Kebangkitan Politik Luar Negeri Indonesia diharapkan terjadi pada KTT APEC 2013 di Bali. Namun, September tahun ini, KTT APEC aka digelar di Vladiwostok, Rusia. Nampaknya menarik jika para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri, terutama Kementerian Luar Negeri mulai mengidentifikasikan beberapa peluang strategis yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk pemberdayaan politik luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia dengan mitra strategis kita dari Rusia. 

Dan peluang tersebut sebenarnya sudah terbentang sejak 24 Februari 2012 lalu, ketika pada pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) yang berlangsung di Hongkong, Rusia menawarkan sebuah prakarsa untuk menciptakan bantuan dana bagi alih teknologi(APEC Transfer Technology Fund), berdasarkan prinsip jual-beli (Selling-Buying). Gagasan di balik prakarsa Rusia tersebut adalah, dimungkinkan adanya fasilitas terciptanya alih teknologi antar sesama negara anggota APEC. Dan pada saat yang sama akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Rusia dan negara-negara berkembang yang tergabung dalam APEC, untuk memodernisasikan perekonomian mereka masing-masing. Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Dalam pada itu, Indonesia sudah seharusnya menyikapi situas tersebut dengan penuh harapan. Apalagi terhadap usulan skema Rusia tentang APEC Transfer Technology Fund, Cina mendukung penuh usulan alih teknologi Rusia bagi para anggota negara-negara APEC tersebut. Karena gagasan tersebut akan membuka akses negara-negara berkembang dalam penguasaan teknologi canggih demi kemajuan perekonomian negara-negara tersebut. 

Pada tataran ini, Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif yang sudah menjadi pedoman Indonesia sejak awal kemerdekaan pada 1948, para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri Indonesia utamanya Kementerian Luar Negeri, nampaknya harus lebih imajinatif dalam menerapkan Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif. 

Bebas bukan berarti semata-mata tidak berpihak pada salah satu blok yang terlibat dalam pertarungan global seperti ketika era perang dingin terjadi antara Amerika Serikat versus Uni Soviet dan Cina. Namun pada saat yang sama, harus bisa memosisikan sikap Indonesia untuk bebas memilih salah satu negara adidaya apabila memang dipandang dari sisi kepentingan nasional, akan menguntungkan posisi dan peran strategis Indonesia di dunia internasional. 

Maka dari itu, dalam soal menyikapi soal KTT APEC 2013 yang mana Indonesia akan bertindak selaku Tuan Rumah, maupun pada KTT 2012 yang mana merupakan target antara sekaligus momentum pemanasan bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih strategis dan ofensif di mata dunia internasional, maka Kementerian Luar Negeri nampaknya harus menyikapi peran Indonesia pada KTT APEC 2012 maupun 2013, tidak semata-mata sebagai penanganan masalah teknis kerjasama ekonomi-perdagangan. Melainkan juga harus memandang peran Indonesia di APEC sebagai bagian dari Politik Luar Negeri dan Diplomasi Total. 

Ini penting bagi Global Future Institute untuk kami kemukakan karena dalam menyikapi skema alih teknologi Rusia yang telah mendapat dukungan penuh dari Cina, sebaliknya Amerika Serikat dan mitra-mitra strategisnya dari dunia barat, telah menentang skema alih teknologi usulan Rusia tersebut. Dengan dalih bahwa penguasaan teknologi baru suatu negara pada dasarnya merupakan bagian integral dari keunggulan komparatif negara tersebut (Competitive Advantage). 

Dalam kasus Amerika, sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan. Bahkan justru membuktikan bahwa Amerika yang selama ini mendewa-dewakan demokrasi, sejatinya selalu menerapkan standar ganda. Ternyata begitu mempertaruhkan keunggulan vital negara Paman Sam ini, maka serta merta diterapkanlah  berbagai produk hukum dan peraturan untuk menghambat negara-negara berkembang untuk penguasaan akses terhadap penguasaan teknologi-teknologi canggih. 

Dan untuk menghambat dan menggagalkan hal tersebut, tidak saja sarana-sarana demokratis, bahkan sarana-sarana non demokratis pun siap digunakan oleh Amerika dan para sekutu strategisnya. Masuk akal, karena hanya melalui cara-cara tersebut, Amerika tetap bisa mempertahankan dominasinya sebagai negara adidaya dan pengaruh politiknya sebagai polisi dunia. 

Menyikapi hal tersebut, isu alih teknologi yang sempat diusulkan oleh Rusia pada pertemuan ABAC  pada 24 Februari 2012, Kementerian Luar Negeri harus menanggapi isu alih teknologi pada KTT APEC 2012 di Rusia maupun setahun kemudian di KTT APEC Bali pada 2013, dalam perspektif politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. 

Dalam pertarungan global antara Amerika versus Rusia-Cina dalam beberapa waktu belakangan ini, Indonesia memang tidak boleh memihak salah satu blok tanpa pertimbangan-pertimbangan strategis yang jelas bagi kepentingan nasional Indonesia. 

Namun, ketika fakta membuktikan bahwa ada beberapa negara yang bahkan sudah diakui oleh dunia internasional sebagai negara adidaya seperti Rusia, dan secara skematik mengajukan prakarsa bantuan dalam program alih teknologi bagi negara-negara berkembang yang tergabung dalam APEC, maka sudah seharusnya Indonesia memandang dan menyikapi secara positif tawaran kerjasama dari Rusia tersebut dalam kerangka mendukung Kepentingan Nasional Indonesia di dunia internasional. 

Maka, sudah seharusnya pula Indonesia memandang peran kepemimpinan Rusia pada KTT APEC September 2012 mendatang, sebagai prakondisi yang mendukung kesiapan Indonesia pada KTT APEC 2013 saat Indonesia mengambil-alih peran kepemimpinan APEC di Bali. Selain tentu saja untuk semakin mewujudkan kerjasama bilateral Indonesia dan Rusia secara lebih nyata dalam bidang perdagangan maupun ekonomi. 

Tapi sekali lagi Global Future Institute menegaskan, terhadap penyikapan hal tersebut, Indonesia harus memandangnya dalam perspektif memberi makna baru Penerapan Politik luar Negeri RI yang bebas dan Aktif. 

Fakta bahwa kedekatan hubungan historis Jakarta dan Moskow sejak awal Kemerdekaan Indonesia, sudah barang tentu akan menjadi dasar yang cukup kondusif bagi terciptanya kerjasama kedua negara untuk mengembangkan design kerjasama ekonomi strategis antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik melalui peran aktif Rusia.

Inilah sisi strategis yang sudah seharusnya dimiliki oleh para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri Indonesia terutama Kementerian Luar Negeri. Dan pentingnya para perancang kebijakan strategis luar negeri Kementerian Luar Negeri untuk memahami betapa pentingnya geopolitik dalam mempengaruhi pertimbangan dan keputusan strategis Indonesia dalam politik luar negeri. 

Dalam konstalasi global seperti yang berkembang saat ini, ketika Rusia maupun Cina semakin memperlihatkan itikad baiknya dalam menawarkan berbagai kerjasama strategis di berbagai bidang, kiranya masuk akal jika para pemangku kepentingan politik luar negeri RI memandang kerjasama Indonesia-Rusia amat berpotensi untuk menaikkan kembali pamor dan peran strategis Indonesia secara geopolitik baik di kawasan ASEAN maupun Asia Pasifik dalam dua tahun ke depan.

Maka itu, sikap dan kebijakan Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, harus menjabarkan sikap strategisnya dengan mengajukan beberapa agenda strategis yang menguntungkan posisi strategis Indonesia dalam bidang ekonomi-perdagangan dan teknologi, melalui forum regional KTT APEC 2012 di Vladivostok-Rusia, dan yang paling penting, pada KTT APEC 2013 di Bali-Indonesia.