AS Gagal Bendung Meningkatnya Ekspor Senjata dan Peralatan Militer Rusia ke Luar Negeri

Bagikan artikel ini

Meski Presiden AS Trump telah menerapkan sanksi terhadap negara-negara mitranya yang menjalin kerjasama perdagagan jual-beli senjata dengan Rusia, Ekspor Senjata dan Peralatan Militer Rusia justru meningkat 25 persen dibanding tahun lalu. Cina, India, Vietnam, dan Indonesia, ramai-ramai membeli aneka jenis peralatan militer kepada Rusia. 

Pada 6 November lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memimpin rapat Komisi Kerjasama Teknologi Militer dengan luar negeri. Dalam pertemuan tersebut Putin menegaskan perlunya memberdayakan kemampuan teknologi militer Rusia dalam rangka memodernisasikan dan memperbarui industri negerinya. Seraya mendukung pengembangan ilmu dan teknologi di dalam negeri Rusia maupun untuk meningkatkan dinamika pengembangan kekuatan teknologi di pelbagai negara.

Dengan begitu Putin mencanangkan prioritas agar Rusia punya posisi unggulan dalam pasar penjualan senjata (global arms market). Utamanya di sektor teknologi canggih, di tengah-tengah semakin menajamnya persaingan global antar negara-negara industri maju.

Sementara itu, tekanan internasional AS untuk menekan beberapa negara importir peralatan militer agar tidka membeli senjata atau peralatan militer dari Rusia, nampaknya tidak berjalan efektif. Pemesanan senjata dan peralatan militer dari beberapa negara konsumen peralatan militer baik dari Timur-Tengah maupun  Afrika, justru semakin meningkat.

Bahkan permintaan dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik terkait produksi peralatan militer Rusia, juga makin meningkat cukup tinggi. Yang mana total permintaan hampir mencapai 70 persen. Antara lain dari India 35 persen. Cina 12 persen. Serta Vietnam 10 persen.  Menurut Arkady Savitsky dalam artikelnya yang bertajuk:

US Pressure Fails to Affect Russia’s Growing Arms Exports        

Total ekspor peralatan militer Rusia ke luar negeri mencapai nilai 15 miliar dolar AS. Dengan mengutip Alexander Mikheev, Direktur Rosoboronexport, satu-satunya perusahaan negara yang berwenang untuk urusan ekspor dan impor peralatan militer dan pertahanan. Rusia sudah  berhasil mengekspor peralatan militer dan pertahanan kepada 40 negara. Dan menandatangani 1100 kontrak senilai 19 miliar dolar AS pada 2018.

Berarti mengalami peningkatan 25 persen dibanding tahun lalu. Sepertinya AS gagal dalam menekan negara-negara mitranya untuk menghentikan kerjasama militernya dengan Rusia.

Cina baru-baru ini mengabaikan tekanan AS dengan membeli sistem pertahanan S-400 dan pesawat tempur multifungsi Su-35. Fakta ini hanya sekadar menggambarkan bahwa Cina telah mengimpor peralatan militer dari Rusia hampir senilai 7 miliar dolar AS. Yang mana itu berarti terjadi peningkatan prosentasi impor peralatan militer dari 5 persen menjadi 14 persen.

Begitu juga India anggap sepi tekanan dan ancaman AS. Menjelang 2020, India akan menerima sistem pertahanan S-400, menyusul penandatanganan kontrak senilai 5 miliar dolar AS ketika Presiden Putin berkunjung ke New Delhi.

Begitu juga Vietnam telah menandatangani paket kesepakatan dengan Rusia senilai 4,5 miliar dolar AS. Untuk pembelian pesawat tempur jenis Su-30 MK2 Fighters,  serta kapal selam Project 636.1 Varshavyanka (Kilo). Dengan Rusia juga berhasil menandatangani kontrak penjualan 11 unit pesawat Su-35.

Singkat cerita, ancaman sanksi yang hendak diterapkan Presiden Trump terhadap negara-negara yang menandatangani kontrak pembelian senjata atau peralatan militer dengan Rusia, nampaknya tidak berhasil menghentikan bertambahnya pesanan senjata dan peralatan militer dari Rusia.

Nampaknya mekanisme pembayaran yang tidak menggunakan dolar AS melainkan mata uang Rusia Rubel telah mengundang daya tarik negara-negara importir. Seperti India misalnya, akan membeli S-400 dengan mata uang rubel Rusia.

Alhasil, upaya AS menerapkan sanksi untuk mengurangi ekspor senjata dan peralatan militer ke luar negeri dan melemahkan Rusia sebagai pesaing dalam bidang ekspor peralatan militer dan senjata, gagal total. Ekspor senjata Rusia malah semakin meningkat.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)

Facebook Comments