Tidak banyak yang mengetahui bahwa Cina sejak dulu sudah mempersiapkan diri dengan strategi zona abu-abunya. Strategi zona abu-abu sengaja dirancang untuk menciptakan payung perlindungan atas kedaulatan baik pulau, laut, dan udara yang disengketakan. Pertanyaannya apakah laut Natuna dan juga Laut Cina Selatan masuk dalam bidikan Cina dalam dalam setrategi zona-abu-abunya.
Dengan melihat gelagat Cina dengan beroperasinya kapal-kapal ikan di perairan Natuna dan juga di Laut Cina Selatan, penulis memprediksi kuat bahwa kedua wilayah tersebut masuk bidikan dalam strategi zona abu-abunya.
Untuk melakukannya, Cina menggunakan instrumen kekuatan maritim angkatan laut dan non-militer yang dapat memaksa pihak luar melakukan kehendaknya di wilayah maritim. Dalam hal ini, Beijing memaksakan monopoli kekuatan militer dan sipil sekaligus sinyal perlawanan terhadap pihak-pihak luar yang melawannya, tidak hanya pada negara-negara Asia, tetapi juga di luar Asia, seperi Amerika dan Eropa. Tentu Cina juga sudah mempertimbangangkan segala konsekuensinya berdasarkan hukum laut, dan tatanan maritim liberal di mana semua negara perdagangan bergantung atasnya.
Namun, Beijing membuat kekuatan-kekuatan yang tidak sederhana, mulai dari Penjaga Pantai Cina, kapal nelayan, pedagang, yang kesemuannya itu bagian dari strateginya. Kepemimpinan Cina telah berhasil membangun armada penangkapan ikan, pelayaran komersial, dan layanan penegakan hukum sebagai perpanjangan paramiliter kekuatan lautnya.
Dengan demikian, provokasi China pada pemerintah Indonesia menyusul keberadaan sejumlah kapal ikan China yang memasuki perairan Natuna Kepulauan Riau pada 19 Desember 2019 silam harus mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia.
Sebagaimana dinyatakan oleh anggota Komisi I DPR Sukamta dalam diskusi bertajuk “Kedaulatan RI atas Natuna” di Jakarta, Senin (13/1/2020) bahwa kepentingan China datang ke Natuna bukan hanya mencari ikan, melainkan juga mengincar sumber daya lain yang ada di bawah laut.
Kepulauan Natuna terletak di perbatasan negara Indonesia dan berada jauh di tengah lautan dan mencorok ke Laut Cina Selatan, memang menjadi incaran yang sangat potensial untuk diperebutkan.
Kesengajaan kapal-kapal China yang masuk masuk ke perairan Natuna dan melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia malah menjadi presenden buruk bagi hubungan kedua negara.
Klaim sepihak Cina atas Laut Natuna boleh jadi karena di wilayah ini, selain menampung ladang gas dan minyak bumi yang melimpah, juga menyimpan daya tarik tersendiri melalui potensi wisatanya berupa pantai-pantai indah nan eksotis dengan pasir putihnya, hutan, sawah, ladang kelapa dan cengkehnya. Belum lagi perbukitan gunung dan hutan yang masih lestari dan sumber air yang sangat baik.
Dengan demikian sikap tegas dan berani dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menjadi harga mati dalam memperjuangkan, mengelola, menjaga dan mempertahankan segala potensi yang ada di wilayah teritorialnya.
Pemerintah Indonesia sudah memastikan bahwa pemerintah Cina telah melanggar batas-batas lautan yang sudah ditetapkan oleh persetujuan Internasional dalam Unclos 1982 tentang batas teritorial perairan laut Negara.
Memang, sebagaimana data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM), Indonesia memiliki cadangan gas bumi mencapai 144,06 triliun kaki kubik (TCF), terdiri dari cadangan terbukti (P1) sebesar 101,22 TSCF dan cadangan potensial (P2) 42,84 TSCF. Cadangan gas terbesar di Indonesia berada di Natuna, tepatnya berada di Blok East Natuna 49,87 TCF. Selanjutnya disusul Blok Masela di Maluku 16,73 TCF, dan Blok Indonesia Deepwater Development (IDD) di Selat Makassar 2,66 TCF.
Besarnya kandungan gas alam di Natuna tersebut, membuatnya disebut-sebut sebagai cadangan gas terbesar di Asia Pasifik. East Natuna direncanakan baru bisa memproduksi gas pada tahun 2027. Lamanya produksi karena belum ada teknologi yang mumpuni untuk menyedot gas di kedalaman laut Natuna.
Sudarto Murtaufiq, peneliti senior Global Future Institute
