» Memberi Makna Baru tentang Motif Politik Di Balik Pembunuhan Presiden Panama Omar Torrijos » Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil » Membaca IORA dari Sisi Lain Geopolitik » Indonesia dan Geopolitik Samudra Hindia » Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing


Isu Hangat
12-07-2012
Mengenang Presiden Soekarno dalam Melawan Pangkalan Militer Asing di Asia (Sebuah Inspirasi terhadap Skema Kerjasama Militer AS di ASEAN)
Penulis : Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute

Dalam membahas isu yang terkait dengan pangkalan militer asing di kawasan Asia, Presiden Indonesia Soekarno patut dihargai atas peran utamanya yang ia tunjukkan selama bertahun-tahun sebelum kejatuhannya pada 1967. Jadi, mari kita membuka file lama terkait kontribusi terakhir Soekarno untuk kepentingan Perdamaian Dunia. Kabar yang dirilis oleh Glasgow Herald pada 18 Oktober 1965 bahwa Soekarno berpidato di Konferensi internasional khusus yang diadakan di Jakarta, untuk menggalang dukungan guna menghapuskan semua pangkalan militer asing. Berbicara di hadapan 40 (kepala) negara yang hadir dalam konferensi tersebut, Soekarno menuduh negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat mendirikan pangkalan militer untuk menguasai sekaligus melakukan subversi terhadap negara-negara berkembang.


Dalam konferensi tersebut, Soekarno juga mengatakan pentingnya umat manusia harus menghilangkan apapun pangkalan militer asing di kawasan demi kepentingan perdamaian dunia. Presiden pendiri dan pejuang kemerdekaan Indonesia juga menuduh AS dan sekutu Barat-nya karena menggunakan orang-orang dari negara-negara berkembang sebagai kaki tangan dan alat mereka. Soekarno di hadapan peserta konferensi juga menyatakan, orang-orang seperti itu ada di Indonesia dan telah membawa bencana dalam perjuangan negara melawan kekuatan yang sudah mapan, seperti AS, Inggris dan sekutu-sekutunya.

Para elit politik dan rakyat pun sudah tahu bahwa Soekarno seringkali mengatakan, dunia terbagi ke dalam dua kubu: Kekuatan yang sudah lama mapan (Oldefos) dan kekuatan besar yang baru muncul (Nefos). Dalam hal ini Soekarno menyerukan kepada kekuatan-kekuatan (negara) yang ada untuk membantu dalam mengakhiri garis kehidupan imperialis terkait keberadaan pangkalan asingnya.

Tak bisa disangkal bahwa Soekarno pada saat itu mengarahkan serangan frontal terhadap Inggris yang telah mendirikan pangkalan militernya di Malaysia dan 

Singapura, dan pada saat yang sama ia juga mengecam kegiatan AS di Vietnam, dan tentu saja kehadiran militernya di Filipina. Ini bisa dimengerti karena AS berikut sekutu lamanya Inggris menjadi target utama dalam konferensi tersebut.

Di antara 40 negara yang hadir dalam konferensi tersebut, Radio Republik Indonesia melaporkan bahwa Vietnam Utama, Jepang, Perancis, Tanzania dan Selandia Baru sebagai anggota Badan Eksekutif. Republik Rakyat Cina tidak diizinkan untuk hadir karena diduga terlibat dalam upaya kudeta September yang mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI), yang pada saat itu dituduh oleh front anti komunis sebagai aktor kunci yang memicu upaya kudeta September 1965.

Sikap Soekarno yang kekeh dan serangan konfrontatifnya melawan pendirian pangkalan militer asing di kawasan Asia harus dibaca dalam konteks perjuangannya yang tak kenal lelah dalam melawan dominasi negara-negara Barat yang menjajah negara-negara Asia dan Afrika selama berabad-abad.

Dilihat dari tren global saat ini yang melibatkan AS, negara-negara Eropa Barat, Rusia dan Cina, masalah menghapuskan pangkalan militer asing sebagaimana dimaklumatkan oleh Soekarno Oktober 1965 masih menjadi inspirasi bagi mereka yang menentang kehadiran militer AS dan sekutu-sekutunya di kawasan Asia. Sebagai inspirasi Soekarno berkata: "Kita akan menang. Kita akan menghancurkan imperialisme dengan kekuatan gabungan kita. Kita harus menciptakan Perdamaian Dunia tanpa kejahatan imperialisme yang berasal dari kapitalisme. "

Pascaupaya kudeta di bawah komando beberapa anggota TNI berpangkat rendah melawan para perwira tinggi termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Achmad Yani pada tanggal 30 September 1965 dan operasi pembersihan berikutnya yang diklaim Jenderal Soeharto sebagai kontra kudeta pada tanggal 1 Oktober 1965, maka Presiden Soekarno yang masih berkuasa saat itu telah kehilangan inisiatif-inisiatif politik, dan akhirnya sejak 1 Oktober 1965 Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan politik dari tangan Soekarno.

Dengan demikian, mereka yang cukup sadar akan keadaan semacam ini nampak keheranan bahwa Soekarno secara politik masih ada dan diizinkan untuk melancarkan serangan konfrontatif terhadap AS dan Inggris yang sangat ingin mendirikan pangkalan asing di Filipina, Malaysia dan Singapura. Mengingat kepercayaan umum saat itu bahwa meskipun upaya kudeta terhadap perwira tinggi Angkatan Darat pada saat itu dengan membunuh para jenderal termasuk Kepala Staf Angkatan Darat Achmad Yani, usaha kudeta yang dilancarkan pada 30 September 1965 serta kontra kudeta  pada 1 Oktober 1965 seperti yang diklaim oleh Soeharto dan sekutu politiknya, sejumlah ahli berpendapat bahwa kedua peristiwa tersebut sebenarnya awal untuk menggulingkan Soekarno dari kekuasaannya melalui skema "kudeta diam'' yang secara diam-diam didukung dari belakang oleh Washington.

Pada tahun 1967, Soekarno secara resmi digulingkan dari kekuasaannya yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 dimana Soekarno dipaksa untuk menandatangani pergantian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, yang akhirnya disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dengan demikian, Soeharto secara resmi mendapat mandat dari MRPS sebagai Presiden hingga Pemilihan Umum 1971.

AS Bangun Pangkalan Militer Asing di ASEAN dengan Dalih Kerjasama Militer

Terlepas dari kenyataan bahwa Soekarno tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia, tetapi kontribusi besarnya untuk Perdamaian Dunia serta pemberdayaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif masih menjadi inspirasi bagi para pemangku kepentingan politik luar negeri di Indonesia dalam merespon kemungkinan hadirnya militer AS dan sekutunya di kawasan Asia, terutama nAsia Tenggara.

Peristiwa saat ini yang terjadi dua bulan lalu patut mendapat perhatian khusus. Pada tanggal 30 Mei 2012 dua pejabat yang paling bertanggung jawab atas mesin militer global AS yang tangguh, Menteri Pertahanan Leon Panetta dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Martin Dempsey, mengunjungi markas Komando Pasifik di Hawai dalam lawatannya ke sejumlah negara di Asia Pasifik dan secara resmi memulai upaya pergeseran pemusatan militer AS dan asetnya di Kawasan.

Keduanya Jenderal Dempsey dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di Guam, tiba di Singapura untuk menghadiri forum tahunan di bidang pertahanan Shangri-La Dialogue ke-11, dimana mereka bertemu dengan para pejabat tinggi dari 26 negara Asia-Pasifik. Setelah keduanya melanjutkan perjalannya masing-masing. Panetta ke Vietnam dan India, sekutu militer AS yang paling signifikan di Asia pascaera Perang Dingin, dan Dempsey bertolak ke Filipina dan Thailand, yang juga dua sekutu militer lama AS.

Selama di Singapura, Panetta menyatakan bahwa Washington akan meningkatkan persentase angkatan laut AS di Asia-Pasifik (dengan mengirimkan pesawat, kapal penjelajah, kapal perusak, kapal tempur dan kapal selam-dari 50 sampai 60 persen dan memperkuat serta memperluas aliansi militer dengan negara-negara di seluruh kawasan, terutama negara-negara di Asia Tenggara yang terlibat dalam sengketa wilayah dengan China di Laut China Selatan. Sebagaimana dinyatakan Jenderal Dempsey setelah pertemuan Shangri-La Dialogue, "Ini berarti bahwa sebagaimana perkembangan yang terjadi (di kawasan), kami akan menyediakan kapal-kapal kami yang paling canggih, pesawat generasi kelima kami dan yang terbaik dari teknologi pertahanan rudal kami saat kami bekerja dengan mitra kami."

Menteri Pertahanan Panetta menekankan intensifikasi kerjasama militer dengan enam negara Asia Pasifik dimana AS memiliki perjanjian pertahanan (yang ditandatangani selama puncak Perang Dingin dan pada saat yang sama ditujukan terhadap Cina)-Australia, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan dan Thailand-juga memperluas dan memperdalam kerjasama yang ada dengan negara-negara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, dan India.

Panetta lebih lanjut menyatakan pentingnya melakukan hubungan militer dengan Myanmar--sebagainana Indonesia, Malyasia, Filipina, Singapura dan Thailand--karena juga tergabung dalam Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).

Dengan kata lain, Dempsey memiliki rancang bangun yang sama dengan sesama pemimpin militer pada konferensi Shangri-La.

Setelah meninggalkan Singapura, Panetta tiba di kapal AS yang berlabuh di Teluk Cam Ranh Vietnam setahun setelah Amerika Serikat dan Vietnam menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan kerjasama militer di lima wilayah dan dua tahun setelah kapal perusak rudal USS John S McCain yang mengunjungi Da Nang untuk terlibat dalam latihan bersama di Laut Cina Selatan. Dia adalah pejabat tinggi Amerika pertama yang mengunjungi bekas pangkalan militer AS setelah berakhirnya Perang Vietnam.

Setelah delapan hari perjalanan Panetta di Asia Pasifik, dalam kata-kata layanan pers Departemen Pertahanan, "mempromosikan poros baru Presiden Barrack Obama ke Asia dalam kebijakan luar negeri, website Pentagon melaporkan dua tema utamanya adalah bahwa "Washington tengah memprioritaskan kebijakan (luar negerinya) yang lebih besar di Asia dan Pasifik, dibandingkan 

dengan Eropa dan Timur Tengah, dan Amerika Serikat bermaksud untuk meningkatkan kegiatan militer di kawasan itu, dengan melakukan latihan (militer) bersama dengan melibatkan lebih banyak negara, termasuk Australia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan dengan menggunakan lebih banyak peralatan (militer), termasuk sedikitnya 40 kapal baru.

Ketika Menteri Pertahanan Amerika itu tengah melakukan konsolidasi kemitraan strategis dengan saingan Cina di pantai Barat Laut Cina Selatan, Jenderal Dempsey berada di ujung timur, di Filipina, melakukan hal yang sama dengan negara yang jelas-jelas berselisih dengan China di Laut Cina Selatan saat ini.

Dua minggu setelah kapal selam bertenaga nuklir USS Caroline menghabiskan sepekan di bekas pangkalan angkatan laut US mantan di Teluk Subic, Dempsey mengunjungi kantor pusat jika Satuan Tuga Operasi Khusus Gabungan-Filipina di Mindanao di mana sebanyak 600 anggota layanan Amerika dikerahkan untuk operasi kontra pemberontakan. Kemudian ia bertemu dengan pejabat tinggi Filipina, Jenderal Jessie Dellosa di Manila.

Selama kunjungan kepala militer Amerika, Menlu Filipina Albert Del Rosario menyatakan bahwa "Kita bisa mengantisipasi banyaknya persinggahan (oleh kapal perang AS), dan menegaskan meningkatnya kehadiran (pasukan) AS itu konsisten dengan haluan strategisnya untuk Asia -Pasifik."

Pada 5 Juni Philipines Star mengungkapkan bahwa "Pasukan, kapal perang dan pesawat AS dapat, sekali lagi, bisa menggunakan bekas fasilitas angkatan laut dan udaranya di Subic, Zambales dan Clark Field Pampanga", mengutip Wakil Menteri Pertahanan Honorio Azcueta setelah ia bertemu dengan Dempsey. AS telah memasok Filipina dengan dua kapal perang sejak tahun lalu. Pada November, Kepala Staf Angkatan Laut Filipina Laksamana Muda Alexander Pama menyebut akuisisi tersebut melambangkan kebangkitan Angkatan Laut Filipina.

Ketika ditanya oleh seorang wartawan 'Jika pasukan Amerika serta kapal perang dan pesawat tempur mereka diizinkan akses ke bekas pangkalan Angkatan Laut AS di Subic, Azcueta menegaskan bahwa mereka akan, menyatakan "Itu yang kita inginkan .. peningkatan latihan dan interoperabilitas."

Seperti Teluk Cam Rann Vietnam, pangkalan angkatan laut Subic dan lapangan terbangnya digunakan untuk operasi besar selama Perang Vietnam.

Seperti Tge U-Tapao Lapangan Udara Angkatan Laut Kerajaan Thailand 90 km sebelah tenggara Bangkok. Setelah meninggalkan Filipina, Jenderal Dempsey mengunjungi Thailand dimana ia bertemu dengan Menteri Pertahanan negara tersebut, para perwira tinggi dan kepala angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut.

Di antara hal-hal lain yang patut cermati, Dempsey menjamin penggunaan pangkalan U-Tapao untuk operasi Amerika, seolah-olah hanya (demi misi-misi) kemanusiaan, padahal seperti kantor berita Xinhua News laporkan, "beberapa skeptis mengatakan bahwa lapangan udara angkatan laut tersebut pada akhirnya akan digunakan untuk operasi militer." 

Pangkalan tersebut digunakan oleh AS untuk perang di Vietnam dan saat ini digunakan untuk latihan militer bersama pasukan AS danThailand Cobra Gold, latihan militer multinasional terbesar pimpinan AS di kawasan Asia-Pasifik. Pasukan Cobra Gold tahun ini juga mengikutsertakan pasukan militer dari Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan.

Kantor berita Pentagon merujuk pernyataan Dempsey menyatakan "Lokasi geostrategis dan komitmen global, dipasangkan dengan militer yang tangguh dan ekonomi yang sedang berkembang, membuat sekutu AS Thailand menjadi prospek yang menarik bagi kerja sama bilateral yang lebih besar, dan mengutipnya langsung, mengatakan". Mereka ada di lokasi kunci yang sangat luar biasa."

Sumber berita tersebut melaporkan bahwa posisi strategis menjadi penting  perbatasan Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Myanmar, "dengan Vietnam, India, dan China tidak lebih jauh" dan memiliki "sebuah pantai timur di Laut Andaman, yang juga dikenal sebagai Laut Burma."

Dempsey menyatakan bahwa militer AS dan Thailand "tengah mencermati konsep untuk pusat keunggulan di Thailand yang dikembangkan untuk bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana" yang mungkin awal dari upaya bilateral AS-Thailand, atau bisa melibatkan negara tambahan dari awal, menurut website Pentagon.

Membahas berbagai kemitraan militer baru di Asia Tenggara, terutama peran yang dimainkan AS dalam meng-upgrade kemampuan militer negara-negara mitranya, kepala Pentagon menyatakan di Singapura pada tanggal 2 Juni, "Kami akan mendorong hubungan seperti itu dengan setiap negara yang bisakita ajak kerjasama di wilayah tersebut, termasuk Myanmar."

Sampai AS berhasil merayunya tahun lalu, Myanmar adalah salah satu dari sekian sekutu andalan Cina di Asia.

Pada tanggal 2 Juni Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen meyakinkan Menteri Pertahanan Panetta akan kesediaan pemerintahnya untuk menjadi tuan rumah empat kapal tempur Amerika sebagai kewajiban yang diembankan oleh Persetujuan Kerangka Kerja Strategis yang ditandatangani oleh Washington dan Singapura pada tahun 2005. Kedua kepala pertahanan itu juga berjanji untuk lebih menerapkan perjanjian dan meningkatkan lebih latihan militer bersama, misalnya, menambahkan angkatan laut dengan komponen kekuatan udara yang ada di latihan tahunan Commando Sling.

Panetta dan mitranya juga membahas menggunakan Murai Urban Training Facility untuk latihan bilateral yang melibatkan Marinir AS dan angkatan bersenjata Singapura mulai tahun depan.

Mengenai rotasi kapal perang AS ke Singapura, Kepala Staf Gabungan AS  Dempsey mengatakan bahwa "Kapal-kapal tempur pesisir yang akan segera mulai penyebaran rotasi ke Singapura adalah contoh dari keterlibatan militer yang meningkat dibawah (payung) strategi Asia-Pasifik AS."

Negara Asia terletak di ujung selatan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan dan di mana minyak mengalir dari Teluk Persia ke perekonomian Asia Timur yang haus minyak seperti Cina, Korea Selatan dan Jepang.

Dengan membentuk kemitraan militer dengan sepuluh anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, AS membangun pondasi untuk analog Asia dari Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO). Sebagaimana yang sudah diulas juga termasuk untuk menghadapi Rusia, sehingga aliansi baru ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang sama terkait Cina.

Dalam tataran tren global, pidato yang disampaikan oleh pendiri bangsa Presiden Soekarno pada 18 Oktober 1965 masih sangat inspiratif untuk menghadapi Skema AS terhadap upaya militerisasi di wilayah Asia Tenggara, ketika Soekarno mendesak peserta konferensi bekerjasama untuk penghapusan pangkalan militer asing di negara masing-masing, termasuk Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan ASEAN pada khususnya.




 

Advance Search

   Isu Hangat »
Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Sebenarnya para olahragawan dan olahragawati yang “ketangkap basah” menggunakan doping, bukan hal baru terjadi di dunia olahraga. Ketika olahraga dewasa ini semakin erat kaitannya dengan prestise ...

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil

Kontroversi Keberadaan Freeport

Penyebaran Paham Radikalisme: Ancaman Nyata Kedaulatan NKRI

Menyikapi Kasus Freeport

Bangkitnya Komunisme dalam Konstelasi Politik Indonesia

Bom Panci di Cicendo, Pesan Eksistensi Kelompok Radikal

Mewujudkan Spirit Demokrasi Pancasila

Perilaku Barbaristik dalam Politik Aceh

Saatnya Mengambil Alih Freeport

Waspadai Eskalasi Propaganda Aktivis Pro Papua Merdeka

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »