Di Dunia Islam, radikalisasi kaum Islamis terjadi tidak merata. Secara umum, di mana ada peradaban pra-Islam, seperti di Iran, Turki, dan Mesir, ekstremisme muncul ketika umat Muslim yang dipermalukan mencari kejayaan di masa lalu mereka. Ini bukan kasus bagi kebanyakan Muslim Arab yang tidak memiliki peradaban pra-Islam.
Untuk melawan penghinaan mereka berlindung pada ajaran dan budaya Islam. Fundamentalisme Islam mungkin paling baik didefinisikan sebagai keinginan untuk kembali ke Zaman Keemasan Islam, ketika sebagian besar wilayah lain di dunia, termasuk Eropa, sedang mengalami kemunduran.
Selama Zaman Keemasan, Dunia Islam diperintah oleh kekhalifahan, menikmati keunggulan politik, dan membuat kemajuan penting dalam sains dan filsafat.
Kelompok-kelompok jihadis seperti ISIS mencari negara Islam yang bersatu, pemulihan kekhalifahan. Mereka memandang kekuatan Barat dan diktator Arab sebagai penghalang untuk tujuan ini, dan siap untuk menggunakan kekerasan terhadap mereka.
Dalam lingkungan politik yang mencekik, dan merasa dibenci secara budaya oleh Barat, upaya mereka untuk kembali ke kejayaan Islam di masa lalu mengarah ke politik reaksi dan ekstremisme. Kelompok-kelompok jihadis terutama menargetkan otoritas lokal dan kekuatan Barat, yang mereka pandang sebagai pelaku penghinaan mereka.
ISIS terinspirasi oleh agama, menemukan landasan ideologis dalam prinsip-prinsip yang berasal dari Salafisme (kembalinya ke Islam asli) dan Wahhabisme (persatuan Tuhan). Muhammad Bin Abdul Wahhab adalah seorang sarjana sekolah Islam konservatif Hambali.
Dia percaya bahwa hanya Alquran dan Sunah yang merupakan sumber hukum Islam yang sebenarnya, tidak seperti sekolah lain yang menerima penalaran ilmiah kolektif ( ijma ) atau penalaran analogis individu ( qiyas ) .
Sementara ISIS menjustifikasi kekerasan atas dasar doktrin agama yang sempit, motivasi utamanya tampaknya secara politis — dorongan untuk wilayah, sumber daya, rute perdagangan, dan lalu lintas manusia, serta martabat, identitas, kemandirian, dan pelestarian diri.
Baca:
Dark Geopolitics of the Middle East
Ia menggunakan agama untuk memajukan tujuan politik, yang bertujuan membalikkan penghinaan dan mendapatkan kembali masa lalu yang ideal, daripada sebaliknya.
Konflik dengan ekstremisme Islam tidaklah bisa dengan menggunakan solusi militer. ISIS adalah sebuah gerakan dengan tujuan politik untuk mengatasi penghinaan yang telah diderita umat Islam di tangan kekuatan asing dan diktator lokal.
ISIS mengacu pada ideologi agama, nostalgia untuk masa lalu yang mulia, gangguan sosial yang mengakar dan kemarahan psikologis terhadap pelanggaran nilai-nilai sakral atau moral.
Selama akar penyebabnya tetap ada, gerakan seperti ISIS akan memakannya.
Salah satu contohnya adalah bahwa pembunuhan atas pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden yang dilakukan dengan sukses oleh Amerika tidak berpengaruh apa pun untuk mencegah bangkitnya ISIS, cabang Al-Qaeda.
Tantangan yang ditimbulkan oleh ekstremisme Islam kemungkinan akan dipersulit oleh sejumlah faktor lain ketika Timur Tengah bergulat dengan gelombang ketiga geopolitik.
ISIS dan kelompok-kelompok lain akan mendapat manfaat dari runtuhnya kekuatan global Amerika dan berkurangnya minat Amerika Serikat di Timur Tengah.
Lonjakan produksi minyak domestik AS melalui ekstraksi serpih dan cara-cara teknologi lainnya membuat Amerika Serikat kurang bergantung pada minyak Teluk Persia — ketergantungan yang selama puluhan tahun telah menjadi kepentingan nasional AS yang vital yang membenarkan proyeksi kekuatan militer di kawasan itu.
Pengalaman pahit dan mahal Amerika di Afghanistan, Irak, dan Libya membuat Washington enggan untuk tetap terlibat langsung di wilayah tersebut.
Sebaliknya, doktrin Obama menggunakan serangan pesawat tak berawak dan serangan udara untuk melawan teroris, dan menjual senjata ke negara-negara regional untuk menyeimbangkan satu terhadap yang lain.
Kebijakan Amerika juga menyerukan apa yang disebut poros ke Asia, yang ekonominya terus tumbuh menawarkan peluang untuk kesepakatan perdagangan besar.
Tidak ada kekuatan besar lainnya, apakah itu Rusia, Cina, Uni Eropa, atau bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mau atau mampu mengisi celah yang akan ditinggalkan oleh retret Amerika.
Rusia sudah terlibat dalam mendukung rezim Al-Assad di Suriah, dan berusaha menjadi pemain yang lebih besar di Timur Tengah. Tetapi baik negara-negara Arab maupun Washington tidak menyambut peran Rusia yang diperluas.
Mungkin sama-sama mengganggu adalah fakta bahwa tidak ada kekuatan asing yang mau mengakui penyebab meningkatnya ekstremisme dan memulai solusi yang bisa diterapkan.
Kekuatan domestik dan asing terus dengan kebijakan otoriter dan militeristik, seperti yang disaksikan dalam penindasan kekerasan pada Arab Spring dan pendekatan militer murni untuk menghadapi tantangan dari ISIS.
Penjualan peralatan militer dan keamanan rezim adalah hal utama dalam agenda ketika Presiden Barack Obama menjamu para pemimpin negara-negara Dewan Kerjasama Teluk pada pertemuan puncak Camp David pada bulan Mei.
Padahal tinimbang kebutuhan lebih banyak penjualan senjata, makaTimur Tengah lebih membutuhkan kekuatan asing yang baik hati, pemimpin patriotik, politik demokratis, dan pembangunan ekonomi yang seimbang.
Faktor lain yang menyulitkan adalah kemungkinan munculnya perjuangan tripartit untuk wilayah tersebut ketika Iran, Turki, dan Arab berusaha untuk menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Orang Iran akan semakin beralih ke Persianisme chauvinistik, Turki ke Ottomanisme jingoistik, dan orang Arab untuk melampaui Islamisme.
Sebelum pemberontakan Arab pada tahun 2011, Iran dan Arab Saudi telah terlibat dalam Perang Dingin regional baru. Saudi disejajarkan dengan Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab, sementara Iran dengan Suriah serta dengan faksi-faksi Syiah Palestina dan Lebanon. , Hamas dan Hizbullah.
Hubungan Saudi-Iran semakin memburuk menjadi perang proksi di tengah krisis politik yang berkembang di Bahrain, Suriah, Irak, dan akhirnya Yaman. Intervensi Turki di Suriah terhadap pemerintah Al-Assad, pada gilirannya, telah memperburuk hubungan yang sudah tegang dengan Iran.
Bahaya terbesar adalah bahwa persaingan geopolitik mereka akan meletus menjadi pergulatan melawan versi-versi Islam lain yang saling bersaing.
Pemerintah Sunni Turki ingin menjadi pemain kunci di Dunia Islam, sementara pemerintah Syiah di Iran menentang peran seperti itu untuk Turki atau negara Sunni lainnya.
Nasionalis Kurdi mungkin berusaha untuk mengeksploitasi persaingan dalam upaya mereka untuk meraih kemerdekaan, yang pada gilirannya akan mengancam integritas wilayah Turki dan Iran.
Perjuangan tripartit menimbulkan risiko kekacauan yang lebih besar di wilayah ini daripada perpecahan Sunni-Syiah yang ada, dengan potensinya untuk memicu perselisihan di antara kaum Sunni dan memperlebar jurang pemisah antara Muslim ekstremis dan Muslim moderat.
Ketika konflik lama berlanjut dan yang baru muncul, mereka mungkin menganggap ada dimensi baru yang mengganggu.
Gejolak domestik akan semakin mengadu generasi muda dari kelas menengah terdidik melawan negara otoriter, hubungan antara yang miskin dan yang kaya akan menjadi lebih antagonis, dan kekuatan sekuler dan religius akan menjadi terasing.
Ketika negara-negara mulai gagal, rezim akan memanggil kekuatan asing untuk menyelamatkannya , suatu langkah yang selanjutnya akan memperumit politik domestik di wilayah tersebut.
Era baru intervensi asing membawa risiko destabilisasi yang lebih besar, seperti yang digambarkan krisis di Suriah.
Hooshang Amirahmadi adalah seorang profesor di Sekolah Perencanaan dan Kebijakan Publik Edward J. Bloustein dan mantan direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Rutgers. Dia adalah pendiri dan presiden Dewan Iran Amerika dan Senior Associate di Universitas Oxford. Dia adalah penulis Ekonomi Politik Iran Di Bawah Qajars: Masyarakat, Politik, Ekonomi dan Hubungan Luar Negeri 1796-1926 ; dan Revolusi dan Transisi Ekonomi: Pengalaman Iran .
Adi YS, pegiat sosial-ekonomi, tinggal di Tasikmalaya, Jawa Barat.
