» Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah » Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina » Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif » Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat


Isu Hangat
20-06-2012
Menjelang APEC 2013 Di Indonesia
Waspadai Skema Trans-Pacific Partnership (TPP) Amerika Serikat Kacaukan Kekompakan KTT APEC 2012 dan 2013
Penulis : Hendrajit, Rusman, Ferdiansyah Ali. Tim Pengkaji APEC 2012-2013

 

Percepatan perkembangan dan kemajuan perekonomian negara-negara di kawasan Asia Pasifik, terutama Cina, rupanya telah mengundang kecemasan di kalangan pemangku kepentingan ekonomi dan perdagangan di Washington. Terciptanya TPP sejatinya merupakan upaya AS untuk mempertahankan pengaruh dan ekspansi ekonominya di kawasan Asia Pasifik. Karena itu, skema TPP AS dalam mengacaukan kekompakan dan kerjasama para anggota forum APEC, kiranya perlu kita cermati bersama. 

 


 

Skema TPP AS pada intinya bertumpu pada dua tujuan pokok. Pertama, membendung semakin menguatnya pengaruh dan posisi strategis Cina di Asia Pasifik. Kedua, pada saat yang sama sekaligus menggagalkan berbagai perkembangan kerjasama antar negara negara anggota Forum APEC menuju Integrasi Ekonomi Regional atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan. 

Beberapa anggota TPP antara lain Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapore, Brunei, Peru, dan Chile. Dari komposisi keanggotaan ini saja, beberapa negara asia yang tergabung praktis berada dalam orbit AS. Malaysia, Brunei dan Singapore merupakan negara-negara ASEAN yang masih terikat dalam Common Wealth atau Perkumpulan Negara-Negara Persemakmuran eks jajahan Kerajaan Inggris. 

AS memang dalam beberapa waktu belakangan ini secara gencar mempromosikan TPP sebagai struktur ekonomi dan perdagangan yang cukup sempurna sebagai kerangka kerjasama dan hubungan antar para anggotanya. Padahal agenda tersembunyi di balik itu adalah untuk mempercepat ekspansi para pebisnis AS di negara-negara satelitnya di kawasan Asia Pasifik, melalui “akses satu pintu” dalam penguasaan sumberdaya alam dan ekonomi dari para anggota TPP. Skema ini jelas ditujukan untuk melayani kebutuhan ekonomi AS yang sekarang ini sepertinya sedang mengalami krisis berskala nasional. 

Dalam kerangka TPP yang seperti ini, nampaknya para pemangku kepentingan atau stakeholders perekonomian dan kebijakan luar negeri Indonesia, sudah seharusnya mencermati manuver AS melalui Skema TPP ini. Sebab dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute, Washington saat ini sedang mendesak dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang Farmasi(Pharmacy) melalui kesepakatan di forum TPP. Sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut difokuskan pada upaya meningkatkan validitas periode hak paten dalam produk obat-obatan, dibukannya akses terhadap produk obat-obatan baru di pasar, dan sekaligus menyingkirkan semua produk obat-obatan yang dianggap tidak ada lisensi (ijin) yang di Indonesia disebut Obat Generik. Ini jelas sekali sarat kepentingan kapitalis global mengingat obat generik di Indonesia dianggap sebagai obat murah yang harganya bisa dijangkau oleh masyarakat yang tidak mampu alias lapisan ekonomi lemah. 

Bukan itu saja. Bahkan World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan sedunia, telah mengingatkan bahwa penerapan sejumlah peraturan yang berada dalam skema TPP ini pada perkembangannya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar AS di bidang farmasi dan obat-obatan. Sehingga akan memberi payung hukum bagi AS dalam memonopoli industri farmasi dan obat-obatan dalam skema TPP. Bagi Indonesia, jelas ini akan memperlemah sekaligus menghancvurkan industri dan perusahaan-perusahaan lokal yang lebih mengutamakan pelayanan murah bagi kesehatan masyarakat. 

AS juga melalui Skema TPP ini, menekan negara-negara pribumi yang memiliki kandungan penghasil bahan-bahan mentah tersebut agar ditegaskan sebagai negara yang memproduksi bahan-bahan mentah tersebut(The Country of origin should be the state-producer of raw materials). Hal ini jelas sekali didasari gagasan untuk membendung pengaruh dan ekspansi Cina di Asia Pasifik. Betapa tidak. Dalam kasus di industri Tekstil di Vietnam, sekadar ilustrasi, sebagian besar produksi memang berada dalam kendali Cina. 

Jelas sekali gagasan di balik Skema TPP ini sangat bersifat proteksionis demi melayani kepentingan ekonomi dalam negeri AS. Dan yang lebih aneh lagi, ternyata selalu mengaitkan isu isu kerjasama ekonomi dengan isu-isu hak-hak asasi manusia dan demokrasi terhadap negara-negara yang dianggapnya tidak bisa diajak kerjasama atau pembangkang. Jadi sebenarnya AS tidak murni secara ekonomi.

Di sinilah sisi rawan dari manuver AS dalam menerapkan skema TPP terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik, apalagi ketika dalam waktu mendatang persaingan global AS versus Cina akan semakin menajam di kawasan ini. Atau bahkan, seperti prediksi Samuel Huntington dalam bukunya the Clash of Civilization, akan mengarah pada konfrontasi terbuka di kawasan Asia Pasifik. 

Dalam situasi seperti ini, maka Indonesia harus mencermati dan mewaspadai skema TPP AS ini karena di dalam keanggotaan TPP tersebut ada beberapa negara yang juga memainkan peran strategis di forum APEC seperti Jepang, Malaysia, Brunei dan Singapore. Dan celakanya, negara-negara tersebut belakangan ini sepertinya dipersatukan oleh kekhawatiran berssama terhadap dominasi dan ekspansi Cina di kawassan Asia Pasifik. 

Benar. Sepertinya satu-satunya agenda AS melalui Skema TPP hanya untuk mengisolasi Cina di Asia Pasifik. Dan ini sepertinya jadi sangat konyol sekali karena yang mencuat kemudian terkesan Skema TPP AS merupakan dasar diterapkannya strategi Anti Cina di Asia Pasifik. Bahkan lebih gilanya lagi sempat muncul penilaian bahwa manuver AS lewat skema TPP ini sebagai bagian dari upaya kebangkitan geopolitik dan pengaruh strategis AS di kawasan Asia Pasifik untuk membendung Cina. 

Tentu saja pemerintah Indonesia harus waspada dan cermat dalam membaca manuver AS tersebut. Karena bukan tidak mungkin akan muncul serangkaian aksi destabilisasi yang dilancarkan Washington, untuk mengganggu dan mengacaukan berbagai upaya kerjasama saling menguntungkan antara Indonesia dan Cina yang saat ini sudah terjalin dengan sangat baik. Seperti sudah diperagakan oleh Kementerian Pertahanan Cina dan Kementerian Pertahanan Indonesia terkait rencana kerjasama strategis Industri Pertahanan. Kerjasama kedua negara tersebut sangat lah strategis mengingat gagasan kerjasama ini membuka berbagai kemungkinan alih teknologi.

Dalam alih teknologi ini pun, AS sama sekali tidak memberi dukungan positif terhadap negara negara mitranya di Asia Pasifik, apalagi terkait inovasi pengembangan teknologi-teknologi produk baru. Meski jelas jelas gagasan alih teknologi ini sangat menguntungkan negara-negara yang tergabung dalam forum kerjasama APEC. 

Di sini, lagi lagi watak asli AS yang pada dasarnya proteksionis jadi kelihatan jelas. Karena melalui alih teknologi, secara potensial bisa mengurangi keunggulan komparatif produk-produk AS di pasar internasional. Sehingga komplikasi yang terjadi dalam perekonomian dan keuangan di dalam negeri AS pada perkembangannya bisa mengimbas pada negara-negara mitranya di TPP.

Karena itu, negara-negara di kawasan Asia Pasifik, baik yang tergabung di dalam forum APEC maupun forum forum lainnya, untuk melakukan analisis dan tinjauan strategis terhadap resiko dan bahaya yang akan timbul dengan diterapkannya skema TPP kreasi AS tersebut. 

Global Future Institute berpandangan, skema TPP AS bisa memecah-belah negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam dua kubu yang saling berbenturan kepentingan.   

 



Artikel Terkait
» PERAN STRATEGIS INDONESIA DI FORUM APEC MELALUI SKEMA KERJASAMA MP3EI- Program of Development of Siberia and the Far East (Merujuk Artikel Sebelumnya: Skema Alih Teknologi Rusia)
» SKEMA ALIH TEKNOLOGI RUSIA HARUS DISIKAPI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI SEBAGAI AKTUALISASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA YANG BEBAS-AKTIF
» Mewaspadai Modus Penyensoran dan Pembatasan Penyebaran Informasi Lewat Internet ala SOPA dan PIPA
» TEMA SENTRAL: "KTT APEC 2013: MOMENTUM KEBANGKITAN KEMBALI POLITIK BEBAS AKTIF RI"
» Indonesia-Cina Siapkan Rencana Kerjasama Industri Pertahanan. Kapan Rusia Menyusul? (Inspirasi Bagi Pemberdayaan Politik Luar Negeri RI)
» CYBERSPACE (Dunia Maya), Medan Tempur Amerika Serikat, Cina dan Rusia (SCO) di Ranah Informasi
» Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
» The Scarborough Shoal, Pemicu Ketegangan Baru Filipina-Cina di Laut Cina Selatan



 

Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Moon Jae-in Menjadi Presiden ke-19 Korea Selatan

Warga Korsel Pilih Presiden Baru

GFI Ingatkan 5 Poin Pesan Panglima TNI

Wapres Buka Peringatan Hari Pers Sedunia 2017

Top! Pelajar Indonesia Gelar Festival Budaya di Manchester

Kehadiran Kapal Induk Cina Terbaru Menuai Spekulasi

Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik

Kongres Ulama Perempuan di Cirebon Dihadiri oleh 15 Negara

Sekjen PBB Serukan Penyelesaian Politik bagi Krisis Yaman

China Luncurkan Kapal Induk Buatan Dalam Negeri

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »