Rusman, Peneliti Global Future Institute
Pada kesempatan Focus Group Discussion(FGD) yang dilaksanakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (BPPK Kemlu RI), Senin, 22 Januari 2012 lalu, tim Global Future Institute (GFI) masih tetap konsisten menyampaikan masukan positif kepada lembaga pemerintah ini.
Terkait tema diskusi “Organisasi Internasional sebagai Instrumen Tata Kelola Global: Kepentingan Nasional dan Manfaat Ekonomi untuk Mendukung MP3EI,” tim yang diwakili Rusman, Direktur Korporat dan Ferdiansyah Ali, Manajer Program menyampaikan tanggapan pada acara diskusi terbatas yang berlangsung di Hotel Red Top, Jakarta.
Diantaranya, terkait Organisasi Internasional (International Organization) sejatinya Indonesia harus mempertimbangkan azas manfaatnya atau untung ruginya ikut serta dalam lembaga Internasional. Pasalnya, keikutsertaan Indonesia di forum tersebut tidaklah gratis, namun harus mengeluarkan biaya (kontribusi) yang tidak sedikit.
Setidaknya, berdasarkan catatan Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral Kemlu RI, di tahun 2012 kontribusi yang harus dibayar Indonesia sebesar Rp. 263 milyar lebih. Dan di tahun 2013 diprediksi membengkak sebesar Rp. 292 milyar lebih atau persinya Rp. 292. 172.054.133, 48. Jadi jelas pemerintah harus mempertimbangkan untung dan ruginya dalam keikutsertaan Indonesia di beberapa organisasi internasional tersebut.
Seperti diketahui, Indonesia menjadi anggota pada sekitar 196 organisasi yang ada. “Sebanyak 21 keanggotaan Indonesia pada OI sedang dalam proses penetapan oleh Presiden RI,” jelas Rina Soemarno, salah satu pembicara dari Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral Kemlu RI ini.
Hal lain yang disampaikan oleh Tim GFI adalah bahwa Indonesia tidak memiliki kebijakan luar negeri yang jelas. Setidaknya, apa yang disampaikan GFI ini sesuai dengan pointer resmi GFI yang disampaikan pada acara FGD sebelumnya (baca: DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA {Sebuah Telaah Geopolitik). Setidaknya, bila dibandingkan Amerika, negeri ini jelas memiliki kebijakan luar negeri, yang sampai kapanpun adalah minyak.
Siapapun presidennya Amerika pasti akan selalu mengedepankan minyak sebagai target utama dalam kepentingan nasionalnya. “Sementara kepentingan nasional Indonesia apa,” tanya Rusman diforum terbatas ini.
Berdasarkan hal tersebut, GFI menilai perlu adanya kajian yang membahas manfaat dari keikutsertaan Indonesia dilembaga Internasional ini dari sisi ekonomi. Pasalnya, bila dikaitkan dengan tema yang diusung dalam forum ini-Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E1) tentu ini adalah masalah ekonomi.
Selain itu, terkait dengan kepentingan nasional, agaknya para diplomasi kita tidak mempertimbangkan apa sebenarnya menjadi kepentingan nasional Indonesia tersebut. Pertanyaan lagi, apa antar kementerian memiliki komunikasi yang baik?
Apapun, forum diskusi ini harus terbatasi dengan waktu yang relatif singkat. Sehingga tidak sedikit tanggapan dari peserta diskusi yang terjawab dengan memuaskan, termasuk pertanyaan yang dilontarkan tim GFI.
