Didorong oleh tren tren global berupa persaingan yang semakin menajam antara Amerika Serikat versus Cina di Asia Timur dan Asia Tenggara, Global Future Institute memprakarsai pertemuan antar Para Pakar Studi Strategi dan Keamanan dari Kementerian Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional, Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri dan Pelaku Media, pada Selasa, 30 April 2019, di Wisma Daria, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Para narasumber yang sudah menyatakan kesediaannya untuk ikut serta adalah Dr Kusnanto Anggoro, pakar Hubungan Internasional dan Program Studi Strategi-Keamanan, Universitas Indonesia. Laksamana Muda Robert Mangindaan, dari Deputi I Bidang Kajian Strategis, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Marsekal Pertama Adityawarman, SE, MM, Direktur Analisa Strategis, Ditjen Strategis Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI. Muhammad Anthoni, Wartawan Senior, Kantor Berita Antara serta Nurahman Oerip, Diplomat Senior, Kementerian Luar Negeri.
Di tengah semakin memanasnya konflik global AS versus Cina di Semenanjung Korea dan Asia Pasifik pada umumnya dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, Global Future Institute berpandangan bahwa konstelasi global yang berlangsung saat ini semakin mengkhawatirkan menyusul pembatalan sepihak Perjanjian Nuklir Jangka Menengah (INF). Tepatnya pada 1 Februari lalu, ketika Presiden Amerika Serikat Donald J Trump secara sepihak membatalkan Perjanjian Senjata Nuklir Jangka Menengah atau Intermediate Range Nuclear Forces (INF Treaty).
Padahal perjanjian INF yang ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan dan Michael Gorbachev pada 1987 itu, sejatinya bukan sekadar sarana untuk meredakan ketegangan dan konflik global antara AS dan Rusia.
Lebih dari itu, INF yang sejalan dengan Non-Proliferation Treaty (NPT), selain ditujukan untuk mengurangi secara substantial penyebaran hulu nuklir yang dimiliki AS dan Rusia, pada saat yang sama juga ditujukan untuk menciptakan perdamaian abadi di benua Eropa. Sehingga AS tidak menyebarkan persenjataan nuklirnya di Eropa yang ditujukan ke Rusia. Begitu pula Rusia tidak menyebarkan sistem pertahanan anti rudalnya di Eropa.
Dengan kata lain INF, berfungsi sebagai sebagai langkah konkret mencegah kedua negara untuk meluncurkan persenjataan nuklirnya yang berakibat bukan saja hancurnya kedua negara adikuasa tersebut, tapi juga membawa efek mematikan bagi negara-negara di benua Eropa.
Dengan kata lain, Perjanjian INF yang ditandatangani AS dan Rusia pada 1987, sejatinya ditujukan untuk mencegah terjadinya proliferasi persenjataan nuklir di kawasan Eropa, sebagai akibat perlombaan senjata nuklir antar dua negara adikuasa yaitu As dan Rusia.
Namun saat ini, di tengah semakin menajamnya persaingan global antara AS versus Cina di kawasan Asia Timur, terutama di Semenanjung Korea, maupun di Asia Tenggara, menyusul peningkatan eskalasi kehadiran militer AS maupun Cina di Laut Cina Selatan. Maka pembatalan perjanjian INF antara AS dan Rusia yang dipicu oleh keputusan sepihak Presiden Donald J Trump pada awal Februari lalu. Maka ada kekhawatiran bahwa peningkatan perlombaan senjata nuklir di Asia Timur maupun Asia Tenggara akan semakin tak terkendali. Bukan saja di Eropa, melainkan juga di kawasan Asia Pasifik.
Potensi terciptanya instabilitas politik dan keamanan di Asia Pasifik pasca pembatalan Perjanjian INF, utamanya Asia Timur, semakin nyata menyusul ditempatkannya Sistem Pertahanan Rudal yang dikenal dengan nama Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) oleh AS di Korea Selatan.
Yang mana Penempatan THAAD di Korsel ini bisa dipastikan akan mengundang reaksi keras dari pemerintah Cina karena hal ini terjadi seiring dengan pengerahan sejumlah kapal perang, termasuk kapal induk USS Carl Vinson dan kapal selam USS Michigan.
Pemerintah Cina khawatir bahwa kehadiran THAAD itu akan mengubah keseimbangan kekuatan militer di Semenanjung Korea. Sebab THAAD memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegiatan-kegiatan militer Cina di daerah perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Sehingga tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa kehadiran THAAD di Korea Selatan sejatinya bukan untuk menghadapi Korea Utara melainkan untuk menghadapi Cina.
Di Laut Cina Selatan, juga tak kalah mengkhawatirkan. Dengan dalih adanya latihan militer bersama antara AS dengan negara-negara sekutunya yang tergabung dalam QUAD, AS telah mengirim dua pesawat pembom jenis B-52 dan B52H, yang bermuatan senjata nuklir, di atas perairan Laut Cina Selatan. Maka selain di Asia Timur, kawasan Asia Tenggara juga sangat rentan untuk kembali jadi ajang persaingan global antara dua negara adikuasa, AS dan Cina.
Menyadari konstelasi global yang seperti itu, maka keputusan sepihak AS untuk membatalkan Perjanjian INF yang kemudian disusul dengan keputusan serupa dari pemerintah Rusia, maka situasi tersebut berpotensi untuk meningkatnya kembali perlombaan senjata konvensional maupun proliferasi senjata bermuatan nuklir yang semakin tidak terkendali di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Timur dan Asia Tenggara.
Bagaimana Indonesia, khususnya para stakeholders/pemangku kebijakan luar negeri RI mengantisipasi dan mencegah peningkatan dan proliferasi persenjataan nuklir khususnya di Asia Tenggara? Mungkinkah Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN bisa memainkan kembali peran kepeloporannya sebagai pemrakarsa perdamaian di antara negara-negara adikuasa seperti AS, Cina dan Rusia sebagaimana diamanatkan di alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945?
Untuk merumuskan sebuah kebijakan strategis luar negeri yang terintegrasi antara berbagai instansi pemerintahan maupun berbagai elemen masyarakat, maka Global Future Institute menggelar Seminar Terbatas dengan Tema: Mengantisipasi Meningkatnya Perlombaan Senjata Konvensional dan Proliferasi Senjata Nuklir di Asia Tenggara Pasca Perjanjian INF (Perspektif Politlik Luar Negeri RI Bebas-Aktif).
Jakarta, 30 April 2019.
