Otjih Sewandarijatun, alumnus Universitas Udayana, Bali. Peneliti di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi
Pemanfaatan momentum KTT APEC untuk mendukung perekonomian Indonesia. Pada 2014, perekonomian nasional diprediksi tumbuh hingga 5,8% seiring meredanya isu-isu global yang menekan perekonomian dunia dan paket kebijakan pemerintah yang mulai berbuah, terutama berkaitan dengan perbaikan neraca perdagangan yang kini mencatat surplus pada Agustus. Prediksi pertumbuhan tersebut belum memperhitungkan dampak positif dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Dengan catatan, pemerintah dapat memanfaatkan momentum KTT APEC tersebut.
Berakhirnya KTT APEC di Bali yang perlu dikawal dengan langkah-langkah konkret, agar kita tidak kehilangan momentum strategis mengoptimalkan hasil pertemuan tersebut. Pernyataan bersama menteri-menteri APEC 2013 bisa menjadi batu pijakan. Salah satu inti kesepakatan mereka adalah menyetujui rencana tahun jamak pembangunan infrastruktur dan investasi dengan tujuan membantu perekonomian guna meningkatkan investasi.Indonesia kini berada di posisi 16 besarekonomi dunia. Target yang dikejar pasca KTT APEC adalah menempatkan Indonesia pada posisi tujuh besar ekonomi dunia pada 2030. Pertumbuhan berkelanjutan bisa menjadi pilihan strategi, namun harus ditopang oleh sejumlah fondasi yang kuat seperti kesiapan infrastruktur, kepastian hukum dan regulasi.Kita perlu menyiapkan daftar kesiapan infrastruktur dan berani menyatakan apa-apa yang masih menjadi kendala utama infrastruktur kita.Dengan pembiayaan mencapai US $ 35 juta atau hampir Rp 365 Milyar akan terasa sepadan bila yang kita peroleh sebagai imbal balik bukan sekedar puja puji atas keramahan khas Indonesia. Mengubah posisi Indonesia dari “pasar utama” dunia menjadi tanah investasi yang ramah adalah sasaran yang perlu dicapai pasca KTT APEC.
Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan agar anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC fokus pada target yang harus dicapai pada tahun 2020. Selain itu SBY juga optimis jika problem pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia akan mampu diatasi oleh kekuatan ekonomi baru yang tergabung dalam APEC.
Menurut penulis, pernyataan Presiden SBY sebenarnya masih bersifat politis sekedar sebagai dorongan agar segenap anggota APEC benar-benar konsisten dengan kesepakatan yang telah dicapai dalam Konferensi APEC. Presiden SBY belum bisa mengungkapkan sesuatu masalah ekonomi yang kini menjadi permasalahan yang diperhitungkan akan terpecahkan dan akan menjadi faktor perkembangan ekonomi yang menguntungkan semua pihak di kawasan ini, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral.
Sebagai ilustrasi bahwa kerjasama APEC yang notabene dilahirkan oleh prakarsa Australia pada tahun 1989, belum bisa menyelesaikan permasalahan nelayan ikan dalam kaitan daerah penangkapan, yang terjadi antara Indonesia dengan Australia.
Australia selalu bersikap keras dan kasar terhadap nelayan Indonesia yang oleh Australia dituduh menangkap ikan diperairan Australia. Dalam koteks ini terasa bahwa sermangat APEC sama sekali tidak terasa.
Kecenderungan bahwa setiap forum kerjasama regional (baik politik maupun ekonomi) hanya menjadi tempat masing-masing negara memperjuangkan kepentingannya tetap merupakan unsur yang menonjol.
Surplus neraca perdagangan yang terjadi pada bulan Agustus masih perlu didalami apakah disebabkan oleh faktor-faktor yang dinilai kuat sehingga kedepan tetap stabil. Tujuh Kesepakatan APEC juga bukan merupakan kesepakatan yang menyangkut usaha ekonomi kecil dan menengah tetapi merupakan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat political will untuk kemajuan kerjasama ekonomi kawasan ini. Hal ini sejalan dengan prospek ekonomis setelah APEC seperti yang digambarkan oleh Menko Ekonomi Hatta Rajasa dimana tidak tergambar sebagai kerjasama ekonomi dan perdagangan yang riil tetapi lebih bersifat kerjasama ekonomi secara makro diantara negara-negara APEC.
Oleh karenanya kemajuan dan keberhasilan Paket Kebijaksanaan Ekonomi Pemerintah untuk mengatasi defisit neraca perdagangan yang berkisar pada peningkatan produk industri untuk ekspor sebaliknya mengurangi impor, serta keberhasilan pengendalian rupiah oleh BI. Konkritnya surplus neraca perdagangan bulan Agustus masih perlu pengamatan apakah akan bisa dipertahankan.
Kesepakatan yang riil/konkrit dari hasil APEC adalah tujuh kesepakatan yang diuraikan oleh Presiden SBY dan prospek ekonomis dari hasil APEC yang diuraikan oleh Menko Ekonomi Hatta Rajasa, yang meskipun APEC Denpasar 2013 menghasailkan kesepakatan-kesepakatan yang “tidak mengawang” tetapi juga tidak mengandung kesepakatan-kesepakatan yang segera dapat ditindak lanjuti kelompok pengusaha kecil dan menengah. Secara konkrit APEC 2013 yang mensepakati mengefektifkan pelaksanaan Deklarasi Bogor 1997, namun juga tidak spesifik nampak obyek-obyek nyata yang harus diintensifkan, secara sektoral harus melihat kembali dokumen-dokumen APEC masa lalu.
Secara riil setiap sektor masih harus menggali dan merumuskan langkah-langkah riil yang bisa memanfaatkan Deklarasi Bogor 1997 dan APEC Denpasar 2013 untuk bidang atau sektor masing-masing.
Apabila berbicara perlu memelihara momentum APEC 2013 hakikatnya hanyalah sikap politik untuk bersedia bekeja sama bahwa karena masalah ekonomi dunia kedepan tidak bisa diatasai tanpa kerjasama regional ataupun kawasan.
Hal ini tentu juga tidak terlepas dari kenyataan APEC Denpasar 2013 adalah konferensi yang termasuk cukup mewah penyelenggaraannya dalam suasana Pulau Bali yang memang pulau Wisata.
Sayangnya KADIN dalam keadaan lemah, karena adalah seharusnya dengan hasil-hasil positif bagi Indonesia dalam forum APEC KADIN dengan seluruh jajarannya memanfaatkan momentum yang ada untuk meningkatkan ekspansi ekspor produk-produk yang diterima oleh APEC sebagai ramah lingkungan. Dalam kerangka ini ada baiknya Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian segera menggerakkan KADIN Indonesia untuk mampu merespons hasil APEC tersebut.
Facebook Comments
