» Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia


Tick News
15-04-2017
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Penulis : Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)

Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan wakil etnis Muslim Tatar berstatus sebagai Peninjau (Observer) pada Forum OKI.


Jika skenario Ukraina ini berjalan lancar, maka pada pertemuan para menteri luar negeri OKI yang akan diselenggarakan di Cute D’Ivoire, Afrika pada pada Juli mendatang, aplikasi Ukraina untuk menempatkan Etnis Muslim Tatar sebagai peninjau di OKI, nampaknya secara resmi akan disetujui dan diterima.

Secara legal-formal, memang tidak ada yang aneh dan luarbiasa di balik manuver Ukraina mengajukan Etnis Muslim Tatar sebagai peninjau di forum OKI atau OIC. Namun dari segi motivasi politik, manuver Ukraina di forum OKI tersebut terasa aneh dan mencurigakan. Atau setidaknya, mengundang tanda-tanya jika ditinjau dari beberapa fakta terkait Ukraina itu sendiri.

Pertama, Ukraina sebagai negara-bangsa yang melepaskan diri dari Uni Soviet atau Negara Federasi Rusia bersamaan dengan berakhirnya Perang Dingin pada awal 1990-an, sama sekali tidak ada penduduk beragama Islam atau warga Muslim.

Kedua, ketika pada Maret 2014 lalu hasil referendum yang diselenggarakan di Crimea memutuskan bahwa penduduk Crimea memilih bergabung kepada Rusia, yang berarti Crimea melepaskan diri dari Ukraina, maka Etnis Muslim Tatar kemudian dimainkan sebagai isu politik oleh Ukraina untuk melancarkan aksi destabilisasi terhadap Rusia.

Atas dasar kedua fakta tersebut, nampak jelas bahwa Etnis Muslim Tatar sedang dimainkan sebagai isu politik oleh Ukraina, yang mana tujuan akhirnya adalah supaya Crimea bisa kembali bergabung dengan Ukraina.

Namun untuk menuju sasaran akhir tersebut, Ukraina mengondisikan Etnis Muslim Tatar untuk melakukan gerakan separatisme untuk menggagalkan penggabungan Criema terhadap Rusia atas dasar Referendum Maret 2014 lalu.

Dengan begitu, maka manuver Ukraina mengajukan Etnis Muslim Tatar mendapatkan status sebagai Peninjau di forum OKI dengan mudah bisa dibaca.

Selain dengan niat untuk mempolitisasi latarbelakang Etnis Tatar sebagai entitas Muslim, pada saat yang sama Etnis Muslim Tatar dengan dukungan Ukraina dari belakang layer, secara bertahap berusaha mendapatkan dukungan negara-negara berpenduduk Muslim di forum OKI agar Etnis Muslim Tatar mendapatkan hak politik dan hukum untuk otonomi Etnis Tatar di Crimea.

Dengan kata lain, motivasi politik Ukraina mendukung pengajuan Etnis Muslim Tatar di forum OKI dengan tujuan untuk mendukung Gerakan separatisme Etnis Muslim Tatar agar Crimea yang mereka klaim sebagai tanah leluhur, dan sekarang telah bergabung dengan Rusia, diharapkan bisa bergabung kembali dengan Ukraina.

Skenario Ukraina tersebut, kiranya perlu diwaspadai oleh 57 negara berpenduduk Muslim yang tergabung dalam forum OKI, termasuk Indonesia. Sebab ini merupakan indikasi bahwa agama akan dimainkan sebagai isu politik atau dipolitisasi untuk tujuan mendukung sebuah gerakan separatisme. Yang mana dalam kasus Etnis Muslim Tatar, Ukraina berusaha memperalat Etnis Muslim Tatar sebagai alat politik demi kepentingan Ukraina, yaitu menggagalkan referendum Maret 2014, yang mana warga Crimea telah memilih untuk bergabung dengan Negar Federasi Rusia daripada dengan Ukraina.

Manuver Ukraina untuk mendorong Etnis Muslim Tatar melakukan gerakan separatisme menentang penggabungan Crimea terhadap Rusia bisa ditelisik sejak 2 April 2014.

Waktu itu, beberapa tokoh Etnis Tatar dari seluruh dunia berkumpul di kota Bakhchysaray untuk menggelar Qurultai atau kongres yang akan memutuskan nasib sekitar 300.000 warga Tatar Muslim yang tinggal di semenanjung Laut Hitam.

Kongres tersebut nampaknya secara terencana dan sistematis memang dimaksdukan untuk membentuk dan menyusun gerakan separatisme menentang hasil referendum pada Maret 2014 lalu, yang mana penduduk Crimea memilih bergabung dengan Rusia.

Seperti terungkap melalui pernyataan Refat Chubarov, yang mewakili kelompok separatis etnis Tatar tersebut, bahwa mereka ingin warga Rusia di Crimea diberi hak menentukan nasibnya sendiri. Dengan kata lain, etnis Tatar yang mencakup 12 persen dari penduduk Crimea, hendak digiring untuk lepas dari kedaulatan nasional Rusia dan bergabung kembali kepada Ukraina.

Seperti kita ketahui, Ukraina yang dulunya merupakan salah satu wilayah Uni Soviet, kemudian memerdekakan diri menyusul runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an dan dukungan luas dari Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.

Jadi, selain dapat dukungan sepenuhnya dari Ukraina, Etnis Tatar memang dijadikan isu politik juga oleh  berapa negara Eropa Barat, seperti Jerman dan Prancis.

Maka dari itu, negara-negara blok Eropa Barat seperti Jerman dan Perancis, nampaknya sangat mendukung gerakan separatisme etnis Tatar yang dilancarkan melalui berbagai forum internasional maupun propaganda pembentukan opini publik melalui beberapa media massa yang mendukung gerakan etnis Tatar.

Beberapa negara Eropa Barat nampaknya malah lebih cenderung mendorong Etnis Tatar membentuk pemerintahan otonomi luas, daripada bersikukuh menuntut pengembalian Crimea ke wilayah Ukraina.

Dalam pertimbangan negara-negara blok Eropa Barat, etnis Tatar pasca tumbangnya Uni Soviet memiliki hubungan baik dengan pemerintah pusat di Kiev, Ukraina. Sejumlah tokoh Tatar seperti Djamilev pernah menjadi anggota parlemen Ukraina dan Majelis Tatar juga memiliki hubungan baik dengan berbagai partai pro pemerintah pusat Ukraina.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute, Djamilev yang haluan Islamnya sangat erat dengan Hizbut Tahrir, besar kemungkinan yang akan diplot untuk duduk mewakili Majelis Tatar sebagai Peninjau di forum OKI.

Jika pada akhirnya manuver diplomatik Ukraina untuk mendudukkan Etnis Tatar sebagai Peninjau pada forum OKI berhasil disetujui dan diterima secara resmi pada pertemuan para menteri luar negeri OKI pada Juli mendantang di   Cute D’Ivoire, maka Indonesia dan negara-negara OKI lainnya harus waspada. Sebab dengan begitu, forum OKI akan jadi sasaran untuk dipecah-belah secara politis.

Selain daripada itu, forum OKI berarti sedang diseret dan dilibatkan untuk mendukung dan membenarkan Gerakan Separatisme berkedok Islam.

Apalagi, terlepas dari manuver Ukraina mensponsori aplikasi Etnis Tatar berstatus sebagai peninjau di forum OKI, indikasi adanya campur tangan asing di balik manuver Etnis Tatar tersebut,  

Seperti kita ketahui, Ukraina dan bebrapa negara  blok Eropa Barat, ingin agar Tatar tidak berada dalam kendali Rusia melalui skema bergabungnya Crimea kepada Rusia. Tetap saja hakekatnya Ukraina dan pihak Barat mendukung gerakan separatisme Tatar memisahkan diri terhadap Rusia. Padahal, gerakan separatis etnis Tatar pimpinan Refat Chubaroy, tidak bisa dibilang mewakili aspirasi etnis Tatar di Crimea.

Buktinya, dalam Qurultai atau kongres yang digelar pada April 2014 lalu tersebut, pihak Rusia berhasil menghadirkan Ketua Dewan Mufti Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow. Namun karena pada dasarnya kongres tersebut memang sudah drancang untuk menggolkan aspirasi kaum separatis Tatar tersebut, maka kehadiran Ketua Dewan Mufti Rusia tersebut gagal mencapai kesepakatan antara pihak Rusia dan kelompok separatis Tatar tersebut.




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Erdogan Kunjungi Teluk untuk Redakan Sengketa Qatar

Wapres Jusuf Kalla Bahas Kerja Sama Maritim dengan Vietnam

PERPPU N0. 2/2017, PERPU CCTV

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumber

Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Pemerintah Pastikan Blokir Telegram

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »