Maduro dan Ancaman Perubahan Rezim AS di Venezuela

Bagikan artikel ini

Venezuela, salah satu negara di Amerika Latin menghadapi aksi destabilisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang mengakui tokoh oposisi Juan Guaido sebagai “presiden” dan bukan presiden Venezuela terpilih Nicolas Maduro.

Tentu saja tindakan AS tersebut berpotensi mengancam stabilitas politik dalam negeri Venezeula. Tak lama setelah Washington menyatakan dukungannya kepada tokoh oposisi Guaido, Presiden Maduro dengan tegas meminta pejabat diplomatik AS untuk meninggalkan negaranya.

Sikap tegas Maduro tersebut menyulut aksi turun jalan baik oleh mereka yang pro dan kontra terhadapnya mengingat kedua belah pihak tengah berupaya mempengaruhi nalar publik demi kepentingan kelompoknya, terutama di bidang politik dan ekonomi.

Reuters dalam salah satu artikel yang berjudul, “Pompeo calls on Venezuela’s Maduro to step down, urges support from military,” menyitir bahwa dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Tony Cartalucci, Pompeo mengatakan Washington akan mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido ketika ia mendirikan pemerintahan transisi dan mempersiapkan negara itu untuk pemilu.

“Rakyat Venezuela telah menderita cukup lama di bawah kediktatoran Nicolas Maduro yang petaka,” kata Pompeo. “Kami menyerukan Maduro untuk menyingkir demi pemimpin yang sah yang mencerminkan kehendak rakyat Venezuela).”

Sebenarnya, motivasi Washington atas penaklukan Venezuela lebih dari penaklukannya atas Arab Saudi. mengapa demikian? Karena menurut Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Venezuela memiliki cadangan minyak yang terbukti terbesar di bumi dan menyumbang hampir seperempat dari semua produksi OPEC.

AS tidak perlu minyak ini dalam hal energi – tetapi dalam hal mempertahankan tatanan internasional unipolar yang dipimpin AS – mengendalikan atau melumpuhkan negara-negara dengan sejumlah besar hidrokarbon dapat mencegah munculnya negara-negara dunia multipolar di negara-negara berkembang yang dipimpin oleh kekuatan global yaitu Rusia dan Cina.

Sebagaimana diulas oleh pakar geopolitik Global Future Institute, Hendrajit, Venezuela sejak kepemimpinan Hugo Chavez, lebih mendukung skema kerjasama multipolar yang mengikutsertakan Rusia dan Cina sebagai kekuatan internasional alternatif.

Hal ini sangat beralasan mengingat Venezuela yang stabil secara politik akan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dari cadangan minyak Venezuela. Sehingga Venezuela bisa dengan leluasa memperjuangkan kerjasama multipolar menghadapi AS dan sekutu-sekutunya dari Eropa Barat yang berusaha mempertahankan kerjasama Unipolar di bawah kepemimpinan AS sebagai polisi dunia.

Dalam kerangka analisis seperti itu, masuk akal adanya campur tangan AS dalam pemilu presiden di Venezuela. Harian Inggris the Independent melansir sebuah artikel yang menggambarkan bahwa Washington memang berusaha dengan segala cara untuk melengserkan Maduro maupun pendahulunya, almarhum Hugo Chavez.

Salah satu modus operandinya adalah dengan memberi bantuan dana kepada beberapa kelompok oposisi yang disalurkan oleh salah satu funding internasioanl AS, National Endowment for Democracy (NED).

Adalah Mark Weisbrot, salah seorang direktur dari The Centre for Economic and Policy Research yang beroperasi di Washington, menginformasikan bahwa AS berusaha sejak 20 tahun terakhir ini untuk mengganti pemerintahan yang pro AS di Caracas.

Maka itu, pemihakan yang begitu blak-blakan yang dipertunjukkan pemerintahan Presiden Donald Trump, merupakan upaya nyata untuk menggoyahkan pemerintahan Maduro yang merupakan penerus kebijakan strategis Hugo Chavez yang melawan skema pengkutuban tunggal/Unipolar AS dalam kerjasama internasional.

Seperti dalam tergambar secara ilustratif dalam artikel Cartalucci, bantuan dana dari AS lewat NED ditujukan untuk media massa, para advocator dan skemator penyusunan produk-produk hukum nasional, indoktrinasi politik dalam bidang politik dan hak-hak asasi manusia, serta rencana politik agar AS bisa ikut campur menentukan arah kebijakan ekonomi. Juga menggunakan isu HAM untuk melindungi para agen-agen proxy AS bebas dari jeratan hukum pemerintah Venezuela.

Dengan demikian, tampak terang bahwa AS sejak dulu memang tidak menghendaki pemerintahan Venezuela diperintah oleh tatanan politik yang stabil yang mampu menghasilkan kekayaan dari cadangan minyaknya yang besar yang lebih banyak didistribusikan oleh kepentingan-kepentingan di luar AS. Inilah alasan mengapa AS merasa terancam tatanan internasionalnya mengingat Wall Street dan Washington. Selain itu AS juga sudah banyak menggelontorkan banyak uang, waktu, energi dan sumber daya AS dalam destabilisasi dan penggulingan Presiden pertama Hugo Chavez – dengan upaya kudeta pada tahun 2002 – dan sekarang Presiden Maduro.

Sudarto Murtaufiq, peneliti senior Global Future Institute (GFI)

Facebook Comments