Demokrasi Palsu AS di Balik Intervensinya di Venezuela

Bagikan artikel ini

Menyusul krisis politik yang tak kunjung usia di Venezuela, negara adidaya AS lagi-lagi menjadikan demokrasi sebagai tunggangan untuk melakukan intervensi di negara kaya minyak tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Presiden AS Donald Trump bahkan secara terang-terangan akan melancarkan aksi militer ke Venezuela.

Dalam sebuah wawancara pada program ‘Face the Nation’ di stasiun televisi CBS belum lama ini, Trump juga menyuarakan dukungan penuhnya kepada Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, yang mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim Venezuela dan menantang rezim Nicolas Maduro.

Dukungan Trump terhadap pemimpin oposisi Guaido tersebut justru dianggap kontra produktif di mata dunia internasional. Meski demikian, langkah Trump tersebut telah didukung empat negara utama Uni Eropa, yaitu Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol dan beberapa negara Amerika Selatan.

Dari gambaran di atas, patut kiranya menelisik agenda terselubung AS di Venezuela sebagai bagain dari proyek besar kebijakan luar negerinya. Jika dikaji dari sepak terjang AS di pelbagai belahan dunia, AS kerang menjadikan isu terorisme, HAM, dan demokrasi sebagai alat komoditas politik luar negerinya. Hal ini ditandai dari rekam jejaknya sejak berakhirnya Perang Dingin melalui jargon penyebaran demokrasi ke seluruh penjuru dunia sebagai upaya memperluas perdamaian (Jack Snyder, 2000).

Namun, seperti itukah AS menyebarkan demokrasi ke seluruh penjuru dunia dan berhasil menciptakan perdamain dunia. Ternyata dari peristiwa yang terjadi di banyak negara, justru melalui isu demokrasi, HAM dan terorisme, AS mempertontonkan kegaduhan, ketidakadilan, dan kontroversinya. Maka, patut dipertanyakan landasan etis dan filosofisnya atas jargon–misalnya demokrasi untuk perdamaian dunia tersebut–bertolak dari pandangan filsuf Jerman Immanuel Kant, Perpetual Peace (1795), yang mengatakan bahwa negara-negara republik (demokrasi) tidak akan saling berperang satu sama lain.

Bahkan Sejumlah teoretikus hubungan internasional liberal kontemporer seperti Dean Babst, Michael Doyle, Bruce Russett, John Owen, dan Francis Fukuyama, menyebut gagasan Kant tersebut sebagai teori perdamaian demokratik.

Sebaliknya, dari sepak terjang AS mulai pemerintahan presiden Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, dan Donald Trump, demokratisasi yang digaungkan AS justru menciptakan krisis, konfik dan perang saudara di negara-negera yang menjadi target kepentingan politik dan ekonomi nasionalnya. Lihat saja misalnya krisis yang ada di Venezuela saat ini. Potensi adanya perang saudara di negara tersebut sepertinya tak terelakkan. Mengingat misi utama AS mendukung pemimpin oposisi Guaido adalah menggulingkan rezim Maduro yang dinilainya otoriter dan sewenang-wenang.

Ternyata, benang merah jargon demokrasi AS tidak lain adalah seberapa jauh seorang presiden atau kepala negara bisa bekerjasama dan melayani kepentingan-kepentingan AS.

Pertanyaannya adalah, benarkah demokrasi yang mejadi komoditas politik dan kepentingan AS terhadap negara yang menjadi targetnya akan membuat negara tersebut melunak?

Apabila menengok sejarah sepak terjang AS, maka jawabannya menjadi sangat bertolak belakang. Lihat saja, misalnya pada 1970, AS pernah terlibat konflik dengan Cili, yang pada saat itu merupakan negara demokrasi mapan di Amerika Selatan, setelah sukses menyelenggarakan Pemilu secara luber dan jurdil. Pemilu tersebut berhasil menghantar Salvador Allende –kandidat yang didukung oleh sayap kiri Popular Unity – ke kursi kekuasaan.

Namun, tiga tahun kemudian (1973), Allende dikudeta. Kudeta itu dilakukan setelah Allende menjalankan program nasionalisasi perbankan, pertambangan, dan industri di Cili. Langkah Allende itu telah membuat kepentingan-kepentingan perusahaan Amerika menjadi terganggu.

Maka, AS pun menempuh segala cara untuk menjatuhkan Allende, misalnya dengan memanfaatkan komandan Angkatan Laut Cili Jenderal Augusto Pinochet dan beberapa perwira lainnya, untuk mengkudeta pemerintahannya. Kudeta yang dilakukan AS terhadap Cili ini menunjukkan bahwa sesama negara demokrasi tetap mungkin berkonflik jika kepentingan salah satu pihak dirugikan.

Intervensi sejenis juga dilakukan Amerika terhadap rezim demokrasi di belahan dunia lainnya. Sebut saja melengserkan Mohammad Mossadeq di Iran pada 1953, Jacobo Arbenz di Guatemala pada 1954, Cheddi Jagan di Guyana Inggris pada 1964, Joao Goulart di Brasil pada 1964, Juan Bosch di Republik Dominika pada 1966, Soekarno di Indonesia pada 1967, dan percobaan kudeta yang gagal terhadap Hugo Chavez di Venezuela pada 2002.

Dari gambaran di atas, hanyalah isapan jempol bahwa AS memang mengekspor dagangan demokrasinya demi terciptanya perdamaian dunia. Untuk kasus di Venezuela misalnya, AS terus menunjukkan permusuhannya sejak masa pemerintahan Hugo Chavez yang dinilai merugikan banyak perusahaan AS.

Chavez sebagaimana diketahui memang menasionalisasi pabrik-pabrik semen dan baja, juga beberapa perusahaan distribusi susu dan daging pada 2008. Ia menasionalisasi aset terkait minyak (termasuk aset yang dimiliki oleh perusahaan jasa minyak AS), bahan kimia, pariwisata, agrobisnis (termasuk tanaman padi olahan yang dimiliki oleh perusahaan AS), ritel, dan industri perbankan.

Presiden Chavez juga memutuskan untuk memindahkan semua aset cadangan internasional Venezuela yang disimpan di lembaga keuangan AS dan Eropa. Cadangan itu termasuk 211 ton emas untuk yang ditransfer ke Bank Sentral Venezuela dan USD6,28 miliar cadangan tunai untuk ditransfer ke bank-bank di Brasil, Cina, dan Rusia (Dinna Wisnu, 2019).

Setelah Chavez meninggal pada 2013 dan digantikan oleh Maduro, Venezuela tetap dianggap Amerika sebagai salah satu musuh utama. Ketika Maduro kembali terpilih pada Mei 2018 secara demokratis, Presiden Amerika Donald Trump malah menganggap pemerintahan Maduro sebagai pemerintahan yang otoriter.

Untuk itu, Presiden Trump melancarkan perang ekonomi terhadap Venezuela, mulai dari menerapkan embargo terhadap perusahaan minyak utama Venezuela (PDVSA), hingga penghentian operasional sejumlah perusahaan asing, antara lain Kellog dan Clorox. Terakhir perusahaan ban asal Amerika Goodyear juga menghentikan operasionalnya di Venezuela pada akhir tahun 2018.

Meski kebijakan Amerika ini telah membuat Venezuela mengalami inflasi yang tinggi, kekurangan pangan, obat-obatan, dan membuat lebih dari tiga juta penduduknya melarikan diri dari Venezuela karena kesulitan ekonomi, namun sikap Maduro terhadap Amerika tetap sinis.

Karena itulah, Trump ingin melakukan intervensi di Venezuela untuk menggulingkan Maduro dan mendukung oposisi Guadio. Dukungan Trump terhadap Guadio ini tentu saja terkait dengan kekayaan minyak yang di miliki Venezuela. Kepala Keamanan Nasional AS, John Bolton telah mengakui bahwa intervensi AS di Venezuela akan membuat perbedaan besar bagi Amerika secara ekonomi. Apalagi jika Amerika dapat meminta perusahaan minyak Amerika berinvestasi dan menghasilkan sumber daya minyak di Venezuela.

Itu artinya, intervensi Trump ini mengalahkan kepercayaan dan penghormatan terhadap demokrasi demi kepentingan ekonomi semata. Karenanya dalam sejarah Amerika juga pernah memasukkan negara-negara non-demokrasi yang lebih bisa dipercaya menjadi sahabatnya, seperti Mesir, Saudi Arabia, Pakistan, Singapura, Indonesia diera Soeharto, Tito (Yugoslavia), Salazar (Portugal), dan Franco (Spanyol).

Sudarto Murtaufiq, peneliti senior Global Future Institute (GFI)

Facebook Comments