Hendrajit. Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)

Amerika Serikat dan Inggris yang selama ini menjadi kekuatan hegemoni maritim di Asia Pasifik, belakangan ini nampaknya semakin khawatir dengan kebangkitan kekuatan maritim Cina melalui skema One Belt One Road alias OBOR. Tren global tersebut mendorong Amerika Serikat menggagas persekutuan AS, Australia, Jepang dan India.

Pada November 2017 lalu Australia, Jepang, India dan Amerika Serikat telah bersepakat untuk membangun sebuah koalisi dalam rangka patroli bersama membangun kekuatan pada jalur maritim dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik, ke Laut Cina Timur lalu kemudian ke Laut Cina Selatan.

 Baca:

Australia, AS, India dan Jepang Bikin Saingan OBOR China

Persekutuan Empat negara yang hakekatnya merupakan persekutuan blok Barat tersebut dikenal dengan sebutan Quadrilateral atau Quad. Gagasan ini nampaknya seiring dengan skema Indo Pasifik yang digodok oleh India dan kemudian digulirkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 2007 ketika berkunjung ke India.

Menurut informasi yang berhasil di himpun oleh tim riset Global Future Institute, gagasan Indo Pasifik yang merupakan kombinasi antara persekutuan ekonomi-perdagangan dan militer itu, merupakan arahan strategis dari London, Inggris. Mengingat fakta bahwa India hingga kini masih terikat dalam persekutuan dengan Inggris dalam kerangka Common Wealth atau Persemakmuran, informasi tersebut logis jika konsepsi Indo Pasifik yang digodok oleh India itu berdasarkan arahan dan perintah dari London, Inggris.

Sekadar perbandingan, baca tulisan saya terdahulu bertajuk:

Indo-Pasifik: Strategi Ekomomi-Politik dan Militer Baru AS-Inggris Untuk Bendung Pengaruh Cina di Asia Pasifik

Meskipun persekutuan empat negara tersebut ditentang oleh Cina karena dipandang sebagai manuver politik-militer membendung Cina, gagasan Indo Pasifik yang digulirkan Shinzo Abe pada 2007 lalu memang terhenti dan tidak jelas kelanjutannya.

Namun pada 17 November 2017 di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Sekaligus lawatan  perdana Presiden Trump ke kawasan Asia Timur.

Tak diragukan lagi bahwa persekutuan Canberra, Tokyo, New Delhi, dan Washinton, didasari gagasan untuk membendung ancaman Cina untuk mengimbangi hegemoni Amerika Serikat di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.

Seperti tersurat dalam pernyataan keempat negara tersebut ketika  bersepakat membentuk persekutuan Quad,  keempat negara mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan wilayah “bebas dan terbuka,” dengan “menghormati hukum internasional,” dan “tata tertib berbasis peraturan di Indo Pasifik.” Melalui rumusan tadi, memang tidak secara eksplisit dan terang-terangan menegaskan bahwa persekutuan Quad tersebut dalam rangka membendung pengaruh Cina di Asia Pasifik.

Namun melalui rumusan tadi, bisa dibaca bahwa secara tersirat keempat negara tersebut mengalamatkan serangannya terhadap Cina yang dipandang telah melanggar peraturan teritorial, maritim dan perdagangan—termasuk penolakan Beijing atas keputusan pengadilan internasional terkait perselisihan Laut Cina Selatan dengan Filipina.

Sebagai persekutuan membendung pengaruh dan potensi ancaman Cina di kawasan Asia Pasifik khususnya di jalur sutra maritim yang membenttang dari Samudra Hindia hingga Laut Cina Selatan dan Timur, maka besar kemungkinan AS-Australia-Jepang-India berusaha kerasa mempengaruhi negara-negara yang tergabung dalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) termasuk Indonesia.

Dalam skenario AS dan persekutuan Quad untuk membujuk negara-negara ASEAN bersekutu dengan Quad dalam rangka membendung Cina, maka Thailand rencananya akan berperan sebagai Mediator mewakili kepentingan persekutuan Quad. Jika menelisik kesejarahan hubungannya dengan AS semasa perang dingin, Thailand memang merupakan salah satu sekutu AS dalam era perang dingin tersebut disamping Filipina yang memang merupakan sekutu tradisional AS.

Manuver persekutuan Quad dalam melakukan pendekatan terhadap ASEAN termasuk Indonesia, pada perkembangannya bisa membawa dampak negatif bagi kawasan Asia Tenggara. Sebab pada perkembangannya Cina akan melancarkan aksi pembalasan yang bisa merugikan negara-negara ASEAN yang sesungguhnya hanya sekadar obyek atau sasaran untuk dijadikan Proxy Agent persekutuan Quad.

Mengingat intisari dari terbentuknya persekutuan Quad AS-Australia-Jepang-India adalah untuk membendung potensi ancaman Cina di sektor maritim, khususnya jalur sutra maritim, maka besar kemungkinan Cina akan membongkar kembali kesepakatan yang kita kenal dengan Code of Conduct Laut Cina Selatan. Jika ini sampai terjadi, maka pihak yang paling dirugikan justru adalah ASEAN.

Maka, daripada ikut serta dalam persekutuan Quad yang berpotensi menjadi SEATO gaya baru di Asia Tenggara, ASEAN lebih baik menjalin kerjasama yang lebih strategis dan efektif dengan India, yang belakangan ini juga mulai muncul sebagai kekuatan baru dalam bidang ekonomi di Asia Pasifik.

Ada baiknya Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pendiri ASEAN pada 1967, mulai memandang kebangkitan dan pengaruh Cina, India dan Rusia di Asia Pasifik secara lebih terintegrasi. Sehingga tidak membuat keputusan dan kebijakan strategis yang salah perhitungan.