Perang Ekonomi AS: Ladang Pembantaian tanpa Hingar Bingar (Bagian 1)

Bagikan artikel ini

A.S. Laksana

Ketika satu negara menyerbu negara lain, atau memimpin persekutuan beberapa negara untuk melancarkan serangan besar-besaran kepada negara lain, siapa pun yang tidak setuju pada tindakan itu, apa pun alasannya, akan dengan mudah mengutuk aksi tersebut.

Kita bisa membayangkan perang semacam itu akan membawa kematian para prajurit; kita bisa membayangkan medan tempur bersimbah darah, kebisingan yang mengerikan dan bangunan-bangunan hancur oleh hujan bom. Sering kita mendengar penduduk sipil menjadi korban pembantaian serangan yang dilancarkan secara brutal, dan meskipun itu dikutuk banyak orang, tetapi jatuhnya korban di kalangan penduduk sipil sangat sering terjadi dalam aksi penyerbuan semacam itu.

Dalam sejarah perang modern, Amerika Serikat mencatat rekor tertinggi sebagai negara agresor dalam perang jenis ini. William Blum, dalam bukunya Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II, menyatakan bahwa sejak menyatakan kemerdekaannya di tahun 1776, Amerika Serikat terus melancarkan arus tetap pertempuran militer yang mengobarkan sembilan perang besar dan lebih dari 200 penyerbuan angkatan bersenjata. “Dari 1977 hingga 1993,” tulisnya, “Amerika Serikat telah mengirimkan tentaranya untuk menyerbu 32 wilayah di luar negaranya.” Rekor itu tentu saja sudah diperbarui dengan penyerbuan AS ke Afganistan dan Irak, dan tampaknya tidak mungkin ditumbangkan oleh negara lain mana pun, kecuali AS sendiri.

Selain agresi militer, sesungguhnya ada perang lain yang bisa berlangsung tenang dan tetap mematikan, yakni perang ekonomi. Kita tak bisa dengan mudah memahami bahwa perang yang tenang semacam itu sesungguhnya juga memiliki kekuatan yang sama mengerikannya dengan perang militer. Bahkan, dibandingkan dengan perang militer, perang ekonomi yang tidak gegap gempita juga mengabarkan sisi muram pembunuhan manusia dengan cara yang bisa jadi lebih menyedihkan. Peperangan dilancarkan untuk menghancurkan musuh tanpa meletuskan sebutir peluru pun. Di tingkat yang paling ekstrem, perang ekonomi menunjukkan daya hancur tak ubahnya bom nuklikr: ia melemahkan rakyat dan melumpuhkan infrastruktur.

Jadi, meskipun sering dinyatakan, termasuk oleh Wahington dan sekutu-sekutunya, bahwa warga sipil tidak selayaknya menjadi korban dari perang atau perseteruan politik, AS sendirilah yang dengan mudah dan sering sekali melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil dalam sebuah perang jangka panjang. Anda tahu, korban utama dalam perang ekonomi adalah penduduk sipil, sementara kekuatan militer hanya mengalami penderitaan yang lebih kecil. Negara agresor tentu saja hanya mengalami kerugian yang sangat kecil.

Ladang Pembantaian Warga Sipil

Irak menjadi contoh yang sangat tragis tentang bagaimana perang ekonomi yang dilancarkan oleh AS dan sekutu-sekutunya secara kejam telah melumpuhkan negara tersebut. Dan ketika Irak dalam kondisi sangat lemah, AS dan sekutu-sekutunya kemudian menyerangnya dalam perang militer besar-besaran yang menggulingkan Saddam Hussein dari kekuasaan dan melumat hancur negara tersebut.

Laporan PBB mengenai Situasi Kemanusiaan di Irak, yang diserahkan kepada Dewan Keamanan, Maret 1999, memberikan gambaran tentang bagaimana perang ekonomi telah melumpuhkan Irak.

Sebelum pecah Perang Teluk yang dipicu oleh pencaplokan Irak terhadap Kuwait, indikator sosial-ekonomi Irak secara umum di atas rata-rata negara-negara berkembang lainnya. Pada tahun 1988, pendapatan nasional kotor (GDP) per kapita Irak adalah 3.510 dolar AS. Tahun berikutnya naik menjadi 4.125 dolar AS.

Sampai tahun 1990, dengan produksi pangan domestik yang hanya mewakili sepertiga dari total konsumsi, Irak memiliki kapasitas untuk mendatangkan bahan pangan dalam jumlah besar berkat kemakmurannya. Organisasi pangan dan pertanian (FAO) PBB menegaskan bahwa saat itu Irak merupakan salah satu negara dengan indikator ketersediaan pangan per kapita tertinggi.

Menurut laporan WHO, sebelum 1991, pelayanan kesehatan di Irak mencapai angka sekitar 97% di perkotaan dan 78% di pedesaan. Angka kematian bayi turun sampai 65 dari setiap 1.000 di tahun 1989 (angka kematian rata-rata di negara berkembang menurut laporan PBB adalah 76 per 1.000 di tahun 1991). UNICEF menunjukkan bahwa sistem kesejahteraan nasional diberlakukan untuk membantu anak yatim dan anak-anak cacat dan pemberian bantuan kepada keluarga yang sangat miskin.

Sebelum 1991 Irak Tengah dan Selatan memiliki sistem air bersih dan sanitasi yang dikembangkan dengan penyediaan dua ratus perangkat pengolah air untuk daerah perkotaan dan 1.200 perangkat kecil untuk wilayah pedesaan. WHO memperkirakan 90% penduduk Irak mempunyai akses untuk mendapatkan air bersih secara melimpah.

Semua catatan baik itu tak pernah bisa dipertahankan setelah meletus Perang Teluk tahun 1990 melawan AS dan sekutu-sekutunya, dan dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi terhadap Irak dilancarkan tanggal 6 Agustus 1990. Sekadar catatan, di tanggal dan bulan yang sama, di tahun 1945, Presiden Harry S. Truman menjatuhkan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan membunuh seketika 100.000 orang.

Irak pelan-pelan menuju kesengsaraan sejak itu. Lembaga Dana PBB memperkirakan angka kematian ibu melahirkan meningkat dari 50 per 100 ribu orang di tahun 1989 menjadi 117 di tahun 1997. Angka kematian balita meningkat dari 30,2 per 1.000 menjadi 97,2 per 1.000 pada periode yang sama. PBB memperkirakan angka kematian bayi melonjak dari 64 per 1.000 di tahun 1990 menjadi 129 per 1.000 di tahun 1995. Bayi yang lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kg meningkat dari 4% di tahun 1990 menjadi sekitar 25% dari kelahiran yang tercatat di tahun 1997, disebabkan oleh ibu-ibu hamil yang kurang gizi.

Catatan buruk lainnya adalah merosotnya asupan kalori yang  semula 3.120 kalori per orang dalam sehari menjadi hanya tinggal sepertiganya di tahun 1994-95. Rentetan selanjutnya adalah meningkatnya jumlah balita kurang gizi hingga dua kali lipat dari tahun 1991 hingga 1996.

Segalanya menjadi makin suram di Irak sepanjang berlangsungnya sanksi ekonomi. Rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan bertahan tanpa perbaikan dan pemeliharaan sejak 1991. Kapasitas pelayanan kesehatan merosot karena minimnya persediaan air dan energi, kurangnya transportasi, dan ambruknya jaringan komunikasi. Penyakit menular, seperti malaria dan demam berdarah, yang semula bisa dikendalikan, kembali mewabah di tahun 1993 dan kondisi itu berkembang makin genting dari waktu ke waktu.

Pendidikan mandek seketika dan bergerak mundur menuju ke kondisi pertengahan tahun 1980-an, di mana anak-anak kembali bertebaran di jalan-jalan, atau terpaksa bekerja untuk meringankan beban orang tua mereka. UNESCO mencatat angka murid-murid yang drop out dari sekolah meningkat pesat.

Ketika Irak dalam situasi yang serba mengenaskan memasuki tahun ke-12 diberlakukannya sanksi ekonomi, ketika petugas lapangan UNDP melaporkan bahwa “negeri ini telah bergeser dari semula yang relatif makmur menjadi sangat miskin”, George Walker Bush menggelembungkan alasan mengenai perlunya dilancarkan serbuan ke Irak. Setahun penuh ia meyakinkan publik Amerika dan dunia bahwa AS tak punya pilihan lain kecuali menyerbu Irak dan menggulingkan Saddam Hussein. Ancaman Irak, yang terus digembar-gemborkan oleh para petinggi pemerintahan Bush, sungguh sebuah retorika ganjil, karena terbukti kemudian bahwa Irak sama sekali bukanlah ancaman. Tentara Amerika dan pengikut-pengikut setianya dengan mudah meraih kemenangan di Irak. Perang yang dilancarkan 20 Maret 2003, yang mengakhiri kekuasaan Saddam Hussein di pertengahan April dan dinyatakan berakhir pada bulan Mei, bahkan berlangsung lebih mudah dibandingkan Perang Teluk yang dikobarkan 17 Januari 1991 oleh George Bush tua.

Facebook Comments