Nampaknya ada upaya dari dalam negeri Suriah untuk mengubah niat Presiden AS Donald Trump menarik pasukan tentaranya dari Suriah. Dan Presiden Recep Tayyip Erdogan secara jeli membaca gelagat buruk tersebut, menyusul tewasnya empat personil tentara AS dalam aksi pemboman yang diklaim kelompok Islamic State of Iraq and Syams (ISIS).
Seperti dilansir oleh situs https://news.antiwar.com , seorang pejabat pemerintah Turki mengatakan bahwa Presiden Erdogan berharap agar aksi pemboman yang mengakibatkan tewasnya empat anggota tentara AS itu, tidak akan mengubah rencana pemerintah AS untuk menarik mundur pasukannya dari Suriah.
Selengkapnya baca:
Erdodan Tells Trump: Turkey Ready to Take Over Syria’s Manbij
Pihak Gedung Putih memang tidak secara langsung membenarkan berita yang dilansir pejabat pemerintahan Turki tersebut. Namun menggarisbawahi kesepakatan yang dicapai setelah pembicaraan lewat telepon antara Trump dan Erdogan, bahwa kedua negara sepakat untuk menegosiasikan solusi pemecahan yang dihadapi di Suriah bagian utara. Sehingga tercapai solusi penyelesaian keamanan yang menguntungkan semua pihak yang berkepentingan di Suriah.
Pernyataan Gedung Putih ini setidaknya menunjukkan bahwa Presiden Trump berusaha untuk melunak, dan fokus pada perundingan dengan Turki mencari solusi khususnya terkait nasib suku Kurdistan di Turki. Sebab berkembang informasi, Turki berencana menginvasi wilayah yang mayoritas pemukimnya berasal dari suku Kurdistan.
Inilah aspek krusial menyusul aksi pemboman di kota Manbij tersebut. Para pihak yang menentang penarikan mundur tentara AS dari Suriah, termasuk di Pentagon, bertumpu pada argumen bahwa nasib suku Kurdistan berada dalam bahaya jika pasukan AS ditarik mundur dari Suriah.
Menurut rencana yang sudah dicanangkan, ada sekitar 2000 pasukan AS akan ditarik mundur dari Suriah. Berarti berakhir pula dukungan tentara AS kepada milisi Kurdi Suriah bernama Unit Perlindungan Rakyat.
Bagi Turki, milisi Kurdi ini merupakan pasukan bersenjata yang memotori pemberontakan di Turki selama puluhan tahun. Sehingga rencana AS untuk menarik mundur 2000 pasukan AS dari Turki, dibaca oleh pemerintahan Erdogan sebagai “lampu hijau” untuk melakukan aksi militer ke wilayah utara Suriah tersebut. Utamanya kota Darbasiya.
Unit Perlindungan Rakyat yang merupakan milisi bersenjata Kurdi meskipun bersekutu dengan AS memerangi ISIS yang juga dilakukan oleh Turki, namun Turki tetap memandang milisi Kurdi itu merupakan pasukan pemberontak.
Bahkan Turki memandang milisi Turki itu sebagai organ sayap teroris dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang merupakan partai terlarang. Karena memberontak terhadap Turki sejak 1984. Sehingga milisi Turki yang kerap disebut YPG itu tak ubahnya seperti GAM Aceh atau OPM Papua di Indonesia.
Diolah kembali oleh Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
