» Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia » AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang » Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia


Asean
11-04-2017
Myanmar Bantah terjadi Pembersihan Suku Rohingya

Pemerintah Myanmar melalui pejabat tingginya, Selasa, membantah terjadi pembersihan suku Muslim Rohingya di negara bagian barat laut, yang bermasalah, Rakhine. Wilayah Rakhine merupakan tempat gerakan militer terhadap suku mayoritas muslim itu sehingga memaksa 75.000 orang mengungsi ke Bangladesh.


Serangan terhadap pos penjaga perbatasan Myanmar pada Oktober tahun lalu oleh kelompok pemberontak Rohingya menjadi pemicu kemelut bekepanjangan dibawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporannya yang dirilis Februari menyebutkan,  pasukan keamanan Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap warga Rohingya selama gerakan mereka melawan pemberontak, yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Terkait laporan tersebut militer Myanmar membantah tuduhan itu dan mengatakan militer terlibat dalam gerakan sah kontra-pemberontakan.

Thaung Tun, Penasihat Keamanan Nasional yang baru-baru ini ditunjuk, menegaskan klaim yang dibuat oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Suu Kyi selama wawancara baru-baru ketika dia berkata "pembersihan etnis merupakan ekspresi yang terlalu kuat digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi".

"Tidak ada pembersihan etnis minoritas Muslim di Rakhine," kata Thaung Tun kepada sekelompok diplomat di kota terbesar Myanmar, Yangon.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, ini adalah masalah orang-orang di berbagai sisi terbelah dan pemerintah berjuang untuk mengatasi situasi dan untuk menutup kesenjangan.

Tanggapan itu disampaikan di tengah beberapa penyelidikan yang sedang berlangsung terkait tuduhan itu, termasuk satu yang diamanatkan oleh pemerintah Suu Kyi dan diketuai oleh wakil presiden dan mantan kepala intelijen militer, Myint Swe.

Pada bulan lalu, badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju untuk mengirim misi pencari fakta internasional untuk menyelidiki tuduhan itu, yang ditentang Myanmar.

Sekalipun laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Februari tidak secara eksplisit memberi label tindakan aparat keamanan sebagai pembersihan suku, laporan itu menyebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap warga Rohingya telah dijelaskan dalam konteks lain" sebagai pembersihan suku.

Laporan ini juga menyatakan "keprihatinan serius" bahwa serangan itu adalah hasil dari sebuah "kebijakan dengan tujuan yang dirancang oleh satu etnis atau kelompok agama untuk menghapus dengan cara kekerasan dan teror penduduk sipil dari kelompok etnis atau agama lain dari daerah geografis tertentu".

Thaung Tun mengatakan, pemerintah membutuhkan waktu dan ruang untuk mengatasi masalah dan "jika ada bukti yang jelas terjadinya kesalahan, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum".

Ditambahkan Thaung Tun, pemerintah Myanmar memulai penutupan beberapa penampungan, tempat puluhan ribu orang pengungsi Rohingya tinggal sejak bentrokan dengan suku Buddha Rakhine pada 2012. (TGR07/ANT)



Artikel Terkait
» Suu Kyi Desak Konstitusi Myanmar Terkait Perlarangan Dirinya Diubah



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak
Kalau benar manuver diplomatik AS melalui DK-PBB tersebut dimaksudkan untuk mengajak seluruh dunia mengisolasi dan mengembargo Korea Utara, lantas bagaimana sikap Indonesia? ...

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Lihat lainya »
   Arsip
Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara

Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia

AS Gunakan Afghanistan Sebagai Ajang Uji Coba Peralatan Militer dan Metode Perang

Implementasi Pemahaman Wawasan Nusantara Dalam Wujudkan Negara Maritim Indonesia

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Turki Dukung RI Jadi Anggota DK PBB

Dibalik Sukses Pengendalian Harga-harga Pangan pada Idul Fitri 2017

Freeport: Memperpanjang Pelecehan dan "Freedom of Looting"

Arab Saudi dan Sekutu Beri Tambahan Waktu Dua Hari kepada Qatar

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »