Misi pelayaran dari Freedom Flotila adalah subversi politik untuk mempersatukan sikap rakyat Papua menyuarakan tuntutan dilakukannya perundingan penyelesaian masalah Papua secara damai.
Demikian dikemukakan pengamat masalah Papua, Joris Kabo seraya menambahkan, terkait pelayaran tersebut maka beberapa kelompok di Papua juga sering melakukan jumpa pers dan pertemuan-pertemuan terbatas yang mendukung misi pelayaran tersebut. “Oleh karena itu, tidak salah jika ada pihak yang menilai bahwa terdapat upaya yang dipersiapkan secara rapi melakukan subversi politik mempersoalkan masalah Papua,” tambahnya.
Menurut Joris Kabo, selama ini beberapa kelompok di Papua juga terlalu sering menyuarakan tuntutan yang bersifat subversi politik antara lain, menuntut Pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua, pemerintah baru Papua akan menanggung semua pinjaman luar negeri Pemerintah RI, penduduk non-Papua yang ada di Papua akan diakui sebagai penduduk Papua, aset pemerintah RI di Papua menjadi milik RI, termasuk menyebarluaskan informasi yang sesat bahwa rakyat Papua menolak Kenaikan harga BBM dan rupiah sebagai uang yang berlaku di Papua, karena merupakan upaya khusus terselubung Pemerintah RI untuk melemahkan bangsa Papua.
“Yang lebih konyol adalah mereka juga menjustifikasi agar semua pihak menyambut pelayaran Freedom Flotila sebagai misi perdamaian, selama singgah dbeberapa tempat di Papua,” tambahnya seraya menegaskan tidak perlu ada fact finding di Papua, karena keamanan Papua sudah jauh lebih baik, bahkan sudah diakui Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo yang belum lama ini
berkunjung ke Papua.
Menurut Joris Kabo, terdapat peningkatan aktivitas bersenjata dari unsur-unsur OPM di Papua untuk memancing perhatian dunia dan simpati dunia terhadap OPM dan menegaskan masalah Papua belum selesai.
“Aksi OPM melalui Freedom Flotila kalau berhasil mencapai Papua akan digemakan ke seluruh dunia oleh jaringan media massa di Australia, Amsterdam Belanda dan negara lainnya,” urainya.
Menurut Joris, sikap media massa di luar negeri yang intensif menyoroti masalah Papua jelas merupakan bentuk ketidaknetralan pemberitaan media massa setempat, terutama apabila tidak memberitakan masalah Papua dengan juga mewawancarai pihak-pihak yang mengetahui masalah ini sejelasnya. (TGR)
