Silangsengkarut informasi terkait kasus korupsi PKS membuat saya menyimpulkan satu hal: kita umumnya memang hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar; bukan mendengar apa yang memang benar. Saya seorang facebooker. Teman facebook saya yang berjumlah 5000 orang, berasal dari berbagai kalangan. Dan ini memberikan keuntungan bagi saya sebagai penulis. Di newsfeed saya terpampang ribuan postingan dari sudut pandang yang sangat beragam. Untuk kasus PKS, para pendukung PKS sejak kemarin  memposting link-link berjudul "AF minta maaf kepada PKS" atau "mengapa televisi menghentikan tayangan live setelah AF memberi kesaksian yang menunjukkan ketidakbersalahan LHI". Sebaliknya, mereka yang kontra, akan memberikan link berita yang tidak disebut-sebut oleh para simpatisan PKS, misalnya rekaman pembicaraan LHI dan AF soal perempuan dan uang. Padahal, rekaman itu diputar dalam sidang yang sama, di hari yang sama. Seorang facebooker bahkan menulis ulang pernyataan-pernyataan elit PKS yang tadinya mengaku tidak kenal AF, akhirnya di persidangan terbukti mereka semua pernah berhubungan dengan AF.

Melanjutkan tulisan sederhana ini, pertanyaan yang timbul ialah: sejak kapan “polisi dunia” sebagai teori yang dikembangkan AS terlihat melemah? Tidak banyak artikel, atau barangkali tidak akan ditemui satu literatur pun sengaja mencatat pelemahan operasional ‘teori polisi dunia’. Tetapi menyimak fakta lapangan, proses kerontokan itu dimulai ketika Paman Sam aktif menjalankan US Military Roadmap (peta jalan perang) yang dinilai sebagai desain global penaklukan dunia ---dimana salah satunya menyerbu Iran--- tidak tanggung-tanggung, “peta” tersebut terpampang di Pentagon sejak pertengahan 1990-an (Baca: Prof Michel Chossudovsky, Mempersiapkan Perang Dunia III, Target Iran, 1 Agustus 2010, www.globalresearch.ca).

Masih ingat “Teori Dominasi”-nya Jean Bricmont? Ini bunyinya: “setiap sistem dominasi tergantung kekuatan militer, tetapi selalu membutuhkan pembenaran ideologis”. Menyimak hal di atas, sekurang-kurangnya ada dua unsur pokok dalam sistem tersebut. Pertama, kekuatan militer. Kedua, pembenaran ideologis. Selanjutnya ulasan atas simbiosis mutualisme kedua unsur tadi akan dibahas sepintas di awal catatan ini sebelum masuk ke materi inti sesuai judul di atas. Inilah uraiannya.

Mencari Titik Temu Dua Kepentingan Nasional

Dalam roundtable discussion (25/4/2013) yang digelar Global Future Institute (GFI) tercatat, bahwa peluang Rusia selain penyeimbang global juga persekutuan bersama Cina, India dan Afrika Selatan baik secara bilateral ataupun multilateral melalui forum BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan), SCO, dan lainnya cukup diperhitungkan, terutama oleh kelompok negara yang berseberangan baik pragmatis terutama lawan secara ideologis. Terpilihnya Azevedo dari Brazil menjadi Ketua WTO yang nota bene kelompok BRICS, semakin membuktikan bahwa geliat BRICS tengah memainkan peran signifikan dalam dinamika geo-ekonomi global. Dan peluang Rusia tadi ---dalam hal sebagai penyeimbang--- kelihatannya semakin dekat dengan (inti) kepentingan nasionalnya menjadi superpower.

 

“Kebijakan Pragmatis dan Non Ideologis” ala Putin

Mencermati prospek hubungan antara Indonesia – Rusia, sebaiknya diurai dulu kekuatan dan kelemahan Beruang Merah sebagai pertimbangan kelak. Kendati masih punya kelemahan di satu sisi ---negara mana yang tak punya kelemahan?--- akan tetapi ia memiliki keunggulan daripada AS dan sekutu yang selama ini mendominasi “hubungan” dengan republik tercinta ini. Artinya selain militer, sejarah dan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kedirgantaraan, kepemimpinan kuat di era Putin, sisi menonjol lain bahwa Rusia kini telah berubah menjadi net oil exporter serta autharky, yakni negara swasembada yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Silahkan dibandingkan dengan para adidaya Barat yang rata-rata net oil importer. Apalagi AS yang kebutuhan minyaknya sekitar 20-an juta lebih barel/per hari sehingga setiap langkah politik luar negerinya cenderung mengembangkan pola kolonialisasi entah via hard power (simetris) ataupun smart power (asimetris), tetapi hakiki tujuannya semata-mata karena minyak, minyak dan minyak.

Politik praktis memang bukan apa yang tersurat, melainkan apa yang tersirat. Jika Bush berbicara soal hak azasi manusia, maka yang ia dimaksud adalah minyak dan gas alam (Pepe Escobar, Asia Times, 27/9,2007).

(Tanggapan Makalah: “Saatnya Menoleh ke Rusia bagi Kepentingan Strategis Indonesia” oleh Santos Winarso Dwiyogo, Kepala Divisi Masalah Bilateral dan Hubungan Internasional, Set Wapres RI dalam Roundtable Discussion di Global Future Institute, Kamis 25 April 2013, Jakarta)

Pengantar Redaksi: artikel ini merupakan makalah Dina Y Sulaeman pada seminar nasional yang mengusung tema "Indonesia, Perempuan, dan Jati Diri Bangsa" yang berlangsung pada Rabu, 1/5/13, 09.00-14.00 di Aula Syahida Inn Kampus II UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Berikut isi makalahnya:

Proposal Penggabungan Saudi-Bahrain

Berdasarkan laporan terbaru, Arab Saudi berusaha bergabung dengan Bahrain sesuai dengan rencana menyatukan enam negara Arab anggota Dewan Kerjasama Teluk-Persia (P-GCC). Pada Desember 2011, Raja Abdullah menyerukan kepada negara-negara anggota P-GCC untuk bergerak melampaui tahap kerja sama dan menuju ke tahap penyatuan tersebut, meski menuai banyak protes dan demonstrasi.

The Group of Twenty (selanjutnya disebut G-20) ialah golongan negara atau kelompok 20 ekonomi utama yang terdiri atas 19 negara perekonomian besar plus Uni Eropa. Istilah lain G-20 adalah Finance Ministers and Central Bank Governors. Ia dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang diharapkan mampu menghimpun kekuatan ekonomi negara maju dan negara berkembang terkait isue-isue ekonomi global. Keanggotanya terdiri atas Afrika Selatan, Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, Argentina, Australia, RRC, Brasil, Britania Raya, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Turki, Perancis, Rusia dan Uni Eropa.