Persoalan korupsi dan penegakkan hukum memiliki keterkaitan yang sangat strategis. Perang melawan korupsi tidak akan bermanfaat apapun juga jika tidak diimbangi dengan penegakkan hukum yang memberikan efek jera terhadap koruptor itu sendiri. Bagaimanapun juga, ancaman merajalela dan sistemiknya korupsi di Indonesia sudah sangat mendesak, sehingga perlu segera mendapatkan “bailout” dengan cara menempatkan koruptor sama jahatnya dengan teroris, sehingga layak dihukum mati.

Tidak ada orang yang berkeinginan untuk bekerja dan mengadu nasib di luar negeri jika kondisi di dalam negeri memang dapat menjamin kesejahteraan mereka, sebab ada pepatah kuno yang menyebutkan “hujan emas di negara orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri”. Namun, apa daya karena lapangan pekerjaan dan kesempatan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri dirasa kurang dapat memberikan harapan yang indah bagi masa depannya, maka banyak masyarakat Indonesia yang mengadu nasib menjadi “buruh migran” atau TKI di luar negeri.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi, Kusmayanto Kadiman, heran dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan ganti rugi dampak semburan lumpur sebagai tanggung jawab pemerintah. Dan menurutnya amar putusan MK itu aneh.

Bersama delapan hakim Mahkamah Konstitusi lainnya, Mahfud MD dilaporkan ke Bareskrim Polri. Mahfud dan hakim lainnya diduga memalsukan data terkait putusan MK soal lumpur Lapindo.

Capone lahir dari keluarga pendatang di Brooklyn, New York di tahun 1899. Hanya sempat menyelesaikan sekolah dasar 6 tahun, ketika dia bergabung dan diterima sebagai anggota geng anak jalanan yang memiliki reputasi buruk. Kepala geng adalah seorang pendatang lainnya bernama Johnny Torrio. Lucky Luciano, yang juga akhirnya menjadi boss Mafia terkenal, termasuk dalam geng ini.

Pemerintah ketahuan ngotot mengajukan RUU Kamnas ke DPR untuk disahkan. RUU tersebut sudah lama tertahan dan bolak balik Istana - Senayan. Apa motivasi pemerintah yang sangat ngotot loloskan RUU Kamnas menjadi UU ? Bukankan UU yang ada sekarang ini sudah sangat memadai ? Siapa yang bermain?

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. diwakili Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsdya TNI Daryatmo, S.I.P., membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI  tahun 2012, bertempat di  Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/11/2012).

Konferensi Tingkat menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Peranan Perempuan dalam Pembangunan seharusnya dihadiri oleh 56 delegasi negara anggota. Namun baru 29 negara yang mengkonfirmasi hadir.

BP Migas itu memang layak dibubarkan karena sudah menjadi sarang korupsi. Produksi migas terus menurun sedangkan cost recovery terus naik. KPK sudah lama tahu bagaimana korupsi di BP Migas terkait cost recovery yang umumnya di mark up oleh KKKS bekerjasama dgn oknum-oknum BP Migas. Tapi KPK belum tahu informasi suap & korupsi pada premi asuransi di BP Migas yang nilainya Rp. 1 triliun per tahun.

Malaysia merupakan zona berbahaya bagi tenaga kerja Indonesia (TKI). Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz menyatakan itu dalam surat elektronik yang dikirimkan dari Jakarta, Rabu (14/1). Menurutnya, sepekan terakhir ini sudah dua TKI di Malaysia mengalami kasus memilukan sebagai korban tindak perkosaan.