Motif Ideologis Zionis Israel di balik Pelenyapan dan Penghancuran Dokumen-Dokumen Sejarah Pendudukan Palestina 1948

Bagikan artikel ini

Bahwa zionis Israel sejak 1948 telah melakukan okupasi atau pendudukan terhadap wilayah-wilayah yang diduduki warga Palestina, sudah banyak orang yang tahu. Namun ketika kementerian pertahanan Israel secara sistematis dan terencana bermaksud memusnahkan beberapa dokumen yang berada dalam arsip nasional Israel  berkaitan dengan kebijakan ethnic cleansing (pembersihan etnik) terhadap warga Palestina pada 1948, ini baru berita baru.

Salah sebuah dokumen diantaranya diberi nama Nakba yang berarti bencana, istilah ini digunakan oleh warga Palestina, ketika Israel pada 1948 mengusir 800 ribu warga arab Palestina dari tempat tinggalnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Yang sekarang merupakan wilayah yang diduduki Israel.

Selama beberapa tahun terakhir ini, para sejarawan yang menaruh minat untuk mengungkap ethnic cleansing Israel terhadap warga Arab Palestina itu, gagal mengakses dokumen-dokumen yang dikuasai oleh Arsip nasional Israel. Termasuk beberapa dokumen berkaitan dengan pembantaian tentara Israel terhadap warga Palestina, juga tidak bisa dibuka untuk umum.

Mengapa dokumen-dokumen tersebut tetap dirahasiakan oleh Israel? Pada 2016 seorang wartawan Lisa Goldman, merasa yakin bahwa jika para sejarawan mengungkap kejadian 1948, maka akan mempermalukan pemerintah Israel, dan menghancurkan reputasi negara Zionis Yahudi tersebut di mata dunia internasional.

Baca juga artikel karya Ilan Pappe:  Israel’s latest attempt to erase Palestine

 Sebab penyingkapan dokumen-dokumen terkait pengusiran dan pembantaian sekitar 800 ribu warga Arab Palestina pada 1948, akan mematahkan validitas isi dokumen versi pemerintah Israel bahwa warga Palestina secara sukarela meninggalkan wilayah-wilayah yang saat ini diduduki Israel. Bukan itu saja. Bahkan akan menyingkap adanya kejahatan perang yang dilakukan tentara Israel pada 1948.

Sehingga menurut Ilan Pappe, dalam artikelnya tersebut di atas, pemerintah Israel berupaya menyensor arsip-arsip rahasia tersebut dalam dua konteks sekaligus. Dalam Konteks politis dan historis. Pertama dalam konteks politis, merupakan prakarsa Amerika Serikat dan Israel, untuk melakukan depolitisasi masalah Palestina.

Ketika Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menggagas konsepsi Economi Peace, dengan tujuan untuk mendorong warga Arab Palestina menghentikan tuntutan politiknya atas wilayah Palestina yang diduduki Israel, maka sebagai imbalannya pemerintah Israel akan meningkatkan taraf ekonomi warga Palestina.

Namun gagasan Netanyahu tersebut pada dasarnya merupakan tabir asap, untuk menutupi niat Israel untuk tetap melakukan aneksasi wilayah-wilayah yang diduduki warga Arab Palestina, yaitu dengan melakukan perluasan pemukiman warga bagi warga Israel, penghancuran rumah-rumah pemukiman warga Palestina, dan pembersihan terhadap warga Palestina yang bermukim di desa-desa. Jadi hekekatnya ini merupakan aneksasi Israel terhadap Area C, yaitu 60 persen wilayah yang berada di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Berkaitan dengan ambisi territorial tersebut, beberapa politisi Israel sudah menyatakannya secara terbuka dan terang-terangan. Termasuk Perdana Menteri Israel.

Lebih parahnya lagi, pada 2018 keluar undang-undang ihwal Israel sebagai negara bangsa. Undang-undang itu secara jelas dan gamblang menggambarkan Israel tak ubahnya seperti Negara Apartheid di Afrika Selatan pada saat masih menerapkan diskriminasi rasial terhadap warga kulit putih. Bedanya, undang-undang Israel itu ditujukan terhadap warga Arab Palestina.

Dalam salah satu pasal itu ditegaskan bahwa hak menentukan nasib sendiri di negeri Israel, hanya warga Yahudi yang berhak.  Frase kata yang digunakan adalah “unique to the Jews People.”

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump, juga semakin memperkuat langkah kebijakan Pemerintah Israel bukan saja untuk melenyapkan masalah Palestina sebagai isu politik, melainkan juga sebagai gerakan nasional.

Salah satunya yang beberapa waktu lalu dilancarkan Presiden Trump, yaitu menyatakan Jerusalem sebagai ibukota Israel. Dan memindahkan kedutaan besar AS di Tel Aviv ke Jerusalem. Memindahkan para anggota delegasi PLO dari Washington, serta menyetop dana bantuan kepada UNRWA, badan PBB yang membantu dan membantu para pengungsi Palestina.

Lebih gilanya lagi, dalam Konferensi di Bahrain, sempat diupayakan adanya insentif berupa pemberian uang kepada para warga Palestina, asalkan bersedia untuk tidak mengangkat isu hak politik warga Palestina.

Selain menghadapi desain global AS dan Israel, di dalam tubuh Arab Palestina sendiri terbelah antara Hamas dan Fatah. Selain itu, beberapa negara Arab, terutama yang berada dalam orbit pengaruh AS seperti Arab Saudi dan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk, tidak peduli dengan nasib warga Palestina yang terusir dari daerah pendudukan Israel.

Melalui konteks politis inilah, pada perkembangannya kemudian masuk ke konteks historis atau kesejarahannya pun bermaksud untuk dihilangkan dari sorotan para sejarawan. Bahwa langkah yang dilakukan Israel pada 1948 tersebut, adalah tindak kolonialisme terhadap warga Arab Palestina.

Dengan begitu, upaya Israel menghapus jejak-jejak sejarah kelamnya dalam pembantaian dan pengusiran paksa terhadap warga Palestina, hakekatnya merupakan upaya meng-yahudikan wilayah-wilayah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Maka upaya melenyapkan dan memusnahkan dokumen-dokumen sejarah yang diarsip oleh pemerintah Israel, bukan sekadar upaya untuk tidak mempermalukan pemerintah Israel maupun menjatuhkan reputasinya di dunia internasional. Lebih dari itu, ada motif yang lebih ideologis di dalamnya.

Pada Oktober 1982 misalnya, Israel telah menjarah beberapa arsip dokumen PLO, dan sebagian dimusnahkan, dan sisanya dibawa ke Israel untuk diamankan. Pada 2001 Israel secara tiba-tiba menggerebek The Orient House di Jerusalem Timur, dan merampas beberapa dokumen penting.

Saat ini, pemerintah Israel menggerebek dan menyerbu beberapa tempat di dalam kekuasaan Israel sendiri, yang diyakini menyimpan arsip-arsip Israel. Tujuannya, untuk melenyapkan bukti-bukti sejarah kejahatan militer Israel di masa silam.

Yang mengerikan bagi pihak berwenang Israel jika dokumen-dokumen sepak-terjang tentara Israel pada 1948, akan tersingkap adanya rencana sistematis secara sadar dalam melancarkan kejahatan perang tersebut. Seraya memberikan konteks masa lalu dari kejadian tersebut, sehingga memberikan suatu gambaran lebih nyata ihwal adanya gerakan zionis Israel untuk menyahudikan Palestina.

Yaitu adanya motivasi ideologis dari kaum zionis Israel di balik pengusiran paksa dan pembersihan etnik terhadap Warga Arab Palestina pada 1948 dan seterusnya.

Diolah kembali oleh Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute, dari berbagai sumber

 

Facebook Comments