Perseteruan Gedung Putih versus Pentagon: Apa Sasaran Strategis Trump Sesungguhnya?

Bagikan artikel ini

Menyusul pengunduran diri James Mattis sebagai menteri pertahanan, kiranya penting menyorot perbedaan kebijakan strategis bidang keamanan nasional antara Gedung Putih dan Pentagon.

Hal tersurat melalui salah satu paragraph surat pengunduran diri James Mattis. “Oleh sebab anda berhak mempunyai menteri pertahanan yang sepaham dengan visi presiden, saya berkeyakinan lebih baik mengundurkan diri dari jabatan saya selaku menteri pertahanan.”

Menariknya, dalam beberapa paragraph sebelum sampai pada putusan pengunduran dirinya, Mattis menekankan beberapa isu pokok yang nampaknya jadi pemicu silang-sengketa antara dirinya dan Presiden Donald Trump. Yaitu ancaman terorisme, pentingnya pembentukan aliansi militer AS dengan negara-negara sekutunya, serta betapa berbahayanya Rusia dan Cina sebagai musuh utama AS.

Sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa Presiden Trump tidak sependapat dengan  ketiga isu sentral yang dikemukakan Mattis sebagai konsideran keputusannya untuk mundur sebagai menteri pertahanan. Memang kalau kita cermati, ketiga isu strategis tersebut selama ini mencerminkan sudut pandang konvensional yang dianut para penentu kebijakan keamanan nasional  maupun media-media arus utama AS.

Sisi lain yang tak kalah menarik, pengunduran Mattis bersamaan dengan penarikan mundur tentara AS dari Suriah dan Afghanistan. Maka logis jika beberapa media di Amerika beranggapan bahwa Mattis tidak sependapat dengan kebijakan Presiden Trump menarik mundur pasukannya dari Suriah dan Afghanistan.

Apalagi hanya beberapa waktu berselang sejak mundurnya Mattis, Trump mengunjungi tentara AS di bercokol di Irak, Serangkaian manuver Trump tersebut nampaknya dipandang Pentagon sebagai sikap lunak terhadap Rusia dan Cina, yang dalam rumusan Dokumen Kebijakan Keamanan Nasional AS yang dirilis Pentagon, tetap memandang Rusia dan Cina sebagai musuh utama (principle enemies).

Namun, apakah berarti posisi Trump dalam bahaya menyusul perbedaan kebijakan antara Gedung Putih dan Pentagon?

Caleb Maupin, analisis Politik dan aktivis asal New York, memandang posisi Trump saat ini dalam bahaya karena Pentagon sepertinya tidak kooperatif. Bahkan Trump tidak dihargai oleh pejabat-pejabat eselon puncak Pentagon.

Baca: Trump Against the Pentagon? Possible Shifting of White House Alliances

Kalau menelisik kesejarahannya, benturan antara presiden AS sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dengan kalangan militer, kasus Trump versus Mattis kiranya bukan kali pertama. Presiden Abraham Lincoln pernah memecat George McLellan. Presiden Harry Truman juga pernah memecat Jendral Douglas McArthur ketika mengancam akan menjatuhkan bom atom di Cina tanpa otoritas politik dari presiden.

Menariknya, Caleb Maupin juga menyorot perbedaan visi antara badan intelijen CIA versus Pentagon pada era kepresidenan John F Kennedy. Menurut Caleb, dan saya kira juga dianut oleh beberapa sejarawan yang mengkaji politik Amerika, terbunuhnya Kennedy pun akibat dari perseteruan antara CIA dan Pentagon.

Bertentangan dengan kebijakan garis keras Pentagon, Kennedy menentang pengiriman pasukan AS ke Kuba menyusul kegagalan invasi militer yang dimotori oleh orang-orang Kuba pengasingan pengikut rejim Fulgensio Batista yang digulingkan pemimpin revolusi Kuba Fidel Castro ke Bay of Pigs/Teluk Baby.

Kennedy juga menentang eskalasi Perang Vietnam, ketika tentara AS berpihak pada Vietnam Selatan menghadapi Vietham Utara yang didukung Uni Soviet.

Dengan kata lain, meski Kennedy sependapat bahwa komunisme merupakan musuh utama dalam Perang Dingin, namun lebih baik menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri yang bertumpu pada niat baik dan kemurahan hati.

Ketika Lyndon B Johson ambil alih tampuk kepresidenan, Johnson langsung memperluas eskalasi serangan militer besar-besaran terhadap Vietnam Utara. Akibatnya, Johnson mundur dari pencalonan presiden karena masyarakat Amerika antipati dan muak dengan perang berkepanjangan di Vietnam, sehingga berakibat banyaknya korban jiwa prajurit AS di Vietnam.

Sepertinya, ketika badan intelijen CIA punya pengaruh kuat pada periode kepresidenan, pengaruh Pentagon sebaliknya justru melemah dalam menentukan arah kebijakan strategis keamanan nasional AS. Salah satu contoh, di era kepresidenan Jimmy Carter.

Ketika rakyat AS masih trauma dengan Perang Vietnam yang bermuara pada kekalahan militer, Carter menerapkan pendekatan soft power dan non-militer. Namun pada saat yang sama, Carter berada dalam pengaruh kuat dari Zbignew Brzezinski, aktor intelektual anti komunis yang menjalin hubungan kerja yang serasi dengan CIA.

Kala itu, ada dua proyek besar yang dijalankan pemerintahan Carter yang skemanya dirancang Brzezinski. Pertama, mendorong terciptanya prakondisi perlawanan di kalangan para cendekiawan yang kritis terhadap rejim-rejim komunis di Eropa Timur.

Kedua, memprakarsai dukungan terhadap kelompok-kelompok Islam radikal yang berhaluan Wahabi sebagai agen-agen perpanjangan tangan (Proxy Agents) untuk melancarkan aksi-aksi bersenjata, khususnya di Afghanistan, yang kala itu diduduki tentara Uni Soviet.

Alhasil, Carter sangat disukai oleh CIA, namun amat dibenci oleh Pentagon. Apalagi ketika pada 1979, rejim Shah Iran Reza Pahlevi runtuh kekuasaanya menyusul keberhasilan Revolusi Islam Iran pimpinan Ayatullah Khomeini.

Pada era kepresidenan Ronald Reagan, pendulum justru bergeser ke arah sebaliknya. Kubu Pentagon justru dalam posisi berpengaruh dalam pembuatan kebijakan strategis keamanan nasional AS. Anggaran belanja militer Amerika meningkat mencapai 456,5 miliar dolar AS pada 1987. Padahal di era sebelumnya, hanya sekitar 325,1 miliar dolar AS pada 1980, dan 339,6 juta dolar AS pada 1981. (Berdasarkan data dari the Center for Strategic and Budgetary Assessments .

Peningkatan anggaran militer pada era Reagan itu dialokasikan untuk pengadaan peralatan militer, maupun program-program Penelitian dan Pengembangan. Khusus untuk pengadaan peralatan militer, anggaran melonjak drastis yang pada 1980 sebesar 71,2 miliar dolar AS, naik jadi 147,3 miliar dolar AS di era kepresidenan Reagan yang berada dalam pengaruh kuat Pentagon.

Di era Trump, sebenarnya sejak awal masa pemerintahannya, Gedung Putih dan Pentagon cukup harmonis. Justru dengan CIA hubungannya amat buruk. Mulanya Trump menaikkan anggaran militernya, bahkan membiarkan Pentagon menggunakan peralatan non-nuklir yang dikenal sebagai MOAB, di Afghanistan.

Bahkan Trump juga mendorong Arab Saudi untuk membeli peralatan-peralatan militer strategis produk Amerika melalui para kontraktor pertahanan yang barang tentu berhubungan dengan para pemain kunci di Pentagon.

Namun sontak pada Desember lalu, Trump mengecam membengkaknya pengeluaran anggaran militer AS melalui cuitannya di twitter. Yang kemudian jadi isyarat bakal ditarikmundurnya pasukan AS di Suriah dan Afghanistan.

Singkat cerita, Gedung Putih dan Pentagon sejak Desember lalu berbeda haluan kebijakan dalam bidang keamanan nasional.

Kalau kita cermati struktur narasi surat pengunduran diri Mattis, nampak jelas bahwa Presiden Trump tidak sependapat dengan penilaian strategis dan arah kebijakan Pentagon. Dan agaknya punya visi yang berbeda dalam menghadapi Rusia dan Cina.

Sebab jika kita cermati, persekutuan Rusia-Cina dengan beberapa negara mitranya, cenderung bersifat longgar dan relatif tidak kaku, dibandingkan persekutuan AS dengan Arab Saudi atau Korea Selatan.

Meski demikian, melalui Skema kerjasama ekonomi  The Eurasian Economic Union dan One Belt One Road, Rusia dan Cina telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, bertujuan menstabilkan dan meningkatkan taraf hidup dari negara-negara tetangganya. Tanpa mempromosikan imbal jasa bagi kepentingan nasional kedua negara adikuasa pesaing AS tersebut.

Maka itu menarik menyingkap agenda di balik perseteruan Trump dengan Pentagon ke depan, maupun prospek kelangsungan kekuasaan Trump. Sebab kalangan militer maupun para pengusaha besar AS yang bisnis utamanya bergerak dalam pabrik-pabrik manufaktur pertahanan, merupakan konstituen politik yang sangat kuat, yang telah mengantarkan Trump dan Mike Pence berkuasa di Gedung Putih.

Diolah kembali oleh Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute.   

Facebook Comments