» Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina » Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif » Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)


Hankam
28-09-2009
Militer Jepang
Pertikaian Wilayah Perbatasan Bisa Picu Militerisme Jepang
Penulis : Hendrajit

Jepang bangkit kembali sebagai raksasa militer di Asia Timur? Kalau melihat perkembangan pesat negara sakura dalam bidang teknologi canggih dan peralatan militer akhir-akhir ini, rasa-rasanya kita beralasan untuk menaruh kekhawatiran yang cukup besar.


Betapa tidak. Meskipun konstitusi melarang Jepang kembali membentuk pasukan militernya, termasuk peralatan-peralatan militer yang cukup strategis, namun baru-baru ini, tepatnya Agustus lalu, dunia dikejutkan dengan diluncurkannya sebuah kapal perusak pembawa helicopter (DDH), Hyuga.

Apa artinya ini? Jepang sedang mengkonsolidasikan kekuatan militernya meskpun tersamar dan sembunyi-sembunyi. Bayangkan saja, kapal perusak pembawa helicopter yang diklaim Jepang tersebut, dinilai berbagai kalangan mirip kapal induk. Jenis kapal ini memiliki  panjang 610 kaki, memuat 18.000 ton kapal perang yang  mampu mengoperasikan hingga 11 helikopter (kebanyakan  jenis SH-60) dari dek penerbangan yang memanjang.

Hal ini dengan jelas mengisyaratkan bahwa Jepang memang sedang menyiagakan kemampuan militernya di matra laut. Kalau estimasi ini benar, maka bisa dipastikan bahwa peluncuran kapal induk Jepang untuk yang kedua kalinya ini merupakan fase partama kebangkitan militer Jepang sejak kekalahannya pada Perang Dunia Kedua Agustus 1945.

Sebagaimana dalam tulisan tim Global Future Institute beberapa waktu yang lalu, kapal perusak bernama Hyuga ini adalah kapal perang terbesar yang dibikin di Jepang sejak  Perang Dunia II. Dengan kemampuan memuat 18 ribu kapal perang, sulit dibantah bahwa Jepang memang sedang mengonsentrasikan pembangunan armada militernya di matra laut dengan memprioritaskan dibangunnya kembali beberapa kapal induk.

Sebuah perkembangan situasi yang cukup mencemaskan meski Jepang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Hatoyama yang berhaluan sosialis-demokrat yang cenderung anti-perang dan abai terhadap program pengembangan kekuatan militer. Namun harap diingat, justru kondisi obyektif Jepang saat ini justru bisa memprovokasi beberapa elemen sayap kanan Jepang untuk mempropagandakan kembali gagasan kebangkitan militerisme Jepang.

Apalagi ketika Jepang di bawah kepemimpinan Hatoyama dari Partai Demokrasi Rakyat Jepang pada akhirnya gagal mewujudkan janji-janji politiknyan kepada rakyat pemilihnya. Saat itulah, kemorosotan ekonomi Jepang akan memberi amunini yang cukup ampuh bagi kelompok sayap kanan untuk tampil ke arena politik.

Pertanyaannya kemudian, apa memang cukup beralasan bagi Jepang untuk membangkitkan kembali militerisme Jepang? Mari kita simak beberapa tren global akhir-akhir ini.


Jepang dan Dunia Internasional

Jepang memang beralasan untuk merasa tidak aman di kawasan Asia Timur. Selain ancaman dari Korea Utara, konflik regional yang bersumber dari konflik wilayah perbatasan (cross-border area) yang belum selesai hingga sekarang, juga ikut memicu kecemasan Jepang.

Ada beberapa konflik perbatasan Jepang dengan beberapa negara yang sewaktu-waktu bisa memicu perang antara Jepang dan negara tetangga. Dalam kaitannya dengan Korea, Jepang terlibat dalam sengketa wilayah berbatasan di Pulau Tokdo (Takesima). Dengan Cina, Jepang juga terlibat pertikaian memperebutkan Pulau Senkaku.

Sedangkan dengan Rusia, Jepang juga terlibat pertikaian memperebutkan Pulau Kuril. Dengan Korea Selatan, berebut di wilayah Laut Cina Selatan seperti Kepulauan Spratli dan Pulau Parasel.

Mengapa pertikaian wilayah perbatasan ini dikhawatirkan Jepang bisa memicu perang dengan negara yang bersangkutan? Berdasarkan kajian dan riset yang disusun oleh tim Global Future Institute, ternyata sampai sekarang belum ada mekanisme penyelesaian konflik wilayah perbatasan yang melibatkan hubungan bilateral antara negara tersebut. Sehingga dikhawatirkan solusi yang ditempuh adalah melalui perang atau penggunaan kekuatan bersenjata.

Dalam situasi demikian, Jepang nampaknya sadar betul bahwa penguatan angkatan bersenjatanya menjadi opsi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Minimaal peralatan strategis di bidang kemiliteran menjadi prioritas kebijakan pertahanan Jepang.

Kalau tidak jarang meletusnya perang antar negara dipicu oleh soal-soal kecil namun kemudian berkembang menjadi perang berskala luas, bahkan melibatkan negara-negara lain dalam perang yang semula bersifat bilateral tersebut.

Berarti bagi Jepang, pertikaian wilayah perbatasan dengan beberapa negara seperti Korea, Rusia dan Cina, dinilai serius dan berpotensi untuk memicu perang di kemudian hari.

Apalagi saat ini selain belum ada mekanisme penyelesaian yang baku dan bisa menjadi rujukan bagi para pihak yang terlibat dalam pertikaian wilayah perbatasan, setiap negara ternyata memiliki model dan versinya sendiri dalam menyelesaikan pertikaian perbatasan ini.

Memang ada beberapa model yang cukup konstruktif yang dimiliki beberapa negara sehingga bisa bermuara pada penyelesaian konflik, namun ada juga yang malah justru memicu masalah baru. Dan Jepang merupakan salah satu di antaranya.

Menurut hasil diskusi terbatas mingguan Global Future Institute, terungkap bahwa Jepang seringkali dalam tuntutan teritorialnya terhadap negara tetangga, pada hakekatnya merupakan bagian penting dari politik negaa sakura ini, sehingga tidak membuka kemungkinan ke arah kesepakatan atau dialog politik melalui sarana diplomasi.

Dan ini semakin diperkuat dengan perkembangan terakhir ketika Jepang semakin memperbanyak jumlah kapal induknya di matra laut. Sehingga cukup beralasan bagi berbagai kalangan untuk bercuriga bahwa Jepang sedang menjalankan progrram militerisasi dan merevisi hasil Perang Dunia Kedua yang memaksa Jepang untuk melucuti kekuatan militernya sampai tingkat yang paling rendah. Seperti revisiterhadap konstitusi Jepang yang melarang dibangunnya kembali angkatan bersenjata Jepang.

Indonesia, dan Asia Tenggara, khususnya yang tergabung dalam ASEAN, pernah menjadi korban langsung imperialisme dan militerisme Jepang. Sudah sewajarnya bagi Indoensia dan ASEAN untuk menaruh kercurigaan besar terhadap tren menguatnya kembali angkatan bersenjata Jepang. Dan menyatakan melalui forum KTT ASEAN mendatang untuk mengecam secara khusus kebijakan yang ditempuh pemerintah Tokya dalam pengembangan peralatan strategis militer, karena bisa menjadi prakondisi bagi bangkitnya kembali militerisme Jepang.

Penulis merupakan Direktur Eksekutif Global Future Instute (GFI).

 



Artikel Terkait
» Jepang Luncurkan Kapal Induk Kedua
» Mencari Untung di Afghanistan
» Manuver Enam Kapal Perang Amerika di Laut Cina Selatan dan Natuna Dorong Asia Tingkatkan Keamanan Laut
» Jepang Masih Menuntut Pulau Tok Sebagai Daerah Teritorial
» Sayeret Golani: Infateri Elit Andalan Israel
» Mewaspadai Meningkatnya Kekuatan Militer Cina
» Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
GFI Ingatkan 5 Poin Pesan Panglima TNI

Wapres Buka Peringatan Hari Pers Sedunia 2017

Top! Pelajar Indonesia Gelar Festival Budaya di Manchester

Kehadiran Kapal Induk Cina Terbaru Menuai Spekulasi

Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik

Kongres Ulama Perempuan di Cirebon Dihadiri oleh 15 Negara

Sekjen PBB Serukan Penyelesaian Politik bagi Krisis Yaman

China Luncurkan Kapal Induk Buatan Dalam Negeri

Pilkada Rasa Devide et Impera

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »