Isu ini (Indo-Pasifik) merupakan hal yang strategis bagi Indonesia dan ASEAN yang terletak di tengah-tengah atau sebagai poros kedua kawasan, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Retno Marsudi
TheGlobalReview.com
Kurang dari 6 bulan lagi, masa jabatan presiden Jokowi akan berakhir. Jika gagal meraih kembali kursi nomor satu di negeri ini pada April mendatang, maka praktis bisa dipastikan, ia hanya akan menyambangi beberapa lagi forum kenegaraan dan sekaligus menjadi yang terakhir kalinya. Di antara banyaknya international summit yang strategis perannya bagi kepentingan Indonesia, terselip satu forum yang dianggap urgent bagi siapapun yang menjabat presiden republik ini.
Adalah East Asia Summit (EAS) yang merupakan ajang pertemuan bergengsi bagi para kepala negara dan mempunyai nilai vital bagi kelangsungan kepentingan nasional setiap negara didalamnya. Karena EAS ini sendiri berhasil mengikat 18 negara dengan latar belakang national power yang hampir sebagiannya diisi para pemain kunci politik dunia.
Sebut saja, ada Cina dan Jepang yang sedari awal sudah menjadi inisiator terbentuknya EAS ini di tahun 2005. Lalu disusul bergabungnya AS dan Rusia di medio 2011 yang sekaligus meramaikan jalannya dinamika politik dalam kawasan Asia Timur-Pasifik (Titik berat kawasan EAS ini terbentuk).
Selain berisikan kekuatan-kekuatan utama global, forum EAS ini pun diisi oleh middle power state. Semisal adanya Selandia Baru, Korea Selatan hingga negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Tidak berhenti disitu, EAS juga menampilkan Rusia, Jepang, Australia dan India sebagai struktur power penyeimbang atas duo kekuatan global saat ini (AS-Cina).
Jika tak ada aral melintang, kesemua negara di atas akan berkumpul dalam gelaran EAS yang ke-13 di Singapura pada esok hari (14-15 November). Tentu dalam kesempatan pertemuan tahunan itu, Indonesia akan mengemban misi penting dalam rangka menggapai kepentingan nasional. Tentu pula, politik luar negeri Jokowi akan diuji dalam momen forum EAS ini.
Politik Luar Negeri Jokowi dalam EAS
Kepentingan Indonesia yang terpenting dalam EAS ini adalah bagaimana mengaktualisasikan konsepsi Indo-Pasifik ala Indonesia. Setidaknya, ini adalah respon atas dinamika politik internasional yang semakin hari semakin dinamis dalam kawasan Asia Pasifik. Lebih daripada itu, juga sebagai respon atas geliat AS dengan Indo-Pasifiknya atapun Cina melalui the China’s Belt and Road Initiatives (BRI).
Jokowi akan datang ke Singapura dengan mengusung konsepsi Indo-Pasifik ala Indonesia yang mengedepankan ide dan gagasan yang setidaknya bersifat interdependensi. Karena Indonesia mau tidak mau bakal melihat EAS ini sebagai “ruang hidup” regionalisme yang dapat menekan berbagai permasalahan dan menumbuhkan kohesi regional.
Terkait interdependensi, Robert Keohane dan Joseph Nye Jr dalam Power and interdependences: World politics in transition menuliskan hubungan kerjasama yang bersifat interdependensi akan membentuk agenda-agenda, lalu menentukan formasi aliansi yang berdasarkan struktur power dan kepentingan bersama. Alhasil hubungan kerjasama akan bermuara pada relasi yang saling ketergantungan.
Sedangkan visi Jokowi dalam Indonesia’s Indo-Pacific cooperation concept menekankan pada tiga poin. Sebagaimana yang dikutip dari Jansen Tham dalam thediplomat.com yang menuliskan, First, ASEAN continues to create an environment that respects international law, promotes dialogue and peaceful dispute settlement, and avoids any use of force. Second, ASEAN needs to address transnational security challenges, such as terrorism, drug trafficking, human trafficking, and piracy. Third ASEAN should create “new economic growth centers” in the Indian and South Pacific Oceans via “an open and fair economic system.”
Terkait dengan 3 visi Indo-Pasifik Jokowi di atas, maka terlihat jelas Indonesia akan tampil sebagai aktor utama dalam menggagas ASEAN sebagai regionalisme yang pro-aktif. ASEAN akan mengemban misi dalam mempertahankan peran strategisnya pada pertautan sistem politik internasional. Lalu konsepsi Indo Pasifik ala Indonesia pun akan menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai region yang terbuka, inklusif dan menghormati hukum internasional serta mampu menciptakan iklim kerjasama yang kooperatif–saling ketergantungan antar sesama negara.
Di sisi lain, konsepsi Indonesia’s Indo-Pacific ini dapat pula dijadikan platform sebagai kelanjutan konsepsi politik luar negeri global maritime axis. Jika demikian adanya, Indonesia akan memanfaatkan konsepsi tersebut agar bisa mengaktualisasikan takdir geopolitik sebagai bangsa maritim. Bahkan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan memperlihatkan kepada dunia (melalui forum EAS), bahwa national power Indonesia yang berdasarkan kekuatan maritim adalah jati diri kekuatan nasional.
Namun berbagai kemungkinan di atas nampaknya akan berbenturan dengan beberapa hal. Pertama seputar optimisme Indonesia dengan ASEAN dan kedua tentang bagaimana eksistensi kekuatan-kekuatan global terutama AS dan Cina dalam mempengaruhi jalannya konsepsi Indo-Pasifik ala Indonesia.
Problematika Regionalisme ASEAN sebagai Penghambat
Momen peringatan ASEAN yang masuki usia ke-50 tahun/tempo.co
Tentu terlihat sah-sah saja ketika ide dan gagasan Indo-Pasifik ala Indonesia yang mengusung Indonesia sendiri sebagai key player dalam ASEAN. Namun, perhatian atas kohesivitas ASEAN sebagai sebuah regionalisme harus pula diperhitungkan. Jangan sampai kalkulasi politik Indonesia luput terhadap permasalahan kohesivitas tersebut.
Karena, permasalahan kohesifitas antar ke-10 negara dalam ASEAN merupakan masalah tradisional yang seolah belum terpecahkan. Pertama, di sekitar bagaimana problematika tantangan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan. Masalah dalam voting keputusan ini menjadi persoalan manakala pembahasan cakupan isu-isu yang diperluas menyangkut bidang-bidang kerjasama yang baru sama sekali (seperti isu cyber crime).
Hal di atas dipicu oleh perbedaan kepentingan nasional yang harus dipenuhi semakin banyak, sehingga mengakibatkan pencapaian konsensus yang bulat akan lebih sulit dicapai. Di satu sisi, jika mekanisme terlau formal dan legalisitk, maka akan melunturkan semangat ASEAN yang dari sejak awal terbentuknya menekankan asas perdamaian dan kebebasan. Tapi sebaliknya, ASEAN pun tidak bisa menempuh mekanisme pengambilan keputusan yang mengandalkan rasa persahabatan.
Kedua, problematika berkisar pada masalah ekonomi. Walau sudah ada ASEAN Economics Community (AEC) sebagai konsensus ekonomi regional, akan tetapi konsensus tersebut bukan tanpa celah. Pasalnya, tantangan ASEAN adalah bagaimana memenangkan hati rakyat di negara masing-masing anggota, bahwa keikutsertaan dalam proses liberalisasi perdagangan dapat menguntungkan dalam jangka panjang.
Karena itu, alih-alih kerjasama ekonomi yang akan menjadi lokomotif solidaritas ASEAN, malah justru kerjasama semacam ini dapat berubah menjadi persaingan yang merugikan. Jadi, walaupun asas liberalisme ekonomi dalam ASEAN yang logic frame-nya adalah kesejahteraan bersama dan saling menguntungkan, tapi yang terjadi sesungguhnya adalah hubungan ekonomi atas rasa persaingan.
Ketiga, berkaitan dengan bagaimana ASEAN memandang soal pengelolahan konflik. Penanganan konflik semisal perbatasan wilayah saja hingga kini masih menjadi ihwal dalam menimbulkan potensi konflik bilateral bahkan multilateral. Semisal Indonesia dengan negara tetangganya seperti Malaysia atau Singapura. Maupun tentang bagaimana relevansi ASEAN Regional Forum (ARF) dalam memperkecil eskalasi konflik Laut Cina Selatan, misalnya.
Keempat, ASEAN pun tidak terlepas dari pengaruh negara-negara yang notabenenya sebagai negara eksternal kawasan. Hal ini berdasarkan bagaimana ASEAN mempertahankan ketahanan intra-nya dalam menghadapi persaingan di antara negara-negara besar. Karena, sejak era perang dingin, lalu kemudian satu-kesatuan Asia Tenggara pun tidak dapat menjamin kawasan bebas dari pengaruh dan dampak negara-negara yang memilki struktur power lebih besar.
Melalui keempat problematika regionalisme ASEAN seperti di atas, maka tentu akan berdampak pula pada sejauh mana kohesivitas ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang dapat bersifat komplementer dan kooperatif demi kepentingan bersama. Maka dari itu, konsepsi Indo-Pasifik ala Indonesia yang menegaskan ASEAN sebagai pihak yang sentralistik akan mendapati banyak hambatan dalam pelaksanan dan perkembangannya.
Indonesia akan Head to head dengan AS dan Cina
Trump dan Xijinping/idntimes.com
Jalannya kepentingan Indonesia dalam mengembangkan konsepsi (sendiri) Indo-Pasifik pun akan diuji dan dihambat oleh eksistensi AS dan Cina. Baik Trump atau Xi Jinping, tentu tidak akan memandang sebelah mata terobosan apa yang digagas Jokowi.
Karena jika konsepsi ini berjalan mulus, maka kepentingan AS dalam Indo Pacific strategy yang digulirkan bersama sekutu-sekutunya (Jepang, India dan Australia) akan berjalan sebaliknya. Terlebih kematangan konsep Trump dan Abe sebagai inisiator utama Indo-Pacific strategy masih patut dipertanyakan. Bukan menjadi hal yang mustahil, ketika konsepsi Indo-Pasifik ala Indonesia ini akan menjadi ancaman yang berarti bagi peracik strategi gedung putih. Walau nanti dampak yang dihasilkan tidak bersifat dominan kedepannya.
Begitupun dengan apa yang akan menimpa Cina, jika Jokowi berhasil mengaktualisasikan Indonesia’s Indo Pacific-nya. Tentu pihak Beijing akan turut mengalami dekadensi dalam memasarkan proyek the China’s Belt and Road Initiatives, mengingat kawasan Asia Tenggara di mata Cina sebagai kawasan ber-prospek tinggi. Di tambah geopolitik Indonesia yang berada dalam posisi silang dunia, yang tentunya akan berdampak sekali bagi kelangsungan ambisi politik luar negeri Cina abad 21 ini.
Oleh karena itu, baik Washington atau Beijing tidak akan segan-segan menjadi pihak pertama yang akan menentang ambisi Indonesia.
Menjadi Dilema bagi Indonesia
Dengan mengedepankan rasa optimisme, maka Indonesia sudah sepantasnya bermanuver demikian agresifnya. Hal ini sejalan dengan spirit politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Namun seribu sayang, ujian bagi konsepsi Indo-Pasifik ala Indonesia ini bersifat kompleks. Tidak hanya menemukan ‘jalan buntu’ karena pemasalahan dalam internal ASEAN, tapi juga disaat bersamaan datang ujian yang lebih besar dari negara-negara sekaliber AS dan Cina.
Tentu permasalahan bagi aktualisasi konsepsi Indonesia’s Indo-Pacific yang ingin menciptakan ‘ruang hidup’ baru di kawasan Asia Pasifik ini adalah persoalan bagaimana kepemilikan power Indonesia itu sendiri. Dengan national power yang sekarang ini belum terlihat dioptimalkan secara sungguh-sungguh, sehingga kemudian Indonesia akan kesulitan dalam menancapkan pengaruh, dominasi, apalagi hegemoni-nya dalam sistem politik internasional–sebagai upaya memenuhi kepentingan nasional. Karena suka tidak suka, Indonesia pun harus ‘buka mata’ atas realitas politik yang tengah berlangsung.
Rohman Wibowo, Junior Research Associate Global Future Institute (GFI)
