» Menelisik Sejarah Kebijakan Maritim Rusia (Menyongsong ASEAN-Russia Summit, di Sochi, Rusia, 18-20 Mei 2016) » Asia Tenggara Sebagai Kawasan Bebas Nuklir Sesuai dengan Semangat KAA Bandung 1955 dan ZOPFAN ASEAN » Suriah, Pusaran Pertarungan Global AS-Inggris-Perancis dan Rusia » Ada Usaha Untuk Meruntuhkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dan Netralitas ASEAN » Indonesia Harus Mendorong Terciptanya Keseimbangan Kekuatan Baru di Asia Tenggara Melalui KTT ASEAN-Rusia Mei 2016


Hankam
29-07-2009
Asia
Manuver Enam Kapal Perang Amerika di Laut Cina Selatan dan Natuna Dorong Asia Tingkatkan Keamanan Laut
Penulis : Tim Global Future Institute

18 negara Asia bersepakat untuk menjamin ketertiban dan keamanan laut bersama. Begitulah hasil pertemuan Forum tahunan Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting (HACGAM) ke-5 di Hotel Kartika Plaza, Kuta, Senin (27/7).


Tak pelak ini merupakan suatu perkembangan cukup penting khususnya bagi Indonesia dalam bidang kelautan. Betapa tidak. Meskipun sempat mengalami tragedi pemboman Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jumat (17/7) lalu, Indonesia ternyata tetap mendapat kepercayaan dari dunia internasional untuk menangani keamanan laut.

Kedua, tentu saja ini merupakan perkembangan cukup signifikan dari sisi substansi pertemuan. Bagi Indonesia, khususnya, kesepakatan ke-18 negara Asia tersebut jelas merupakan amunisi berharga bagi Indonesia dalam mengamankan wilayah lautnya.

Beberapa waktu berselang, tepatnya sekitar Juni 2009, enam kapal perang Amerika Serikat melakukan manuver di Laut Cina Selatan, termasuk  di perairan Natuna.

Memang harus diakui bahwa kedua wilayah perairan tersebut memiliki nilai strategis dari sisi geopolitik internasional bagi Amerika. Namun dari sisi kedaulatan Indonesia hal ini bukan berita yang menggembirakan. Karena bagaimanapun juga, perairan Pulau Laut dan Pulau Subi Natuna masih termasuk wilayah perairan Indonesia.

Karena itu, klausul dari pertemuan Forum tahunan Heads of Asian Coast Guard Agency yang menegaskan pentingya penjaminan ketertiban dan keamanan laut bersama, merupakan suatu perkembangan strategis yang cukup penting bagi Indonesia.

Kejadian Juni 2009 lalu memang cukup menggelisahkan bagi Angkatan Laut Indonesia. Hasil pengintaian menunjukkan bahwa enam kapal perang Amerika yang melakukan manuver di Laut Cina Selatan dan perairan Natuna tersebut, ternyata bermuatan satu kapal induk lambung USS Ronald Reagan yang dianjungannya terdapat puluhan pesawat tempur yang sedang diparkir, dua kapal jenis destroyer, dua kapal jenis Frigate dan satu kapal tanker minyak.

Dari sini saja terlihat jelas betapa kapal perang tersebut menggambarkan kesiagaan militer Amerika pada skala maksimal menurut standar operasi tempur dalam misi logistik yang cukup penting. Bayangkan saja, sebuah kapal tanker minyak yang dikawal oleh sejumlah pesawat tempur Angkatan Laut Amerika.

Inilah suatu bukti nyata betapa rawannya keamanan laut Indonesia. Hanya gara-gara Amerika beranggapan bahwa perairan Natuna merupakan wilayah perairan yang memiliki nilai strategis dari sisi geopolitik. Belum lagi fakta bahwa Laut Cina Selatan, termasuk Pulau Spratly, sampai sekarang menjadi wilayah yang diperebutkan Filipina, Cina, Vietnam dan Taiwan. Dan belum tercapait solusi pemecahan hingga kini.

Ironisnya, sistim pertahanan RI tidak siap sama sekali untuk mengantisipasi pelanggaran kedaulatan wilayah RI seperti yang dilakukan enam kapal perang Amerika di Natuna. Sementara anggaran militer yang dialokasikan sebesar 37 triliun rupiah tersebut, alokasi anggaran untuk angkatan laut justru masih jauh lebih rendah dibanding untuk angkatan darat.

Selain itu, tidak ada kesatupaduan antara angkatan laut dan udara dalam pengamanan laut Indonesia. Bahkan tidak ada semacam komando operasi gabungan yang berada dalam kendali Mabes TNI.

Segi lain yang menjadi titik lemah pengamanan laut Indonesia adalah, fokus operasi pengamanan angkatan laut  lebih ditekankan pada memantau pergerakan kapal perang di permukaan, selain pesawat udara militer yang melintas di atasnya. Padahal yang tak kalah penting dan strategis, perlu fokus untuk mengamati pergerakan kapal selam di bawah air.

Alhasil, angkatan laut kita belum berhasil memantau semua pergerakan kapal perang di kawasan laut kepulauan Indonesia.

Parahnya lagi, menurut beberapa sumber yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute, operasi pengamanan laut hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan tidak berkesinambungan. Bahkan seringkali tidak sinkron antara  jadwal operasi angkatan laut dan udara kita. Tak heran jika kerap terjadi kegagalan angkatan udara kita, meski dilengkapi dengan pesawat jenis B-37 Patmar AU, tidak bisa berbuat apa-apa ketika berhasil mendeteksi adanya manuver pesawat atau kapa perang asing.

Pertemuan tahuan forum HACGAM Senin lalu karenanya cukup penting, karena menekankan pentingnya jaminan keamanan pelayaran, jaminan keamanan pengguna laut, keamanan pengguna laut untuk sumber makanan, serta kegiatan ilegal di laut.

Tentu saja kegiatan ilegal dim laut termasuk kasus pelanggaran kapal perang Amerika di perairan Indonesia. Kita tunggu saja langkah bersama ke-18 negara Asia dalam penjamian ketertiban dan keamanan laut bersama.

Tapi yang jelas, bagi Indonesia sudah saatnya untuk menata ulang strategi pertahanan laut kita. Benarkah kita sudah menempatkan angkatan laut kita sebagai primadona dari pertahanan kawasan laut kepulauan Indonesia?

Sudah seharusnya kita mencermati sebuah skenario terburuk terkait keamanan laut kita. Bayangkan jika suatu saat kawasan laut kepulauan Indonesia diblokade asing, maka terputuslah jalur laut dan udara antara Indoensia barat dan Indonesia timur. Dalam skenario semacam ini, pihak asing manapun dan dari negara manapun, praktis sudah mampu menguasai Indonesia tanpa harus menginvasi secara militer seperti Amerika mencaplok Irak dan Afghanistan.

Dan skenario semacam itu sangat mungkin terjadi, mengingat eskalasi kerusuhan dan konflik di Papua semakin menajam dari waktu ke waktu. Ini memberi dalih bagi angkatan laut Amerika untuk setiap saat bermanuver di lokasi tersebut dengan dalih untuk menyelamatkan warganya yang bekerja di perusahaan tambang Freeport.

Atau bisa juga dengan dalih bahwa Indonesia tidak kooperatif terkait pengamanan  isu-isu kepentingan nasional yang vital dari Amerika atau Cina. Atau karena Indonesia dinilai membatasi freedom of navigation mereka.

Meskipun demikian pelaksana harian Badan Koordinasi Keamanan Laut mengatakan bahwa peralatan TNI Angkatan Laut kita saat ini sudah cukup canggih. Petugas patroli tidak lagi memantau dan menangkap pelanggar dengan cara berkeliling perairan Indonesia. Sekarang sudah dilengkapi dengan IT dan satelit, sehingga TNI AL sudah bisa mengindentifikasi para pihak  yang melakukan pelanggaran.

Tapi yang itu tadi, semua itu kan hanya untuk mendeteksi di permukaan laut atau pesawat udara militer yang melintas di wilayah tersebut. Memangnya musuh dari negara asing sebodoh itu. Mereka pun tentunya semakin memperbaharui dan meningkatkan kecanggihan teknologi dan strateginya dari waktu ke waktu.








Artikel Terkait
» Mewaspadai Meningkatnya Kekuatan Militer Cina
» Daulat Ambalat Itu Harga Mati: Presiden
» Pola Ancaman Berpotensi Lemahkan Pertahanan RI di Masa Depan
» Kondisi Peralatan Angkatan Bersenjata RI Dalam Bahaya
» Meneropong Kedigdayaan Angkatan Bersenjata India
» India Semakin Berjaya di Bidang Pertahanan
» Australia Siap Hadapi Cina di Asia Pasifik



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Ada Usaha Untuk Meruntuhkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dan Netralitas ASEAN
Kita harus bedakan Cina Republik Kita dan Rakyat Cina. Pertumbuhan kekuatan ekonomi dan keuangan dari para taipan seberang laut (Overseas China) yang berkiblat pada Kapitalisme berbasis ...

Dalam Soal Ianfu (Comfort Women), Korea Selatan Bukan Satu-satunya Korban Kejahatan Perang Jepang

Blunder AS dalam Perang Suriah

Indonesia Harus Bisa Mencegah Terseretnya Negara-Negara OKI Dalam Proxy War Arab Saudi versus Iran

MEA: Peluang atau Ancaman?

Rencana Mundurnya James “Bob” Moffet, Indikasi Adanya Strategi Freeport Ganti Aktor Baru Untuk Pertahankan Kesepakatan Lama

Lihat lainya »
   Arsip
ULMWP Tidak Layak menjadi Anggota MSG

Menelisik Sejarah Kebijakan Maritim Rusia (Menyongsong ASEAN-Russia Summit, di Sochi, Rusia, 18-20 Mei 2016)

TNI Terima 2 Granat dari Masyarakat Papua

Masih Layakkah Partai Aceh Memimpin Aceh 2017 sampai 2022?

Menghina Presiden RI sama dengan Menghina NKRI

Pemerintah Tidak Berhadil Membalikkan Tren Penurunan Ekspor Sepanjang 18 Bulan

Pertama, Pesawat Militer Cina Mendarat di Pulau Sengketa

Wapres JK Sampaikan Kritik Pedas Kepada Negara-negara OKI

PPRC TNI Fokus Latihan Pembebasan Sandera

Panglima TNI: Kopassus Itu Ibarat Angin

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Lihat Lainnya »