» Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah » Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina » Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif » Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat


Kepentingan Nasional
21-03-2017
Mahasiswa Papua Minta Freeport Ditutup

Sekitar 400-an mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Jayapura, Papua, Senin, menggelar aksi demo secara damai meminta pemerintah segera menutup operasi PT Freeport Indonesia karena tidak memberikan untung bagi rakyat Bumi Cenderawasih.


Ratusan mahasiswa itu datang dan berkumpul di seberang jalan depan Kantor Pos Wilayah Papua dan Papua Barat, kemudian membentangkan sebuah spanduk berukuran besar dengan tulisan "Tutup Freeport".

"Tutup Freeport. Freeport tidak memberikan dampak yang signifikan kepada Papua," kata salah satu pendemo.

Usai gelar orasi di depan Kantor Pos Wilayah Papua dan Papua Barat itu, ratusan mahasiswa tersebut bergabung dengan ratusan mahasiswa lainnya yang datang dari Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) menumpang delapan truk dan kendaraan roda dua, berpindah tempat untuk melanjutkan demo ke pusat Kota Jayapura.

Aparat kepolisian dari Polsek Abepura dan Sabhara Polres Jayapura mengawal aksi tersebut hingga ke pusat Kota Jayapura.

Di sepanjang jalan hingga ke pusat Kota Jayapura, para pendemo yang menumpang truk terus berteriak yel-yel tutup Freeport. Aksi tersebut mengundang perhatian dari pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

"Sudah sepekan terakhir ini, banyak warga gelar aksi serupa," kata Popi, salah seorang warga Abepura.

Sebelumnya, pada pekan kemarin sekitar 300-an warga yang dikoordinir oleh GP Ansor Papua dan Papua Barat, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Provinsi Papua, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia serta wakil dari masyarakat adat Papua menggelar aksi yang sama.

Aksi ini secara tegas mendukung pemerintah, di antaranya meminta Freeport untuk membangun smelter di Papua, Freeport harus bayar pajak air permukaan yang mencapai Rp3,5 triliun, dan divestasi saham hingga 51 persen.

"Freeport harus taat dan tunduk kepada Pemerintah Indonesia. Freeport harus bayar pajak, bangun smelter, dan berikan keuntungan bagi rakyat Papua," kata wakil dari masyarakat adat Papua Oktovianus Wally.



Artikel Terkait
» Ketika Jokowi Membangun Papua
» Pemerintah Pastikan Indonesia Batal Gabung TPP



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Pembentukan Citra Negatif Indonesia di Luar Negeri

Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif

ASEAN-Kanada Sepakat Perkuat UMKM dan Lindungi Pekerja Migran

Wikipedia segera Disaingi Ensiklopedia Daring China

Kuba Pasar Potensial bagi Amerika Serikat

Moon Jae-in Menjadi Presiden ke-19 Korea Selatan

Warga Korsel Pilih Presiden Baru

GFI Ingatkan 5 Poin Pesan Panglima TNI

Wapres Buka Peringatan Hari Pers Sedunia 2017

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »