» Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan


Internasional
13-04-2017
Mayoritas Rakyat Turki Setuju Konstitusi Diubah

Hasil sebuah jajak pendapat yang dirilis pada Kamis menyatakan, mayoritas rakyat Turki setuju dengan perubahan konstitusi negara itu yang akan memberikan kekuasaan lebih kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan.


Seperti dikutip Reuters, pada 16 April nanti akan menentukan perubahan terbesar dalam sistem pemerintahan Turki sejak berdirinya republik modern itu hampir satu abad silam yang berpotensi mengganti sistem parlementer dengan sistem presidensil.

Survei yang dilakukan lembaga jajak pendapat Gezici itu mencatat jumlah pendukung perubahan konstitusi adalah 51 persen.  Sedangkan yang berkata "Tidak" kepada perubahan konstitusi itu adalah 48,7 persen setelah suara abstain dikesampingkan.

Jajak pendapat itu dilakukan secara tatap muka dengan 1.400 orang di 10 provinsi pada 8-9 April. Pada jajak pendapat sepekan sebelumnya yang memberikan suara "ya" untuk perubahan konstitusi adalah 53,3 persen.

Sehari sebelumnya, dua jajak pendapat lainnya menunjukkan suara "ya" berada pada 51-52 persen.  Sedangkan jajak pendapat Reuters menunjukkan 50,8 persen berkata "ya".

Dalam laporan reuters menyebutkan, kampanye referendum itu telah merusak hubungan Turki dengan Eropa. Voting untuk warga Turki yang tinggal di luar negeri akan berakhir Minggu pekan ini. (TGR07)




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Myanmar Bantah terjadi Pembersihan Suku Rohingya

Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »