Di kawasan Asia dan Afrika, pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, mengarahkan kebijakan luar negerinya bertujuan meningkatkan militerisasi dan penjualan senjata, dengan mengorbankan pembangunan ekonomi yang selama ini menjadi prioritas di kedua kawasan.
Dalam salah satu tajuk rencananya beberapa waktu lalu, Manila Times mengisyaratkan kekhawatirannya bahwa kondisi perekonomian yang relatif menyenangkan belakangan ini, bisa-bisa mengundang kesan yang salah bahwa perang dagang AS versus Cina berpontensi untuk memicu hancurnya perekonomian negara-negara ASEAN.
Masalah jadi krusial ketika kebijakan proteksionisme Presiden Trump di bidang perdagangan nampaknya ditopang melalui pendekatan yang semakin militeristik. Strategi baru AS di kawasan Afrika, nampaknya menandai bakan terjadinya perubahan-perubahan di berbagai kawasan dunia lainnya. Khususnya di Asia.
Pada 2017 lalu, kerjasama perdagangan AS dengan negara-negara sub-sahara di Afrika mencapai 39 miliar dolar AS. Neraca perdagangan, AS deficit 10.8 miliar dolar AS. Investasi AS di negara-negara sub-sahara Afrika tumbuh-berkembang semasa pemerintahan George W Bush. Namun di era Obama pada 2010 lalu, menurun drastic. Bahkan kolaps.
Pada masa-masa sebelumnya, US Africa Strategy terpusat pada kerjasama ekonomi dan bantuan pembangunan sebagai masalah primer. Adapun Kerjasama militer hanya masalah sekunder. Namun dalam strategi baru AS di Afrika, telah terjadi pergeseran prioritas. Upaya ekonomi untuk mendorong kesejahteraan ekonomi telah dikesampingkan. AS memandang Afrika sebagai sarang terorisme yang harus diredam di benua Afrika. Bahkan AS tidak lagi mendukung Peace Keeping Mission yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sementara itu kerjasama Cina dengan Afrika berkembang pesat. Pada 2016 nilai perdagangan Cina-Afrika mencapai nilai 128 miliar dolar AS. Tiga kali lipat dibandingkan kerjasama perdagangan AS dengan Afrika. Investasi Cina di Afrika pun meningkat pesat, melampaui AS. Cina juga jadi sumber bantuan pembangunan. Juga sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur di Afrika.
Mungkin karena beranggapan bahwa Strategi AS di Afrika tidak sejalan dengan One Belt One Road (OBOR) Cina, yang merupakan bagian integral dari strategi global Cina mendominasi dunia, maka AS menerapkan aksi yang bertumpu pada tema-tema yang lebih ideologis.
Sayangnya, perkembangan serupa nampaknya juga sedang ditrapkan AS di kawasan Asia Tenggara. Sebuah kawasan yang jauh lebih penting dari sudut pandang ekonomi maupun strategi.
Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan ekonomi AS di ASEAN telah merosot tajam. Sementara kerjasama ekonomi dan perdagangan Cina di ASEAN berkembang pesat. Menurut US Trade Representatives, kerjasama perdagangan AS dengan ASEAN mencapai nilai 234 miliar dolar AS pada 2016. Enam kali lipat lebih besar daripada di Afrika. Namun demikian, kerjasama dagang Cina di ASEAN jauh lebih besar. Mencapai 515 miliar dolar AS pada 2017.
Maka itu, sempat ada pandangan dari beberapa pakar ekonomi bahwa perang dagang yang dicanangkan Presiden Trump terhadap Cina, bakal merugikan Cina, namun menguntungkan negara-negara ASEAN. Padahal menurut analisis Dan Steinbock dalam sebuah artikel yang ditulisnya, itu merupakan pandangan yang bersifat jangka pendek.
Baca:
From ASEAN Economic Development to Militarization
Dalam jangka pendek beberapa negara ASEAN mungkin akan mendapat keuntungan dari beberapa sektor untuk sementara waktu. Namun dalam jangka panjang, perang dagang AS-Cina yang berlarut-larut, keberlangsungan pembangunan ekonomi ASEAN bakal terganggu. Apalagi kebijakan protensionisme Trump dalam ekonomi dan perdagangan bertema American First, berarti Gedung Putih dalam berhadapan dengan negara-negara ASEAN akan menganut jargon: We need ASEAN to do more for US.
Berarti AS berupaya menekan negara-negara ASEAN untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam kerjasama perdagangan. Sehingga AS akan menerapkan strategi menjalin hubungan bilateral dengan masing-masing negara ASEAN, untuk memaksimalkan keunggulan AS terhadap ASEAN.
Dengan demikian, besar kemungkinan AS akan menekan negara-negara yang selama ini mengalami defisit perdagangan seperti Vietnam (34 miliar dolar AS), Malaysia (24 miliar dolar AS), Thailand (20 miliar dolar AS), dan Indonesia (13 miliar dolar AS). Disusul oleh Filipina dan Kamboja.
Menuju Militerisasi di ASEAN?
Pendirian AS terhadap ASEAN sudah mengalami perubahan sekarang. Sejak Obama menerapkan kebijakan poros keamanan Asia, Pentagon telah menggerakkan 60 persen kapal-kapal perangnya ke kawasan Asia. Namun sejak Trump berkuasa di Gedung Putih, kebijakan Obama direvisi oleh Pentagon. Bukan sekadar mengamankan Poros Keamanan Asia. Melainkan mengembangkannya pada skala menuju militerisasi maupun peningkatan perlombaan senjata di kawasan Asia. Termasuk Asia Tenggara.
Berdasarkan National Security Strategy 2017, Cina dipandang sebagai musuh Amerika daripada sebagai mitra. Dalam situasi demikian, perdagangan senjata jadi kondusif di kawasan Asia Tenggara.
Data yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute dari SIPRI, pengeluaran dana militer AS di Afrika sebesar 43 miliar dolar AS. Di Asia dan Oceania, mencapai jumlah 477 miliar dolar AS. Yang mana berarti 11 kali lipat lebih besar daripada pengeluarannya di Afrika. Asia Tenggara sendiri pengeluaran untuk pembelian senjata sama besarnya seperti di Afrika.
Pentagon telah mendominasi penjualan senjata ke Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Di antara para importir senjata terbesar di Asia Tenggara, Indonesia membeli 1/3 dari dari jumlah impor persenjataannya dari Inggris dan Amerika Serikat. Adapun Singapura membeli 2/3 dari jumlah impor persenjataannya dari AS.
Saat ini Pentagon berharap untuk bisa mengekspor senjata kepada Vietnam, yang mana saat ini berkiblat dalam kerjasama militernya dengan Rusia. Thailand saat ini mengandalkan impor senjatanya pada Ukraina dan Cina. Sedangkan Myanmar mengandalkan impor senjatanya pada Cina dan Rusia.
Adapun di luar kawasan ASEAN, Pentagon berharap bisa mengekspor senjata ke India, yang mana saat ini masih mengandalkan Rusia.
Jika strategi AS dalam meningkatkan ekspor senjata kepada negara-negara ASEAN didorong oleh pertimbangan untuk mengimbangi kegagalan perdagangan AS di ASEAN, maka pada perkembangannya akan membahayakan masa depan ekonomi ASEAN.
Perubahan haluan kebijakan luar negeri AS yang kembali mengutamakan kebijakan militerisasi di kawasan Afrika dan Asia, nampaknya bertumpu pada Doktrin Wolfowitz pada awal 1990an, bahwa tujuan strategis AS adalah mencegah bangkitnya kembali pesaing baru, baik yang berasal dari wilayah territorial bekas Uni Soviet, maupun di pelbagai belahan dunia lainnya, yang dianggap sebagai potensi ancaman.
Maka, seperti halnya US Africa Strategy, maka US ASEAN Strategy, nampaknya bermaksud untuk memiliterisasi kembali Asia Pasifik. Sehingga berpotensi memecah-belah negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Di kedua kawasan ini, Asia dan Afrika, Gedung Putih nampaknya akan semakin mendorong perlombaan senjata di kedua kawasan ini. Sehingga iklim perlombaan senjata tersebut akan menggeser prioritas pembangunan ekonomi di ASEAN. Utamanya di negara-negara ASEAN yang telah menjalin kerjasama ekonomi yang cukup solid dengan Cina.
Selain itu, Gedung Putih akan menyingkirkan Cina di kedua kawasan Asia-Afrika tersebut, terkait berbagai upaya menciptakan perdamaian dunia (Peace Keeping Activities). Sehingga Cina tidak akan muncul sebagai aktor utama dalam skema perdamaian di kedua kawasan tersebut.
Yang ASEAN butuhkan saat ini adalah pembangunan ekonomi. Destabilisasi dan perlombaan persenjataan di kawasan Asia Tenggara, pada perkembangannya akan merusak upaya menciptakan Abad Asia (Asia Century). Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mustahil tanpa terciptanya perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.
ASEAN, terutama Indonesia, sepertinya tidak perlu memilih bersekutu dengan AS atau Cina. Strategi diplomasi atas dasar menjabarkan politik luar negeri yang bebas dan aktif secara imajinatif, justru akan mendorong AS maupun Cina masuk dalam skema kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute
