Kaga dan Aegis Ashore, Isyarat Bangkitnya Kembali Militerisme Jepang?

Bagikan artikel ini

Selain Aegis Ashore, ada satu lagi peralatan militer Jepang yang dikhawatirkan akan membawa kembali Jepang ke era militerisme seperti pada Perang Dunia II. Yaitu Kaga, kapal induk helikopter pertama Jepang, Izumo, yang memberikan daya kemampuan lebih besar bagi tantara Jepang, khususnya dalam  menerjunkan pasukannya di luar daratannya demi menekan pengaruh Cina di Asia.

Kemungkinan terkait potensi Jepang untuk menghidupkan kembali militerismenya memang sempat disuarakan oleh Juru bicara kementerian luar negeri Cina. Bahwa Jepang belakangan ini menggembar-gemborkan ancaman militer Cina, padahal hal itu hanya alasan untuk memperkuat kembali postur pertahanannya secara lebih agresif.

Nama Kaga itu sendiri, bagi Jepang memang memicu kembali kebanggaan nasional dan patriotisme kalangan garis keras atau ultra-nasionalis di Jepang. Sebab sebelum digunakan sebagai kapal induk helicopter yang tentunya jauh lebih modern, Sebelum digunakan oleh kapal induk helikopter jauh lebih moderen, nama Kaga digunakan Angkatan Laut Kerajaan Jepang pada salah satu kapal induk, yang terlibat dalam Perang Dunia II.

Sekadar kilas balik. Pada saat genting-gentingnya Perang Dunia II, Kapal Induk tersebut terlibat dalam penyerangan ke pangkalan AS AS di Pearl Harbour, Hawaii, Desember 1941 dan akhirnya ditenggelamkan oleh pasukan AS bersama tiga kapal induk Jepang lainnya dalam Pertempuran Laut Midway di Juni 1942. Maka jelaslah kiranya, bahwa nama Kaga yang dikaitkan dengan kapal induk helicopter modern era sekarang, tetap saja mengundang kekhawatiran bakal mengobarkan kembali “militerisme Jepang.’

Namun demikian, kekhawatiran berbagai negara seperti Cina terhadap Kaga sebagai kapal induk helicopter terbesar kedua Jepang itu, bukan pada nama kapal induk itu sendiri. Melainkan juga pada daya kemampuannya  sebagai alat persenjataan militer yang berkemampuan menyerang.

Dalam tulisan kami sebelumnya, Jepang juga sudah membeli  membeli sistem pertahanan anti rudal Aegis Ashore seharga 4 miliar dolar AS dari Amerika Serikat. nformasi yang dilansir oleh kantor berita Reuters berdasarkan sumber-sumber dari Kementerian Pertahanan Jepang, nampaknya cukup valid dan patut jadi bahan bahasan khusus bagi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri RI.

 

 

Mengingat Jepang saat ini merupakan salah satu dari empat negara yang tergabung dalam Persekutuan Empat Negara atau QUAD bersama AS, Australia, dan India. Apalagi dalam skema persekutuan QUAD ini, Presiden Trump dan Perdana Menteri Shinzo Abe telah sepakat untuk mendukung Skema Kerjasama regional Indo Pasifik bersama India.

Dalam situasi demikian, niat Jepang untuk membeli sistem pertahanan anti rudal Aegis Ashore seharga 4 miliar dolar AS, semakin memperkuat indikasi bahwa Washington sedang mendorong Jepang untuk semakin meningkatkan postur pertahanannya secara lebih agresif.

Apalagi dalam rencana pembelian Aegis Ashore ini, dalih yang digunakan Jepang adalah untuk mengantisipasi ancaman militer dari Korea Utara maupun Cina. Dengan kata lain, Jepang menggunakan ancaman dari Korea Utara dan Cina sebagai pembenaran untuk meningkatkan eskalasi militernya di kawasan Asia Pasifik.

Indikasi semakin agresifnya angkatan bersenjata Jepang di balik rencana pembelia sistem pertahanan anti rudal Aegis Ashore semakin menguat dengan keterlibatan Kapal Selam Jepang Kuroshio di perairan Laut Cina Selatan 13 September 2018 lalu.

Hal ini saja kemungkinan akan memancing kemarahan Cina mengingat kapal selam Jepang ini baru pertama kali terlibat dalam latihan militer di Laut Cina Selatan. Bukan itu saja. Kapal selam dipandang lebih berbahaya daripada kapal yang berada di permukaan laut. Sehingga keterlibatan kapal selam Jepang dalam latihan militer di Laut Cina Selatan yang notabene merupakan perairan yang sedang jadi wilayah konflik, mengindikasikan semakin agresifnya militer Jepang di kawasan Asia Pasifik.  

Dengan begitu, kekhawatiran pihak Cina terhadap kemungkinan bangkitnya kembali militerisme Jepang yang dikumandangkan kementerian luar negerinya beberapa waktu lalu, sepertinya punya alasan yang cukup kuat dan masuk akal.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)

Facebook Comments