Menguak Kebohongan Komisaris HAM PBB atas Kejahatan AS di Venezuela

Bagikan artikel ini

Ketika membaca Laporan Bachelet tentang Hak Asasi Manusia, menyusul kunjungannya selama 3 hari ke Venezuela, yang diterbitkan pada Hari Libur Nasional Venezuela, 5 Juli lalu, hampir tidak ada laporan mengenai sanksi mematikan yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Bagaimana mungkin Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia tidak menyebutkan semua kejahatan yang AS lakukan vis-à-vis Venezuela?

Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan yang berbasis di Washington belum lama ini mengeluarkan sebuah laporan yang ditulis bersama oleh Jeffrey Sachs dan Mark Weisbrot. Keduanya menyimpulkan bahwa lebih dari 40.000 orang tewas di Venezuela sejak 2017 sebagai akibat dari sanksi oleh AS. Mereka mengalami kekurangan suplai makanan, obat-obatan, peralatan medis, peningkatan penyakit dan tingkat kematian yang tinggi. Jeffrey Sachs menulis dalam laporan itu dan mengulas ulang di Democracy Now.

Dalam laporannya, keduanya menyebutkan, “Sanksi Amerika sengaja bertujuan untuk menghancurkan ekonomi Venezuela dan dengan demikian menyebabkan perubahan rezim. Ini adalah kebijakan (AS) yang sia-sia, tidak berperasaan, ilegal, dan gagal, sehingga menyebabkan kerusakan besar pada rakyat Venezuela.”

Apakah Michelle Bachelet dibeli oleh Washington? Apakah dia diancam? Sudah diberi skrip Washington tentang apa yang harus ia tuangkan dalam laporan tersebut? Tentu saja, Bachelet tahu apa yang dia lakukan ketika menerima pekerjaan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 1 September 2018 silam. Dulu dan kini masih menjadi tantangan sekaligus prestise. Prestise, karena ia bisa bepergian ke seluruh dunia dan memberitahu negara-negara–secara selektif–bahwa mereka melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Sementara yang lain akan mendapatkan acungan jempol, biasanya para pelanggar HAM yang paling mencolok di dunia, selama mereka melayani kepentingan Washington. Dia mungkin hasil ‘kompromi’ yang diterima oleh Washington.

Namun, seperti pernyataan ekonom dan pengamat geopolitik, Peter Koeing, bahwa apa yang seharusnya tidak boleh dilupakan oleh Bachelet adalah ketika dia menerima tugas penting ini adalah tentang ayahnya, Alberto Arturo Miguel Bachelet Martínez. Ayahnya berada di Angkatan Udara Chili sebagai Brigadir Jenderal, yang menentang kudeta CIA-Pinochet 1973. Dia dipenjara tidak lama setelah kudeta pada 11 September 1973; dia disiksa dan meninggal pada 12 Maret 1974, saat dipenjara, akibat “serangan jantung”. Bahkan, dia dilaporkan meninggal karena penyiksaan. Salah satu dari dua kepala penyiksanya, Pensiunan Kolonel Angkatan Udara Chili Edgar Cevallos Jones, meninggal beberapa bulan yang lalu. Sementara penyiksa satunya Ramon Caceres Jorquera, baru-baru ini dibebaskan dari penjara dan menjadi tahanan rumah ditahan oleh Pengadilan Tinggi Presiden Sebastian Piñera saat ini, karena “ demensia parah dan tidak relevan ”. Keduanya adalah pemimpin utama tim penyiksaan represif Pinochet, dengan sebutan “Joint Command” atau “Komando Bersama”.

Alberto Bachelet menderita akibat kekurangan makanan dan air. Ia disiksa sehingga meninggal dalam kondisi lemas dengan tudung plastik di kepalanya, termasuk akibat kejutan listrik – dan banyak lagi. Semua ini, putrinya, Michelle Bachelet, sadar dan tentu saja tidak lupa terhadap penyiksaan yang dialami oleh ayahnya. Dia tahu apa itu siksaan; dia tahu apa artinya tidak menghormati Hak Asasi Manusia. Jadi, dia tahu bahwa Venezuela, Pemerintah Nicolás Maduro yang terpilih secara resmi, menghormati Hak Asasi Manusia. Bahwa, jika ada penyiksaan di Venezuela, itu dilakukan oleh oposisi, oleh kroni kriminal Juan Guaído yang memang selam ini didukung oleh pemerintahan Amerika.

Michelle Bachelet, anggota partai sosialis Chili dan seorang dokter anak berdasarkan profesi, dua periode menjabat sebagai Presiden Chili, dari 2006 hingga 2010 dan 2014 hingga 2018. Dalam masa jabatan pertamanya, ia meningkatkan pelayanan hak-hak sipil dan sosial. Di antara dua masa jabatannya, Sebastian Piñera, multi-miliarder sayap kanan, yang konon menjadi salah satu orang terkaya Chili, juga mengikuti jejak Bachelet menjabat sebagai presiden Chili untuk kedua kalinya.

Dalam masa jabatan pertamanya, Piñera telah mengarahkan Chile ke jalur yang sepenuhnya neoliberal, “memprivatisasi semua” seolah menjadi ikon yang disematkan kepadanya. Sekarang, dalam masa jabatan keduanya, ia sangat dipersiapkan sebagai “boneka” oleh Washington untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini berarti, dalam masa jabatan keduanya dari 2014 hingga 2018, tangan Bachelet sangat terikat oleh sektor keuangan yang mendominasi. Sementara, infrastruktur sosial negara itu, dari sektor kesehatan, pendidikan hingga pensiun sudah mulai memburuk, dan sekarang menurun pada tingkat yang sama bahkan dalam tempo yang lebih cepat.

Mantan konsultan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Alfred de Zayas, mengatakan bahwa laporan Bachelet sangat cacat dan “sayangnya tidak seimbang dan tidak menarik kesimpulan yang dapat membantu orang-orang Venezuela yang menderita.” Dia menyebut laporan Bachelet justru tidak mendesak AS sanksi terhadap Venezuela.

Laporan itu tidak mengutuk sanksi AS, dan tidak membahas kriminalitas upaya kudeta internal yang didukung asing. Sebaliknya, laporan itu menyatakan angka-angka kematian yang meragukan yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir pergolakan kekerasan – sekitar 9.000 – sehingga menyisakan ketidakjelasa siapa yang harus bertanggung jawab atas angka kematian tersebut. Ironisnya, laporan tersebut menyiratkan kemungkinan besar keterkaitan Pemerintah Maduro. Sekali lagi, semua yang dituduhkan dalam laporan Itu tidak benar. Namun, tapi itulah yang ingin didengar oleh Washington, Eropa, Amerika Latin dan komunitas internasional lainnya. Dan, itu semua bisa mereka upayakan mengingat perilaku AS dalam menggiring opini (publik) internasional sangat piawai. Tentu saja melalui media-media arus utama yang mereka kuasai.

Apa yang tidak diragukan dalam laporan Bachelet adalah semakin meluaskan potensi anti-Venezuela oleh Barat. Bahkan lebih lanjut akan membenarkan adanya campur tangan dan penindasan dari luar, yang turut andil dalam ketidakstabilan keuangan dan ekonomi Venezuela oleh korupsi politik barat.

Dari laporan tersebut, jelas sudah bahwa Bachelet bersama seluruh Komisi Hak Asasi Manusia, belum melayani Hak Asasi Manusia dalam artian yang sesungguhnya. Justru sebaliknya, dengan laporan tersebut, ia melayani penindasan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Venezuela mengatakan, ada sekitar 70 koreksi yang harus dibuat dalam laporan itu. Ya, sungguh disayangkan bahwa PBB telah melewatkan kesempatan membawa Venezuela kembali ke pangkuan negara-negara yang membentuk PBB, sebagai negara berdaulat, dan pantas mendapatkan rasa hormat dari semua negara. Memang, PBB dibentuk sebagai instrumen untuk Perdamaian. Namun saat ini organisasi internasional tersebut dimanipulasi oleh kekuatan barat, yang dipimpin oleh AS, sebagai instrumen untuk memicu perang. Ya, sekali lagi, PBB dan salah satu agensi topnya untuk advokasi perdamaian – Komisi Hak Asasi Manusia – telah menjual “dagangan” AS yang jahat dan melanggar hukum.

Sudarto Murtaufiq, Peneliti Senior Global Future Institute (GFI)

Facebook Comments