Tim Riset Global Future Institute
Upaya suku Kurdi untuk mengadakan referendum kemerdekaan Kurdistan Irak baru-baru ini memang bukan hal yang mengejutkan. Menyusul invasi AS semasa pemerintahan George W Bush pada 2003 ke Irak, untuk menggulingkan Saddam Hussein, suku Kurdi secara de fakto telah menjadikan wilayah Irak Utara sebagai negara yang berdiri sendiri dan lepas dari kendali pemerintahan Irak.
Menariknya, bukan saja tentara AS terkesan memberi angin kepada Kurdi, bahkan media massa arus utama maupun para politisi di Washington pun, memberi simpati besar kepada suku Kurdi.
Maka itu tidak heran jika Asisten Menteri Luar Negeri Suriah Ayman Soussan, selain menolak referendum kemerdekaan Wilayah Kurdistan Irak sebagaimana garis kebijakan pemerintahan Suriah Presiden Bashar al-Assad tetap mendukung Republik Persatuan Irak, juga menandaskan bahwa tidakan semacam itu merupakan hasil dari kebijakan AS yang bertujuan memecah wilayah tersebut dan menciptakan konflik di kalangan anggota masyarakat.
Bahkan Israel nampaknya juga berkepentingan untuk mengondisikan kemerdekaan Kurdistan Irak. Israel yang merupakan sekutu strategis AS di Timur Tengah, telah mengekspor minyak kepada kelompok Kurdistan senilau 3,84 juta dolar AS atau kira-kira 19 juta barrel minyak antara Mei hingga Agustus 2015 sehingga membawa implikasi geopolitik dan ekonomi yang cukup serius tidak saja bagi Irak melainkan juga di kawasan Timur-Tengah. Sebaliknya menciptakan kerjasama saling menguntungkan antara Israel dan Kurdi.
Dalam skema ini, maka kemerdekaan Kurdistan Irak, bukan sekadar isu hak-hak asasi manusia atau hak menentukan nasib sendiri, melainkan juga harus dilihat dalam konteks kepentingan korporasi-korporasi global AS minyak bumi dan gas, untuk menciptakan peta baru Timur Tengah.
Maka, Kemerdekaan Kurdistan Irak yang didukung AS dan Blok Barat, termasuk Israel, pada perkembangannya ditujukan untuk menciptakan Israel kedua di Timur Tengah.
Menanam pohon katus di tengah-tengah pohon pinus. Dengan kata lain, seperti halnya Israel ditanam AS dan Blok Barat di Palestina, suku Kurdi ditanam di Irak. Namun dengan implikasi yang sama: Menciptakan Destabilisasi di Timur-Tengah.
Berdasarkan kajian tim riset Global Future Institute, isu Kurdi merdeka juga duri dalam daging bagi Suriah. Bisa dimengerti ketika rencana Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak bergulir, Menteri Luar Negeri Suriah Walid Al-Moallem pada Senin (25/9) mengatakan negaranya mendukung persatuan Irak, dan menolak setiap upaya untuk memecah negeri itu, termasuk referendum kemerdekaan Kurdistan Irak.
“Apa yang terjadi di Kurdistan Irak dan Suriah Utara adalah hasil dari dukungan Turki buat kelompok teror,” kata Al-Moallem dalam satu wawancara kepada stasiun televisi pan-Arab Al-Mayadeen.
Begitulah. Bahwa isu Kurdi merdeka bukan hanya di Irak, melainkan juga di Suriah Utara. Sehingga Menlu Walid Al-Moallem memandang rencana Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak paralel dengan Kurdi di Suriah Utara.
Otoritas politik Suriah sangat beralasan untuk khawatir. Krisis Suriah dan Perang Saudara antara pasukan pemerintah pusat dan kelompok pemberontak bersenjata, yang berlangsung sejak 2011 hingga kini, kelompok Kurdi ini telah dijadikan kelompok-kelompok milisi bersenjata di bawah kendali pasukan koalisi multinasional yang didukung AS dan NATO.
Dengan kata lain, kelompok Kurdi berada di pihak kelompok pemberontak, yang bermaksud menggulingkan pemerintahan Bashar al Assad.
Menurut beberapa kajian yang dilansir oleh globalreserch.ca, milisi-milisi Kurdi bahkan telah mendominasi Syrian Democratic Force (SDF), kelompok-kelompok perlawanan yang didukung sepenuhnya oleh AS. Bahkan Presiden Donald Trump telah memutuskan mempersenjatai milisi-milisi Kurdi di Suriah dengan persenjataan berat seperti senapan mesin dan mortir. Termasuk pistol Kalashnikov sebear 12 ribu buah dan 6 ribu senapan mesin.
Selain itu jangan abaikan peran Israel di balik rencana kemerdekaan Kurdistan Irak, yang mungkin akan diperluas ke Suriah Utara dengan skema yang sama. Sejak 1966-1975 Israel memang sudah mendukung gerakan separatis Kurdi melawan pemerintah Irak. Meskipun bentuk bantuannya berupa instruktur untuk pelatihan militer, bukan dalam bentuk bantuan personil militer yang ikut bertempur.
Rupanya pihak intelijen AS dan NATO menyadari betul watak nomaden suku Kurdi yang sampai hari ini masih tetap stateless alias tidak punya negara. Maka watak Kurdi inilah yang kemudian dieksploitasi AS dan pihak Barat untuk dijadikan alat memecah-belah, adu domba dan destabilitasi untuk menguasai Irak dan Suriah. Salah satu modusnya adalah menciptakan sektarianisme kesukuan di Suriah dan Irak.
Sepertinya, untuk menciptakan tatanan baru geopolitik di Timur-Tengah, AS dan Blok Barat NATO secara sadar memanfaatkan kelompok separatisme Kurdi untuk mendorong perpecahan nasional di sebanyak mungkin negara di Timur-Tengah, tidak sekadar Suriah dan Irak.
Memang begitulah modus operandi kolonialisme klasik Inggris dan negara-negara Barat lainnya seperti Perancis dan Itali. Ciptakan negara-negara Timur Tengah yang kecil-kecil namun gampang dikuasai karena tidak punya pengaruh yang cukup kuat dan mengakar. Dan sepertinya, suku Kurdi dengan obsesinya yang begitu besar untuk mendirikan negara sendiri, merupakan pion yang sempurna untuk melayani skema penjajahan gaya baru AS dan Blok NATO.
