Panel Para Ahli Prediksi Angkatan Bersenjata AS Kalah Dalam Perang Melawan Cina dan Rusia

Bagikan artikel ini

Sepertinya kalau sudah menyentuh isu keamanan nasional, postur pertahanan dan geopolitik, Partai Demokrat maupun Partai Republik sontak jadi kompak lagi, dan menjelma jadi kaukus politik. Hal ini dengan jelas diperagakan melalui Laporan hasil pertemuan para panel ahli yang diprakarsai oleh Kongres di Capitol Hill.

Meskipun anggaran militer dan pertahanan Amerika Serikat saat ini mencapai 700 miliar dolar AS, jauh lebih besar daripada anggaran gabungan Cina dan Rusia, namun postur pertahanan angkatan bersenjata AS masih dinilai belum cukup memadai untuk menghadapi perang terbuka melawan Republik Rakyat Cina dan Rusia. Demikian kesimpulan sebuah panel para ahli yang terdiri dari kalangan Partai Demokrat maupun Partai Republik yang difasilitasi oleh Kongres di Capitol Hill, dalam laporannya yang dirilis 14 November lalu.

AS sedang menghadapi krisis di bidang keamanan nasional dan militer sehingga diprediksi bakal kalah menghadapi persekutuan militer Cina dan Rusia. Maka dari itu Kongres mendesak Komisi Strategi Pertahanan Nasional (National Defense Strategy (NDS) untuk mempelajari NDS yang telah menjadi kebijakan strategis petahana pemerintahan Donald Trump yang menandai dimulainya persaingan terbuka antara tiga negara adikuasa yaitu AS versus Rusia-Cina.

Panel para ahli yang diprakarsai secara bersama-sama oleh para politisi Partai Demokrat dan Partai Republik, menyiratkan adanya situasi yang cukup gawat dalam konstelasi politik dan keamanan dalam negeri AS saat ini. Panel para ahli berpandangan bahwa di tengah pemangkasan anggaran belanja negara federal secara besar-besaran termasuk di bidang militer dan pertahanan, pada saat yang saya Cina maupun Rusia justru semakin meningkatkan pem bangunan angkatan bersenjatanya dalam upaya menetralisasikan angkatan bersenjata AS.

Sehingga angkatan bersenjata AS yang selama ini merupakan tulang-punggung kekuatan dan pengaruh global  AS di bidang keamanan nasional, saat ini berada dalam bahaya.

Baca juga:  US Could Lose in War with China or Russia, Panel Warns

Menurut penilaian panel para ahli, fokus angkatan bersenjata AS belakangan ini pada operasi-operasi Kontra Pemberontakan atau Counter Insurgency, pada perkembangannya telah mengabaikan area-arena perang lainnya yang tak kalah vital seperti dalam Perang Siber, menangani sistem pertahanan anti rudal, bahkan operasi-operasi militer di ruang angkasa.

“Sehingga berbagai kecakapan yang diperlukan untuk melancarkan operasi-operasi militer berskala besar untuk menghadapi negara-negara yang cukup handal kekuatan militernya seperti Cina dan Rusia, justru semakin merosot,” demikian salah satu kesimpulan dari laporan yang disusun panel para ahli dari Partai Demokrat maupun Partai Republik.

Inilah yang tadi dimaksud panel bahwa AS sedang menghadapi krisis di bidang keamanan nasional. Artinya, meskipun NDS yang dirilis Pentagon sudah berada dir el yang benar, namun sayangnya bertumpu pada analisis dan asumsi yang lemah dan tidak meyakinkan.

Alhasil, patut dipertanyakan apakah angkatan bersenjata AS mampu menghadapi tantangan global yang lebih berbahaya daripada yang dihadapi saat ini. Sehingga dalam laporan panel tersebut, muncul prediksi bahwa dalam perang menghadapi Rusia dan Cina mendatang, angkatan bersenjata AS akan memakan korban yang cukup besar maupun kerugian dari dari segi aset-aset strategisnya.

Menariknya, meskipun laporan panel dwi partai tersebut meragukan kehandalan postur pertahanan AS dengan anggaran sekitar 700 miliar dolar AS, namun panel kemudian merekomendasikan peningkatan anggaran pertahanan sekitar 3 sampai 5 persen.

Seperti juga halnya di Indonesia, rupanya Partai Republik dan Partai Demokrat sudah kongkalingkong dan main mata agar anggaran militer yang sudah mencapai 700 miliar dolar AS itu diperbesar lagi.

Fakta ini menyiratkan bahwa pemerintah AS di era Presiden Trump memang akan membangun dan mengembangkan Komplek Industri Militer dalam skala yang cukup besar seperti di era Perang Dingin pada masa pemerintahan Presiden Dwight Eisenhower.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)

Facebook Comments