» Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan


Tick News
08-04-2017
Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan
Penulis : M Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)
Membandingkan warna dan kiprah rezim selama Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945, cermatan sekilas penulis baik pada forum akademis, melalui media baik mainstream maupun nonmainstream, media sosial, ataupun di forum informal seperti cangkruk’an di warung kopi, dan sebagainya ada kecenderungan opini bahwa Orde Baru dianggap rezim paling tirani, brutal lagi otoriter dibanding dengan rezim-rezim lain. Betapa tidak, selama 30-an tahun berkuasa, ia memberangus kebebasan, menyeragamkan pemikiran, penembakan-penembakan misterius, ataupun mampu memenjarakan orang tanpa proses peradilan, dll. Inilah stigma buruk atas kiprah Orde Baru tempo doeloe. Pun sejatinya tak semuanya buruk, cuma sebagian masyarakat lupa, justru pada zaman Orde Baru kestabilan politik dan keamanan sangat terkendali, harga-harga terjangkau, swasembada pangan, pernah menjadi net oil exporter, bahkan nilai tukar dolar Amerika berkisar dua ribuan rupiah, dan lain-lain.

Dari pembahasan stigma yang disandang Orde Baru hingga kini, ada benang kecil yang bisa ditarik, bahwa sebagian rakyat kita kerapkali melihat sistem negara dan/atau pemerintah hanya dari aspek ‘sebab’ tetapi mengabaikan ‘akibat atau hasil’ dari sebuah sistem tersebut. Dengan kata lain, jika (sebab) sistemnya otoriter maka hasilnya (akibat) dianggap buruk; jika sistemnya demokrasi pasti dinilai baik, dan seterusnya. Kendati sebenarnya, hampir tidak pernah ada sistem dan tatanan yang sempurna, selalu ada kekurangan-kekurangan serta kelebihan masing-masing.
 
Kecenderungan melihat sistem dari sisi ‘sebab’ -- barangkali inilah arus yang menggiring Orde Baru terstigma sebagai rezim (otoriter) paling brutal di sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Kendati dalam praktiknya, tak semua sistem otoriter berujung buruk. Rusia misalnya, jika dibanding rezim sebelumnya yang cenderung terbuka serta hampir membawa Rusia menjadi negara gagal, di tangan Putin yang (semi) otoriter, justru Rusia kembali berkibar di panggung global. Rakyatnya senang dan menerima keadaan tersebut karena negaranya lebih baik daripada era sebelumnya. Tak boleh dielak, di zaman Putin, Rusia Raya diperhitungkan oleh dunia.
 
Tampaknya disini, pola persepsi rakyat Rusia berbanding terbalik dengan sebagian rakyat Indonesia. Mereka ---rakyat Rusia---cenderung melihat apa yang dihasilkan oleh sebuah sistem, bukan mengurusi apa model sistemnya. Dengan kata lain, entah otoriter, demokrasi, kerajaan, plutokrasi, dsb tak lagi menjadi masalah bagi rakyat Rusia. Bukan urusan. Kenapa? Karena rakyatnya enjoy dengan sistem yang kini dijalankan oleh Putin. Mereka melihat ‘hasil’ dari kepemimpinan dan manfaat sistem tersebut.
 
Balik ke tanah air. Usai Orde Baru jatuh, Indonesia dipandang dunia sebagai negara yang super demokrasi. Ibarat air bah yang ditahan, (air) kebebasan dilepas sehingga meluap. The exercise of freedom. Surplus dimana-mana. UU Subversif dicabut. Negara terlihat lemah. Unjuk rasa dan pelanggaran hampir dimana-mana atas nama hak azasi. Penegakkan hukum lembek karena para penegaknya ragu-ragu bertindak (khawatir melanggar HAM), aparat menjadi bulan-bulanan, dsb.
 
Uraian tadi, itulah sepintas potret dinamika sosial-kemasyarakatan baik di masa Orde Baru terutama era setelahnya. Tetapi itu cerita kemarin. Tampaknya, kini atmosfirnya sudah berubah, kendati “warna perubahan”-nya berbeda dibanding era Orde Baru dan/atau sesudahnya (Era Habibie, Gusdur, Megawati dan SBY).
 
Ya. Yang terlihat kini bukan lagi otoritarian, terpimpin, atau era (surplus) demokrasi, tetapi sistem sekarang sepertinya mengarah pada plutokrasi. Apa itu? Inti definisi plutokrasi ialah sistem pemerintahan yang berbasis kekuasaan atas kekayaan segelintir orang pemegang kuasa. Plutokrasi diambil dari bahasa Yunani. Berasal dari kata ploutos, arti Indonesianya adalah kekayaan dan kratos itu kekuasaan. Demikian konsep umumnya. Kenapa dipakai istilah Yunani? Bahwa sejarah keterlibatan para pengusaha ke dalam politik kekuasaan konon berawal dari Yunani, kemudian bergeser ke Italia, dan agaknya kini hampir mengglobal.
 
Tatkala cermin plutokrasi disorotkan ke era kini di republik tercinta ini, maka akan ditemui sebuah fenomena bahwa rezim dikendalikan oleh jaringan orang-orang kaya (konglomerasi). Buktinya, Presiden dan Wakilnya pengusaha, Ketua DPR pengusaha, Ketua MPR dan DPD pengusaha, termasuk beberapa menteri dan pejabat tinggi negara juga pengusaha. Mana lagi?
 
Mungkin kali pertama dalam sejarah bangsa ini, Indonesia dipimpin oleh kelompok plutokrat. Meski secara de jure, Indonesia disebut negara demokrasi tetapi secara de facto, begitulah adanya. Pertanyaannya, “Apakah tidak boleh negara dipimpin oleh pengusaha?” Tidak ada pakem melarangnya. Donald Trump itu pengusaha super kakap, bahkan realis pasar. Kini toh ia memimpin Amerika Serikat.
 
Mungkin kecenderungan buruk plutokrasi ialah penggunaan politik kekuasaan hanya untuk mengakumulasi kekayaan. Kekuasaan dipakai untuk memfasilitasi konsentrasi dan sentralisasi kekayaan secara besar-besaran, tulis Nugroho Prasetya mengutip James Petras, sosiolog dari Universitas Binghampton, New York. Pun demikian menurut Michael Walzer, mereka mengendalikan negara semata-mata demi mereguk keuntungan pribadi (Sphere of Justice: A Defense of Pluralism and Equality, 1983). Dengan kata lain, plutokrat ialah penguasa politik sekaligus ekonom. Akibat posisi ganda ini, kekayaan dan kekuasaan pun berlipat-lipat. Maka tak boleh disangkal, side-effect (dampak samping) beroperasinya sistem plutokrasi ini adalah gap atau kesenjangan ekonomi serta disparitas sosial menganga lebar. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya.
 
Di republik ini, model (plutokrasi) itu jelas bertolak belakang dengan Pancasila terutama sila kelima, karena selain “ruh”-nya mensyaratkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, juga dari sisi konsepsi jelas terlihat, bahwa sekelas Nawa Cita sekalipun ---program mulia--- apabila ia dijalankan dalam sistem plutokrasi maka bisa distorsi sekedar macan kertas.
 
Selanjutnya apabila ditinjau dari sisi hasil, ketika plutokrasi disandingkan dengan pemerintahan totaliter, akan terlihat bahwa plutokrasi tak juga lebih baik. Hipotesanya, "Apakah era kini lebih baik daripada Orde Baru dalam hal sandang, pangan, papan dan keamanan?" Belum tentu. Mengapa? Konon plutokrasi merupakan antitesis dari (tesis) model dan sistem totaliter. Bahkan ia dinilai lebih tirani daripada otoritarian. Instrumen hukum sebagai alat meraih keadilan contohnya, di tangan rezim plutokrasi kerapkali berpihak karena ada tekanan para plutokrat yang memiliki kekuasaan berlipat ganda. Betapa nelangsa para aparat hukum di era plutokrasi, mereka berkiprah tidak atas “jati diri”-nya.
 
Sejarah bangsa-bangsa di dunia menyatakan, bahwa setiap tirani akan selalu menimbulkan perlawanan. Mungkin sudah hukum alam. Fir’aun memunculkan Musa, Chechoslovakia melahirkan Václav Havel, Venezuela membidani Hugo Chávez, Bolivia menerbitkan Evo Morales, dan lain-lain termasuk jatuhnya Orde Baru karena faktor otoriter.
 
Sekali lagi, memang tidak akan pernah ada sistem dan tatanan yang sempurna, selalu ada kekurangan-kekurangan serta kelebihan masing-masing. Itu sebuah keniscayaan.
 
Mengakhiri tulisan ini, ada dua retorika menarik muncul, pertama: “Apakah rezim sekarang ini tak lebih tirani daripada Orde Baru dahulu?” Retorika kedua: “Apakah kelak sistem yang riil berjalan kini akan (dan sudah) melahirkan perlawanan-perlawanan sebagaimana peristiwa di beberapa negara di atas?”
 
Retorika tidak untuk dijawab. History repeat itself. Dan kelak sejarah pula yang bakal membuktikan.



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Myanmar Bantah terjadi Pembersihan Suku Rohingya

Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »