinya. Dalam paragraf ini, penulis hanya ingin menampilkan peta kekuatan para pihak yang berseteru, bahwa Commowelth terdiri atas 53 negara, sedang OBOR sekitar 60 negara.

Adapun lingkungan strategis lain yang perlu dicermati adalah jatuhnya harga minyak akibat renggangnya hubungan ---kalau tak boleh dikatakan putus--- antara Arab Saudi dengan AS sejak Trump naik takhta. Padahal di era-era sebelumnya, AS dan Arab Saudi teramat ‘mesra’. Mereka membentuk petrodolar (sejak 1970-an). Artinya, minyak menjadi standar dalam pembentukan nilai mata uang dolar AS. Arab Saudi menikmati keuntungan yang besar dari perdagangan minyak, sedang AS menikmati keuntungan jauh lebih besar lagi karena bisa mencetak dolar sesuka hati tanpa perlu collateral. AS memang telah keluar dari Bretton Woods (1971) bahkan mencampak emas sebagai jaminan mencetak dolar.

Dalam kampanyenya, Trump berjanji memukul kartel minyak yang dipandang sebagai musuh AS dengan cara membangun independensi minyak baik impor dari OPEC maupun Arab Saudi. Inilah era “complete American energy independence," kata Trump. Apa boleh buat. Ketika AS adalah pasar terbesar bagi ekspor minyak Arab Saudi, maka mekanisme supply and demand pun berjalan. Meskipun OPEC berupaya memotong produksinya guna mengendalikan harga minyak, namun AS 'melawan' dengan meningkatkan produksi shale oil dan gas mereka. Ini baru sebatas klaim sepihak AS. Pertanyaan selidik muncul, apakah AS benar-benar mampu memenuhi sendiri kebutuhan dalam negeri yang boros (sekitar 20-an juta lebih/hari)?

Ada tiga asumsi liar menyikapi kebijakan (No Saudi Oil) Trump tersebut. Pertama, jangan-jangan independensi minyak AS karena melimpahnya minyak di pasar gelap yang harganya sangat murah; kedua, bagaimana dengan kebijakan The Power of Oil yang menjadi ruh kebijakan siapapun Presiden AS; ketiga, jangan-jangan anjlognya harga minyak merupakan serangan asimetris AS (peperangan energi) guna mengambilalih Aramco, “Pertamina”-nya Saudi Arabia? Terbaca pola serta modus dalam perang asimetris: “Isu-Tema-Skema” (ITS) dimainkan. Isunya: “Harga minyak terpuruk”; Tema/Agendanya: “Saham Aramco di IPO-kan”; dan skemanya: “Saham Aramco diborong oleh AS.” Namun, pun bila asumsi ini yang digelar oleh AS dipanggung global, kontra Raja Salman pun tak kalah cerdas pula, karena ia hanya menjual 5% sahamnya Aramco.

Mengakhiri tulisan ini, ada retorika menyeruak: “Apabila Trump konsekuen dengan kebijakan No Saudi Oil, apakah ia akan melepas kendali pada chokepoints di Lautan Hindia; lalu, bagaimana dengan operasional doktrin The Power of Oil yang selama ini menjadi “ruh takhta”-nya siapapun Presiden AS?”




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Moon Jae-in Menjadi Presiden ke-19 Korea Selatan

Warga Korsel Pilih Presiden Baru

GFI Ingatkan 5 Poin Pesan Panglima TNI

Wapres Buka Peringatan Hari Pers Sedunia 2017

Top! Pelajar Indonesia Gelar Festival Budaya di Manchester

Kehadiran Kapal Induk Cina Terbaru Menuai Spekulasi

Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik

Kongres Ulama Perempuan di Cirebon Dihadiri oleh 15 Negara

Sekjen PBB Serukan Penyelesaian Politik bagi Krisis Yaman

China Luncurkan Kapal Induk Buatan Dalam Negeri

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »