M Arief Pranoto, Pemerhati Masalah Internasional dari Global Future Institute (GFI)
Mencermati strategi global Amerika Serikat (AS) di dunia, tak boleh lengah dari kharakter dan watak dasar kapitalis sebagai ideologi yang didewakan yakni : Akumulasi Modal. Entah itu hard power, soft atau tatkala kini berubah smart power, tetap saja penjajahan sebagai methode baku. Manakala terdapat perubahan pada taktis operasionalnya, sesungguhnya hanya cara dan sarananya saja. Intinya sama, yakni : Mencari bahan baku semurah-murahnya dan menciptakan pasar seluas-luasnya demi akumulasi modal – oleh sebab modal adalah puncak kesaktiannya!
Selanjutnya pertimbangan pokok perubahan sebuah methode apapun, biasanya disebabkan atas “kegagalan” atau ketidakefektifan methode (penjajahan) sebelumnya. Retorikanya adalah : Jika suatu methode telah berjalan efektif, mengapa harus diubah serta diganti?
Ketika membaca perubahan dari hard menuju smart power AS di Timur Tengah, selain merujuk pada kegagalan methode (unggulan) hard power atau invasi militer di Iraq – Afghanistan yang hingga kini belum usai (2001-sekarang), juga dilihat dari pola kecenderungan Partai Demokrat yang sering menggunakan isue dan stigma berkaitan dengan ketidakadilan, hak asasi manusia (HAM), demokratisasi dll di kawasan target sebelum menyentuh tujuan. Namun patut dibaca pula sebagai hasrat AS dan sekutu mengulang sukses ketika meruntuhkan negara-negara (komunis) di Eropa Timur (Pakta Warsawa) dua dasawarsa lalu via operasi siluman serentak di banyak negara dalam suatu kawasan.
Jujur saja, kendati hingga kini hasil pergolakan di Dunia Arab dan sekitarnya masih belum jelas arah kemana akan dibawa, tetapi garis besar strategi AS justru telah terbaca. Dimana tahap lanjutan smart power (mungkin) ialah hadirnya pasukan asing masuk ke dalam kedaulatan negara target, seperti gertakan, rencana dan gerakannya ke Libya.
Timur Tengah Raya
Istilah Timur Tengah Raya pertama kali diperkenalkan Presiden Bush Jr pasca peristiwa 9-11 merujuk pemikiran politisi neo-konservatif Richard Perle dan Douglas Feith, staf Bush, yang menyodorkan proposal Proyek Timur Tengah Raya berkedok gerakan reformasi dan pergantian rezim otokratik dengan pemerintahan pro demokrasi di seluruh kawasan.
Agenda itu merupakan cetak biru perluasan kontrol militer AS sekaligus dalam rangka mematahkan ekonomi di seluruh wilayah yang didefinisikan oleh David Rockefeller dari Maroko hingga ke perbatasan Cina dan Rusia. Negara-negara yang tengah bergolak sejak dan dari Tunisia, Mesir, Yaman dan lain-lain, jika dipadukan dalam peta global akan membentuk sebuah jalur. Itulah Jalur Sutra. Sebuah jalur ekonomi dan militer melegenda sejak abad tiga SM dimana membelah Dunia Barat dan Dunia Timur. Sangking vitalnya jalur pada dinamika global, sesepuh perang AS yaitu Laksamana Afred Mahan menyamarkan dalam suatu dogma keramat di kalangan militer AS, yakni : Barang siapa menguasai Lautan Hindia maka menjadi kunci percaturan dunia!
Fakta lain, sebelum KTT 2004 di Sea Island Georgia, Washington, Pemerintah AS mengeluarkan kertas kerja berjudul ”Kemitraan G-8 dan Timur Tengah Raya”. Dan di bagian yang berjudul Peluang Ekonomi, ada seruan Washington untuk :
“Sebuah transformasi ekonomi besar-besaran serupa dengan yang dilakukan oleh negara-negara komunis Eropa Tengah dan Timur sebelumnya”
Ini rupanya! Agaknya permainan smart power di Kawasan Jalur Sutra dianalogikan atau ingin disamakan pola operasinya sewaktu ia meruntuhkan komunis di Eropa Timur doeloe.
Cetak biru skenario perubahan rezim di Kelompok Negara Jalur Sutra selain ajuan proposal Perle-Feith, juga diawaki oleh sinergi antara RAND Corportion, lembaga think tank pertahanan AS bersama beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang HAM, demokratisasi dan lainnya non kekerasan yang akan dijelaskan dibawah ini. Yang menarik disini ialah para peneliti RAND telah menyempurnakan teknik penggantian rezim secara non konvensional dengan samaran “berkerumun”. Methode pengerahan pemuda melalui jaringan digital dalam formasi protes tabrak lari bergerak seperti sekawanan lebah. Maka pantas jika sepintas gerakan rakyat terlihat seperti massa cair namun ternyata punya daya sengat, dan mampu “menyengat” Ben Ali, Mubarak dan lain-lain dari kursi kekuasaan.
Selanjutnya juga sinergi RAND dengan Freedom House dan LSM yang didanai Washington untuk spesial proyek ganti rezim, dan National Endowment for Democracy (NED) berada tepat di jantung gejolak yang kini melanda negara-negara di Jalur Sutra. NED adalah LSM non-profit tetapi menerima alokasi tahunan untuk proyek internasional dari Kongres AS, tetapi karena bukan instansi pemerintah maka tidak tunduk pada pengawasan Kongres. NED adalah lembaga koordinator destabilisasi rezim dan perubahan pemerintahan. Ia aktif di Tibet hingga Ukraina, Venezuela hingga Tunisia, dari Kuwait hingga Maroko dalam rangka membentuk kembali Tatanan Dunia Baru setelah runtuhnya Uni Soviet (Pidato George HW Bush, di depan Konges AS, 1991).
Dewan NED Direksi mencakup mantan Menteri Pertahanan dan Deputi kepala CIA, Frank Carlucci dari Grup Carlyle; pensiunan Jenderal Wesley Clark dari NATO; politisi neo-konservatif Zalmay Khalilzad, arsitek invasi Bush ke Afghanistan dan kemudian menjadi duta besar AS untuk Afghanistan serta wilayah pendudukan Irak. Anggota dewan NED lainnya, Vin Weber, merupakan salah satu pimpinan satuan tugas independen atas Arab Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Reformasi di Dunia bersama dengan mantan Menlu AS Madeleine Albright, dan anggota pendiri dari lembaga think-tank dari Project for a New American Century dengan Dick Cheney dan Rumsfeld.
Dana NED disalurkan ke negara target melalui empat “Yayasan Inti” yaitu : (1) National Democratic Institute for International Affairs (NDIIA) terkait dengan Partai Demokrat; (2) Institute International Republic (IIR) terikat dengan Partai Republik; (3) The American Center for International Labor Solidarity terkait dengan AFL- CIO (federasi buruh AS) dan Departemen Luar Negeri AS; dan (4) Center for International Private Enterprise (CIPE) terkait dengan US Chamber of Commerce (KADIN Amerika).
Jelas sudah, bahwa gejolak massa di Kawasan Jalur Sutra bukanlah sebuah peristiwa alami kendati bahan dasarnya (kemiskinan, korupsi dan seterursnya) riil nyata di masyarakat, tetapi yang ingin dicatat disini bahwa gerakan itu merupakan rencana strategis AS dan sekutu membentuk kawasan baru guna mengendalikan minyak, pendapatan, dan mengendalikan ekonomi seluruh daerah, baik dari Maroko hingga ke perbatasan Cina (Xinjiang). Ya, sebuah agenda menciptakan Timur Tengah Raya di bawah cengkeraman korporasi-korporasi AS sebagai pengendali utama arus modal dan aliran energi dari Cina, Rusia, dan Uni Eropa.
Persoalannya kini ialah: Ketiadaan dana guna menggerakkan operasi siluman di Jalur Sutra akibat krisis ekonomi melanda AS dan sekutu, justru berpotensi smart power lepas kendali, tak sesuai dengan skenario diinginkan. Barangkali inilah yang menjadi kekhawatiran selama ini. Operasi dalam rangka menciptakan Timur Tengah Raya dibawah cengkraman korporasi raksasa (asing) justru bisa menimbulkan fenomena “Kebangkitan Islam” khususnya di Dunia Arab dan sekitarnya (Afrika Utara) yang selama ini menginduk pada sistem dan nilai asing.
Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei, atau Rahbar tahun lalu (2010) dalam pertemuan dengan para pejuang Palestina, menyinggung transformasi di kawasan dan masalah Palestina, “Tidak diragukan bahwa sesuai kenyataan yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT, Timur Tengah baru akan terbentuk dan kawasan itu adalah akan menjadi Timur Tengah Islami”.
Dengan demikian, apa yang terjadi di Jalur Sutra kini adalah sebuah perlombaan dan pilihan, apakah bangsa-bangsa di kawasan tersebut memilih Timur Tengah Raya ala Barat, atau Timur Tengah Islami sesuai ramalan Rahbar? Inilah sebuah operasi yang berani tetapi sarat resiko bagi AS dan sekutu, sekaligus merupakan momentum strategis bagi Kelompok Negara di Kawasan Jalur Sutra dalam rangka menyongsong hari depan yang lebih baik.
Terimakasih
