» Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah » Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina » Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif » Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat


Isu Hangat
17-04-2017
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Penulis : Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)

Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan wakil etnis Muslim Tatar berstatus sebagai Peninjau (Observer) pada Forum OKI.


 

Jika skenario Ukraina ini berjalan lancar, maka pada pertemuan para menteri luar negeri OKI yang akan diselenggarakan di Cute D’Ivoire, Afrika pada pada Juli mendatang, aplikasi Ukraina untuk menempatkan Etnis Muslim Tatar sebagai peninjau di OKI, nampaknya secara resmi akan disetujui dan diterima.

Secara legal-formal, memang tidak ada yang aneh dan luarbiasa di balik manuver Ukraina mengajukan Etnis Muslim Tatar sebagai peninjau di forum OKI atau OIC. Namun dari segi motivasi politik, manuver Ukraina di forum OKI tersebut terasa aneh dan mencurigakan. Atau setidaknya, mengundang tanda-tanya jika ditinjau dari beberapa fakta terkait Ukraina itu sendiri.

Pertama, Ukraina sebagai negara-bangsa yang melepaskan diri dari Uni Soviet atau Negara Federasi Rusia bersamaan dengan berakhirnya Perang Dingin pada awal 1990-an, sama sekali tidak ada penduduk beragama Islam atau warga Muslim.

Kedua, ketika pada Maret 2014 lalu hasil referendum yang diselenggarakan di Crimea memutuskan bahwa penduduk Crimea memilih bergabung kepada Rusia, yang berarti Crimea melepaskan diri dari Ukraina, maka Etnis Muslim Tatar kemudian dimainkan sebagai isu politik oleh Ukraina untuk melancarkan aksi destabilisasi terhadap Rusia.

Atas dasar kedua fakta tersebut, nampak jelas bahwa Etnis Muslim Tatar sedang dimainkan sebagai isu politik oleh Ukraina, yang mana tujuan akhirnya adalah supaya Crimea bisa kembali bergabung dengan Ukraina.

Namun untuk menuju sasaran akhir tersebut, Ukraina mengondisikan Etnis Muslim Tatar untuk melakukan gerakan separatisme untuk menggagalkan penggabungan Criema terhadap Rusia atas dasar Referendum Maret 2014 lalu.

Dengan begitu, maka manuver Ukraina mengajukan Etnis Muslim Tatar mendapatkan status sebagai Peninjau di forum OKI dengan mudah bisa dibaca.

Selain dengan niat untuk mempolitisasi latarbelakang Etnis Tatar sebagai entitas Muslim, pada saat yang sama Etnis Muslim Tatar dengan dukungan Ukraina dari belakang layer, secara bertahap berusaha mendapatkan dukungan negara-negara berpenduduk Muslim di forum OKI agar Etnis Muslim Tatar mendapatkan hak politik dan hukum untuk otonomi Etnis Tatar di Crimea.

Dengan kata lain, motivasi politik Ukraina mendukung pengajuan Etnis Muslim Tatar di forum OKI dengan tujuan untuk mendukung Gerakan separatisme Etnis Muslim Tatar agar Crimea yang mereka klaim sebagai tanah leluhur, dan sekarang telah bergabung dengan Rusia, diharapkan bisa bergabung kembali dengan Ukraina.

Skenario Ukraina tersebut, kiranya perlu diwaspadai oleh 57 negara berpenduduk Muslim yang tergabung dalam forum OKI, termasuk Indonesia. Sebab ini merupakan indikasi bahwa agama akan dimainkan sebagai isu politik atau dipolitisasi untuk tujuan mendukung sebuah gerakan separatisme. Yang mana dalam kasus Etnis Muslim Tatar, Ukraina berusaha memperalat Etnis Muslim Tatar sebagai alat politik demi kepentingan Ukraina, yaitu menggagalkan referendum Maret 2014, yang mana warga Crimea telah memilih untuk bergabung dengan Negar Federasi Rusia daripada dengan Ukraina.

Manuver Ukraina untuk mendorong Etnis Muslim Tatar melakukan gerakan separatisme menentang penggabungan Crimea terhadap Rusia bisa ditelisik sejak 2 April 2014.

Waktu itu, beberapa tokoh Etnis Tatar dari seluruh dunia berkumpul di kota Bakhchysaray untuk menggelar Qurultai atau kongres yang akan memutuskan nasib sekitar 300.000 warga Tatar Muslim yang tinggal di semenanjung Laut Hitam.

Kongres tersebut nampaknya secara terencana dan sistematis memang dimaksdukan untuk membentuk dan menyusun gerakan separatisme menentang hasil referendum pada Maret 2014 lalu, yang mana penduduk Crimea memilih bergabung dengan Rusia.

Seperti terungkap melalui pernyataan Refat Chubarov, yang mewakili kelompok separatis etnis Tatar tersebut, bahwa mereka ingin warga Rusia di Crimea diberi hak menentukan nasibnya sendiri. Dengan kata lain, etnis Tatar yang mencakup 12 persen dari penduduk Crimea, hendak digiring untuk lepas dari kedaulatan nasional Rusia dan bergabung kembali kepada Ukraina.

Seperti kita ketahui, Ukraina yang dulunya merupakan salah satu wilayah Uni Soviet, kemudian memerdekakan diri menyusul runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an dan dukungan luas dari Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.

Jadi, selain dapat dukungan sepenuhnya dari Ukraina, Etnis Tatar memang dijadikan isu politik juga oleh  berapa negara Eropa Barat, seperti Jerman dan Prancis.

Maka dari itu, negara-negara blok Eropa Barat seperti Jerman dan Perancis, nampaknya sangat mendukung gerakan separatisme etnis Tatar yang dilancarkan melalui berbagai forum internasional maupun propaganda pembentukan opini publik melalui beberapa media massa yang mendukung gerakan etnis Tatar.

Beberapa negara Eropa Barat nampaknya malah lebih cenderung mendorong Etnis Tatar membentuk pemerintahan otonomi luas, daripada bersikukuh menuntut pengembalian Crimea ke wilayah Ukraina.

Dalam pertimbangan negara-negara blok Eropa Barat, etnis Tatar pasca tumbangnya Uni Soviet memiliki hubungan baik dengan pemerintah pusat di Kiev, Ukraina. Sejumlah tokoh Tatar seperti Djamilev pernah menjadi anggota parlemen Ukraina dan Majelis Tatar juga memiliki hubungan baik dengan berbagai partai pro pemerintah pusat Ukraina.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute, Djamilev yang haluan Islamnya sangat erat dengan Hizbut Tahrir, besar kemungkinan yang akan diplot untuk duduk mewakili Majelis Tatar sebagai Peninjau di forum OKI.

Jika pada akhirnya manuver diplomatik Ukraina untuk mendudukkan Etnis Tatar sebagai Peninjau pada forum OKI berhasil disetujui dan diterima secara resmi pada pertemuan para menteri luar negeri OKI pada Juli mendantang di   Cute D’Ivoire, maka Indonesia dan negara-negara OKI lainnya harus waspada. Sebab dengan begitu, forum OKI akan jadi sasaran untuk dipecah-belah secara politis.

Selain daripada itu, forum OKI berarti sedang diseret dan dilibatkan untuk mendukung dan membenarkan Gerakan Separatisme berkedok Islam.

Apalagi, terlepas dari manuver Ukraina mensponsori aplikasi Etnis Tatar berstatus sebagai peninjau di forum OKI, indikasi adanya campur tangan asing di balik manuver Etnis Tatar tersebut,  

Seperti kita ketahui, Ukraina dan bebrapa negara  blok Eropa Barat, ingin agar Tatar tidak berada dalam kendali Rusia melalui skema bergabungnya Crimea kepada Rusia. Tetap saja hakekatnya Ukraina dan pihak Barat mendukung gerakan separatisme Tatar memisahkan diri terhadap Rusia. Padahal, gerakan separatis etnis Tatar pimpinan Refat Chubaroy, tidak bisa dibilang mewakili aspirasi etnis Tatar di Crimea.

Buktinya, dalam Qurultai atau kongres yang digelar pada April 2014 lalu tersebut, pihak Rusia berhasil menghadirkan Ketua Dewan Mufti Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow. Namun karena pada dasarnya kongres tersebut memang sudah drancang untuk menggolkan aspirasi kaum separatis Tatar tersebut, maka kehadiran Ketua Dewan Mufti Rusia tersebut gagal mencapai kesepakatan antara pihak Rusia dan kelompok separatis Tatar tersebut.

 



Artikel Terkait
» Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia
» Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain
» MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN KEMBALI POLITIK LUAR NEGERI RI YANG BEBAS DAN AKTIF



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Pembentukan Citra Negatif Indonesia di Luar Negeri

Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif

ASEAN-Kanada Sepakat Perkuat UMKM dan Lindungi Pekerja Migran

Wikipedia segera Disaingi Ensiklopedia Daring China

Kuba Pasar Potensial bagi Amerika Serikat

Moon Jae-in Menjadi Presiden ke-19 Korea Selatan

Warga Korsel Pilih Presiden Baru

GFI Ingatkan 5 Poin Pesan Panglima TNI

Wapres Buka Peringatan Hari Pers Sedunia 2017

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »