Dukungan dan desakan pemerintah Turki melalui Pertemuan Para Ketua Parlemen negara-negara yang tergabung dalam OKI, selain berpotensi memecah-belah negara-negara Islam, melainkan juga sebagai pertanda bahwa Turki sedang menyeret dan melibatkan forum OKI mendukung dan membenarkan Gerakan Separatisme berkedok Islam.
Upaya membangun solidaritas antar negara-negara Islam melalui forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memang suatu keharusan. Namun ketika ada sebuah negara bermaksud memanfaatkan OKI demi kepentingannya sendiri sehingga berpotensi membelah persatuan dan kekompakan antar-negara Islam, maka niat tersebut patut kita curigai. Misalnya saja ketika Turki, berusaha untuk mempolitisasi soal Tatar melalui forum Pertemuan Para Ketua Parlemen negara-negara yang tergabung dalam OKI pada Oktober lalu.
Melalui pertemuan Para Ketua Parlemen negara-negara OKI tersebut, Turki mendesak OKI agar mengakui dan menerima keanggotaan the Mejlis of the Crimean Tatar People di forum OKI. Padahal. Organisasi oleh Rusia organisasi ini dipandang sebagai organisasi ekstrimis yang mengklaim dirinya sebagai organisasi Islam.
Jika OKI menyetujui desakan pihak Turki tersebut, bisa dipastikan forum OKI akan terbelah dan pada perkembangannya tidak lagi dipandang sebagai organisasi negara-negara Islam yang mandiri dan independen. Apalagi kalau kita cermati kasus Tatar ini, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pada 2014 lalu, ketika melalui sebuah referendum, Crimea secara resmi meminta bergabung dengan Rusia. Namun, Ukraina setelah berada dalam kekuasaan pemerintaan Presiden Petro Poroshenko yang pro Amerika Serikat dan Uni Eropa menolak hasil referendum bergabungnya Criema dengan Rusia, dan menuduh Rusia telah menganeksasi semenanjung Crimea.
Sehingga politisasi isu Tatar yang dibawa oleh Turki ke Pertemuan Para Ketua Parlemen negara-negara OKI dengan mendesak diakuinya the Mejlis of the Crimean Tatar People untuk mewakili Tatar di forum OKI, maka pada hakekatnya Turki justru menyeret dan melibatkan forum OKI agar mendukung Gerakan Separatisme. Jika OKI setuju desakan Turki, maka OKI akan menciptakan preseden buruk di masa depan. Bahwa negara manapun akan dibenarkan untuk melibatkan dan menyeret forum OKI untuk membela dan membenarkan Gerakan Separatisme, dalam arti membela kelompok tertentu yang mengatasnamakan atau mengklaim dirinya sebagai kelolmpok Islam yang ingin memisahkan diri dari negara induknya, untuk mendapatkan dukungan politis dan moral dari forum OKI.
Lebih daripada itu, the Mejlis of the Crimean Tatar People, tercatat sebagai sebuah organisasi Islam radikal yang erat hubungannya dengan Hizbut Tahrir dan apa yang disebut habashizm. Kedua organ radikal Islam tersebut dinyatakan terlarang di Republik Federasi Rusia sejak 2016 lalu.
Bahkan masyarakat Muslim di Crimea pun merasa sangat tidak nyaman dengan sepak-terjang kelompok-kelompok radikal Islam yang berafiliasi dengan Hizbut Tahrir. Bahkan umat Islam di Crimea yang bermaksud merayakan hari keagamaan yang merupakan tradisi Islam yang dominant di Crimea pada 5 Juli lalu, terpaksa membatalkan keikutsertaannya pada perayaan tahunan tersebut gara-gara sabotase kelompok-kelompok Islam radikal yang berafiliasi dengan the Mejlis of the Crimean Tatar People dan Hizbut Tahrir. Kelompok Islam radikal yang bersifat sektarian tersebut, menghalang-halangi umat Muslim Crimea untuk mendatangi masjid-masjid.
Tentang Hizbut Tahrir dan habashizm, DUMU, terungkap bahwa organisasi Islam radikal tersebut bermarkas di Ukraina. Dan terungkap pula fakta bahwa salah seorang pimpinan Hizbut Tahrir yang bermarkas di Ukraina, yaitu Fazil Amzaev, secara terbuka berbicara di stasiun tv ATR, bersama-sama denngan salah seorang aktivis Hizbut Tahrir bernama Elvin Kadyrov, membawa isu Islam ke forum internasional dengan tema: Perlindungan terhadap hak-hak umat Muslim. Sehingga secara tidak langsung telah menegaskan keterlibatan dirinya dalam organisasi yang menamakan dirinya Mejlis of the Crimean Tatar People.
Dengan demikian jelaslah sudah. Peran dan keberadaan Hizbut Tahrir di Crimean, sepenuhnya berada dalam arahan dan perintah dari para pemimpin Hizbut Tahrir yang berada di luar Crimea, dan dalam kasujs ini, Hizbut Tahrir yang bermarkas di Ukraina. Bahkan, organ ini merupakan perpanjangtan tangan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Padahal pemimpin umat Muslim Crimea Mufti Haji Emirali Ablaev telah mengecam sifat sektarian dan haluan ideolog dari Hizbut Tahrir yang berhaluan Wahabi dan Islam radikal, yang tidak mencerminkan paham keislaman warga Muslim Crimea pada umumnya. Sekaligus menyerukan kepada seluruh warga Muslim Crimea untuk menjaga persatuan rakyat Tatar, menjaga kelestarian tradiosi dan identitas dari warga Muslim Crimea pada umumnya. Dari pernyataan Mufti umat Muslim Crimea Emirali Ablaev, nampak jelas bahwa Mejlis of the Crimean Tatar Peopleyang berhaluan ideologi Wahabi dan Islam Radikal, sama sekali tidak mencerminkan arus utama (mainstream) umat Muslim di Crimea.
Maka sepak-terjang Mejlis of the Crimean Tatar People yang berafiliasi dengan Hizbut Tahrir, bisa dibaca sebagai upaya Pemerintahan Ukraina di bawah Presiden Petro Poroshenko untuk melakukan aksi destabilisasi terhadap Republik Federasi Rusia, untuk menggagalkan hasil referendum masyarakat Ukrainan Timur (Crimea) untuk bergabung dengan Rusia pada 2014 lalu.
Jejak-jejak keterlibatan Ukraina dan Amerika Serikat dalam mendukung manuver Turki mendukung the Mejlis of the Crimean Tatar People, bisa dibaca sebagai bukti nyata adanya dukungan kuat dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap pemerintahan Presiden Petro Poroshenko. Sebagaimana terlihat melalui pemberian bantuan dana sebesar 50 triliun rupiah kepada Ukrainan selama dua tahun ini.
Penulis: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
Facebook Comments
