» Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia? » Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah » Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh? » Turki Kembali Mempolitisasi Islam dan Isu Tatar Untuk Kepentingan Ukraina » Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah


Isu Hangat
24-05-2012
Mewaspadai Modus Penyensoran dan Pembatasan Penyebaran Informasi Lewat Internet ala SOPA dan PIPA
Penulis : Hendrajit, Direktur Global Future Institute (GFI).

Benar lah kata Bung Karno sejak decade 1930-an dulu, bahwa ketika negara-negara kapitalis dan imperialis mulai menua krisis di bidang ekonomi yang bisa berakibat meruntuhkan sistem kapitalisme itu sendiri, maka fasisme dan represi akan muncul sebagai opsi untuk bertahan hidup. Gerakan Pemerintah Amerika Serikat dan Kongres untuk menerapkan kebijakan penyensoran dan pembatasan informasi lewat internet (cyber media) sejak 2011 lalu, merupakan bukti nyata tesis Bung Karno tersebut.


Sekarang ini para kapitalis global mulai kuatir dengan pengaruh media cyber sebagai arus baru informasi dunia mengimbangi media-media arus utama di Amerika Serikat seperti The York Times, Washington Post, Miami Herald dan sebagainya. 

Beberapa waktu lalu, Amerika sempat mengajukan sebuah project dikenal dengan Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Protect Intellectual Property Act (PIPA). SOPA adalah RUU Anti Pembajakan Online, sedangkan PIPA adalah RUU Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Kedua RUU tersebut diprakarsai oleh beberapa Anggota Kongres Amerika dan didukung oleh pejabat-pejabat tinggi di Gedung Putih. 

Pada akhirnya SOPA gagal dilegalisasi oleh Kongres mengingat gelombang protes yang luar biasa besar baik dari dunia maya itu sendiri maupun serangkaian protes sosial dari berbagai elemen masyarakat. Betapa tidak. Sejak akhir 2011, setidaknya sekitar 115 ribu situs web plus puluhan juta orang bergabung dalam protes menentang pembatasan penyebaran informasi lewat media internet maupu dunia maya pada umumnya. 

Bukan itu saja. Beberapa perusahaan Information Technology (IT) yang cemas dengan masa depan bisnis mereka, termasuk situs-situs seperti Google dan WordPress juga bergabung dalam satu gelombang dengan protes sosial tersebut. Sehingga Google dan WordPress melakukan aksi blackout, bertumpu pada kebebasan informasi,’ mereka menekan Kongres menghentikan proses legislasi tersebut. 

Sejauh ini memang berhasil mematahkan proyek SOPA, namun gerakan para kapitalis global untuk melumpuhkan media cyber sebagai arus baru informasi yang mulai mengancam monopoli informasi yang berada di tangan mereka, nampaknya akan berjalan terus. Dan mencoba berbagai cara baru untuk mewujudkan niatnya. 

Karena itu, wajib hukumnya bagi kita untuk mengenali apa agenda sesungguhnya di balik gagasan SOPA maupun PIPA sebagaimana tulisan awal saya di atas. 

Agenda tersembunyi pihak AS dan sekutu-sekutu baratnya di balik SOPA maupun PIPA sebenarnya simpel saja. Yaitu bagaimana menciptakan mekanisme hukum agar bisa melakukan penyensoran terhadap situs-situs yang yang dipersepsikan oleh AS berpotensi sebagai ancaman nasional. Sehingga pemerintah AS dan organisasi hak cipta berwenang penuh untuk memblokir akses ke situs web masuk dalam ‘klasifikasi’ mengancam keamanan nasional yaitu situs-situs yang mengandung layanan yang dianggap melanggar hak cipta maupun konten-konten tertentu (isiI berita maupun analisis). 

Nah terkait isi dari situs-situs tersebut inilah, merupakan sisi paling rawan dari skema SOPA dan PIPA ini. Karena sifatnya sangat subyektif. Kalau AS memiliki SOPA dan PIPA sebagai payung hukum buat penyensoran, akibatnya bagi dunia maya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, bisa sangat berbahaya. Karena dengan demikian pemerintah AS dengan payung hukum SOPA maupun PIPA ini bisa memerintahkan penyedia layanan internet (ISP) mengubah domain name server-nya (DNS), sehingga situs-situs yang dimaksud terblokir dan tidak bisa diakses pengguna internet. Pihak otoritas juga dapat mengambil tindakan hukum dengan menggugat situs-situs mesin pencari, blog, direktori, atau situs umum yang menampilkan situs-situs dianggap blacklist oleh AS baik terkait isi maupun yang mereka anggap telah melanggar hak cipta. 

Alhasil, melalui payung hukum SOPA ini, kita tidak lagi bisa mengakses situs-situs internet (cyber media) sebagai media alternatif secara bebas dan gratis. Karena apa yang disensor nantinya bukan lagi sekedar subyek tertentu, tetapi keseluruhan hal yang ‘dianggap ilegal’.

Bahkan yang lebih krusial lagi. Dalam status ini, menyebar dan menyediakan kopian materi berhak-cipta dinyatakan ilegal. Sementara berbagai kalangan menganggap bahwa potensi ancamannya lebih dari itu karena banyak definisi-definisi dalam klausul SOPA dianggap bersayap dan luas. Karena bukan tidak mungkin, di masa depan, obyek sensor bisa saja bukan lagi urusan hak cipta dan komersial saja, melainkan hal-hal yang bersifat lebih politis seperti tuduhan mengganggu ‘stabilitas nasional’, ancaman kejahatan lintas-negara seperti terorisme, dan sebagainya.

Adapun yang terkait dengan atau ACTA atau Anti-Counterfeiting Trade Agreemen, juga berbahaya karena bisa dijadikan dalih untuk penyensoran dan pembatasan penyebaran informasi lewat internet atau cyber media. Betapa tidak. 

Kesepakatan tersebut merupakan suatu bentuk traktat anti-pembajakan antar negara yang mengikat hukum di masing-masing negara untuk memastikan berlangsungnya kontrol menyeluruh atas persebaran materi berhak-cipta di kehidupan sehari-hari termasuk pendistribusiannya melalui internet dan media informasi lainnya.

Dalam ACTA, di masa mendatang seseorang tidak bisa lagi secara bebas menyebarkan dan menerima materi-materi yang termasuk dalam daftar perjanjian tersebut, bahkan sampai pada item-item yang bersifat keseharin seperti resep masakan, ramuan obat-obatan, cerita rakyat, pengetahuan lokal dan sejenisnya. 

Amerika dan negara negara mapan di barat nampaknya cukup beralasan untuk khawatir terhadap peran media cyber sebagai media alternatif. Studi McKinsey Global Institute (2011) misalnya, menunjukkan kontribusi signifikan internet bagi perekonomian global. Kini ada sekitar 2 milyar orang terhubung di internet. Dari jumlah tersebut dihasilkan transaksi senilai 8 trilyun dollar melalui e-commerce dan transaksi online lainnya. Di 13 negara yang menjadi kajian, internet menyumbang hingga rata-rata 3,4% dari total GDP masing-masing negara. Sebuah nilai yang luar biasa yang bahkan melampaui sektor energi (1,7 %) maupun pertanian (2,2 %). Sementara dari total nilai transaksi yang ada, internet telah menyuntikkan nilai baru yang mencapai 75% bagi perdagangan tradisional. 

Di abad 21 ini, internet bukanlah sesuatu yang mewah. Hampir semua orang pernah dan bisa mengaksesnya, baik dari komputer personal maupun perkakas lain yang lebih populer seperti telepon seluler.

Lebih dari itu, internet bukan hanya ruang informasi bagi kita, melainkan dalam beberapa dua dekade terakhir telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan harian masyarakat modern. Kebutuhan yang melibatkan internet makin banyak dan kompleks, dari perdagangan online, perekonomian dan moneter, pendidikan, pers, mengatur lampu lalu lintas hingga yang ‘remeh temeh’ seperti sosialita dan pergaulan. Internet pun telah menjadi sphere baru bagi interaksi sosial yang di dalamnya mengandung fitur-fitur seperti komunikasi, berbagi, dan berjejaring.

Bagi beberapa elemen strategis masyarakat, termasuk kami di Global Future Institute, berpandangan bahwa media cyber bukan lagi sekadar media alternatif atau pengimbang dari media-media arus utama yang dikusai oleh para kapitalis global maupun lokal di negara kita, melainkan media cyber cepat atau lambat, akan muncul sebagai kekuatan baru dan arus baru, yang mewakili kemunculan kekuatan-kekuatan baru di masyarakat yang merasa dirugikan oleh dampak arus globalisasi sebagai kemasan dari kepentingan dan agenda-agenda negara-negara berhaluan kapitalisme liberal seperti Amerika dan Eropa Barat. 

Skema SOPA maupun PIPA untuk sementara waktu memang telah gagal mewujudkan rencana busuknya. Namun, bisa dipastikan skema ala SOPA dan PIPA di masa depan, kiranya akan terus diupayakan oleh berbagai korporasi global lewat lembaga-lembaga pembuat undang-undang seperti Kongres AS yang dianggap otoritatif di negaranya, untuk menciptakan payung hukum baru yang identik dengan SOPA dan PIPA.



Artikel Terkait
» Indonesia-Cina Siapkan Rencana Kerjasama Industri Pertahanan. Kapan Rusia Menyusul? (Inspirasi Bagi Pemberdayaan Politik Luar Negeri RI)
» CYBERSPACE (Dunia Maya), Medan Tempur Amerika Serikat, Cina dan Rusia (SCO) di Ranah Informasi



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina
Dalam beberapa bulan belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membesar-besarkan ancaman senjata nuklir dan serangkaian uji coba rudal jarak menengah Korea Utara (Korut) meskipun ...

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Lihat lainya »
   Arsip
Nahdha Project Iringi Naiknya Morsi Menjadi Presiden Mesir

Presiden Lantik 9 Pengarah dan Kepala UKP PIP

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah

7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Perdana Menteri Malaysia Resmikan Siaran TV Digital

KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh?

Lima Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik

Presiden Ajak Seluruh Elemen Bangsa Jaga Pancasila

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »