Ada sebuah tren global yang nampaknya luput dari perhatian para pengkaji hubungan internasional maupun media. Yaitu serangkaian aksi informasi untuk mendestabilisasi hubungan bilateral beberapa negara di Asia Tenggara dengan Cina. Thailand, salah satu negara yang tergabung dalam perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN), dan pernah dipandang sekutu Amerika Serikat semasa perang dingin, saat ini menjalin kerjasama yang cukup erat dengan Republik Rakyat Cina. Baik di bidang politik, ekonomi dan militer.
Sedemikian rupa eratnya kerjasama Thailand-Cina, sehingga beberapa media di Barat, terutama yang berhaluan sayap kanan, melancarkan aksi pembentukan opini anti Cina. Misal, artikel yang ditulis oleh Benyamin Zawacki, dari Amnesti International, Council of Foreign Relations, yang diterbitkan Lobbyst Clearing House Nikkei Asian Review. Benyamin Zawacky pada prinsipnya mendorong negara-negara blok Barat (AS dan Uni Eropa) untuk melakukan campur-tangan serta tekanan untuk menggagalkan berbagai ambisi dan agenda negara-negara di ASEAN dalam menjalin kerjasama dengan Cina. Apalagi ketika skema kerjasama dengan Cina tersebut merugikan kepentingan nasional Washington.
Baca: West must act firmly to stem rise of ‘China model’ in Thailand
Nampaknya seperti ketika mendukung Arab Spring menggusur Presiden Ben Ali dari Tunisia maupun Presiden Hosni Mubarak dari Mesir, AS maupun beberapa negara Eropa Barat mengusung tema “matinya demomkrasi,” sebagai prakondisi sebagai legitimasi campur-tangan AS di Thailand.
Padahal menurut Benyamin Zawacki, Cina dalam memperluas pengaruhnya di Asia, bukan dengan merangkul pemerintahan yang otoriter, melainkan melalui bisnis, bantuan dalam pembangunan infrastruktur, yang mana selama ini beberapa negara Asia tergantung pada teknologi canggih negara-negara Barat terkait investasi.
Di sinilah keunggulan Cina dibandingkan AS dan negara-negara blok Barat, ketika menjalin hubungan kerjasama dengan Thailand yang menentang keterkaitan antara bantuan ekonomi dengan prasyarat politik yang beraroma campurtangan asing.
Satu diantara ancaman nyata bagi AS adalah semakin berkembang pesatnya ekspansi bisnis perusahaan Telkom Cina Huawei. Sehingga AS semakin terdorong untuk melancarkan campurtangan terhadap negara-negara di Asia secara lebih intensif. Salah satu yang dilancarkan AS, Benyamin Zawacki mengutip The South China Morning Post, bahwa pemerintah AS telah melancarkan tekanan diplomatik kepada beberapa negara-negara sekutunya agar menghentikan kerjasama dengan Cina atas dasar pertimbangan keamanan nasional.
Rupanya AS amat khawatir dengan semakin eratnya kerjasama Thailand dengan Cina, seiring dengan keputusan Thailand untuk mengembangkan jaringan teknologi telekomunikasi 5G. AS khawatir dengan semakin eratnya Thailand maka Cina akan menguasai jaringan komunikasi dan koneksitas antar mesin, maka Thailand akan berada dalam orbit pengaruh Cina. Mungkin itulah sebab AS memandang hubungan erat Thailand-Cina sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS.
Kekalahan korporasi-korporasi global AS dan blok Barat yang mewakili kepentingan Washington dan London hingga Brussels dalam menguasa pasar dunia/global market, pada perkembangannya dikhawatirkan akan melumpuhkan sarana-sarana politiknya pula.
Dengan kata lain, AS dan blok Barat berupaya mengimbangi keunggulan Cina di ranah ekonomi, dengan berupaya menyingkirkan pesaing-pesaing ekonomi dan bisnisnya, daripada mendorong kerjasama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak.
Seharusnya, bukan seperti itu AS dan sekutu-sekutu baratnya bereaksi terhadap semakin meningkatnya supremasi ekonomi Cina di Asia. AS dan blok Barat seharusnya mendorong gagasan-gagasan alternatif menuju terciptanya keadilan dan keseimbangan global.
Bagaimanapun juga dunia internasional saat ini secara realistis memandang keunggulan Cina dari segi jumlah penduduk yang cukup besar, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang besar, serta semakin meningkatnya sentra-sentra industri di berbagai kota. Kesemuanya itu pada gilirannya merupakan prakondisi kebangkitan Cina sebagai adikuasa di bidang ekonomi. Sedangkan negara-negara Barat justru sedang mengalamim gradasi menurun.
Joseph Thomas, pemimpin redaksi sebuah media online di Thailand, the New Atlas, menulis bahwa ketidakmampuan negara-negara Barat termasuk AS, dalam menyesuaikan diri dengan realitas global yang baru ini, pada perkembangannya akan mengganggu kepentingan nasional beberapa negara di Asia. Yang bermaksud memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi Cina.
Baca: US Diplomacy Sours in Southeast Asia
Bahkan menurut Joseph Thomas lebih lanjut dalam artikelnya, kondisi tersebut pada perkembangannya juga merugikan negara-negara Barat itu sendiri. Bukannya memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi Cina untuk kerjasama yang saling menguntungkan, malah memicu konflik yang sama sekali tidak bermanfaat bagi keduabelah pihak.
Bagi kita di Indonesia, ekspansi Cina maupun upaya AS dan negara-negara blok Barat untuk mengimbangi hegemoni Cina yang makin kuat di Asia Tenggara, memang sama berbahayanya. Maka itu, para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri baik dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat, harus memberdayakan kembali salah satu senjata pamungkas non-militer kita, Politik Luar Negeri Bebas-Aktif. Untuk menjawab tantangan zaman dan tren global yang berpotensi jadi ancaman nasional saat ini.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
