» Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi » Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Hukum
30-11-2016
Oleh : Kurniadi *)
PROSES HUKUM KASUS AHOK, BISAKAH MENJADI SOLUSI DAMAI?
Suhu politik nasional menjelang unjukrasa “super damai” 212 (yang dalam medsos diplesetkan dengan Wiro Sableng) semakin memanas. Tampaknya upaya kanalisasi dari menggulirnya isu besar 212 tidak lagi terbendung baik ditataran nyata ataupun melalui medsos. Salah seorang pengamat asing yang tidak mau disebutkan namanya kepada penulis mengatakan “the current situation in Indonesia is look like as eruption of the volcano/situasi terkini di Indonesia nampak seperti ledakan gunung berapi”.


28-10-2016
Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, "Saya Tidak Kaget, Saya Diincar"

Dahlan Iskan resmi ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha, BUMD milik Pemprov Jawa Timur. Ini pernyataannya, Kamis (27/10/2016).


17-10-2016
Ketua Komisi A DPRD Kebumen Ditahan KPK

Minggu sore, Ketua Komisi A, DPRD kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Yudi Tri Hartanto, resmi berompi oranye KPK.


27-09-2016
Menanti Gebrakan BG di BIN

Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) usailah sudah  dilakukan, Rabu (7/9/2016). Komisi I DPR menyatakan Komjen Budi Gunawan atau BG layak dan patut menggantikan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

 


06-09-2016
Tito: Belum Ada Bukti Aliran Dana Freddy ke Petinggi Polri

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi belum menemukan bukti aliran dana terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman, kepada petinggi Kepolisian. Kepastian itu, kata Tito, didapat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas pleidoi Freddy di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan rekaman video di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.


18-08-2016
HUT Kemerdekaan RI, 82 Ribu Narapidana Dapat Remisi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan sebanyak 82.015 orang narapidana menerima keringanan hukuman atau remisi pada hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Jumlah tersebut dari total jumlah napi saat ini yakni sebanyak 131.954 orang.


22-06-2016
Hikmahanto: Indonesia Harus Konsisten Tolak Klaim Cina di Natuna

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, sebagaimana dilansir Antara, mengatakan, Indonesia sepatutnya memposisikan diri sebagai negara yang berkeberatan secara konsisten (persistent objector) atas okupasi Cina berdasarkan Sembilan Garis Putus.


20-06-2016
PPP: Tak Ada Partai yang Tak Komit Berantas Korupsi, tetapi....

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Rommahurmuziy mengatakan, hampir seluruh partai politik beranggapan bahwa korupsi merupakan musuh bersama.


09-05-2016
Urgensi Audit Dana Otsus
Melalui Otonomi Khusus bagi Papua dan Aceh, pemerintah pusat telah mengalokasikan puluhan triliun untuk mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Rp. 42 triliun dana Otsus diterima oleh Aceh sejak 2008-2015. Tahun anggaran 2016, terjadi peningkatan sebesar Rp. 618 miliar menjadi Rp. 7,675 triliun yang akan diterima Aceh. Sedangkan alokasi untuk Papua (Papua dan Papua Barat) diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Pemerintah telah mengalokasikan dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur total lebih dari Rp. 60 triliun.  Untuk tahun anggaran 2016, dana Otsus Papua naik menjadi Rp. 7,7 triliun (Papua sejumlah Rp. 5,4 triliun dan Papua Barat Rp. 2,3 triliun). Tambahan dana juga diberikan untuk infrastruktur provinsi Papua sebesar Rp. 2,2 triliun dan provinsi Papua Barat Rp. 1,1 triliun.

09-05-2016
Korupsi di Aceh : Ironi Pembangunan Aceh
Dominasi kekuatan politik lokal Aceh telah berlangsung sejak terbitnya PP No. 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh dan digelarnya pemilu tahun 2009 yang telah mengakomodir partai politik lokal.  Secara berturut-turut, Partai Aceh (PA) yang dianggap merepresentasikan aspirasi politik eks GAM memenangkan pemilu legislatif daerah pada 2009 menguasai 47 % suara dan 2014 mencapai 35,4 % suara.  Suara Partai Aceh ini jauh mengungguli perolehan suara Partai Nasional Aceh (PNA) yang juga didirikan oleh eks kombatan GAM yang hanya mencapai 6,8% pada tahun 2014.  Kader-kader eks GAM juga memenangkan sejumlah pemilihan kepala daerah di Aceh, dan menduduki jabatan-jabatan strategis dari mulai jabatan Gubernur hingga Bupati dan Walikota.

04-05-2016
Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono
Selama ini berkembang apriori pemerintah tidak cukup serius untuk menangkap buronan yang melarikan diri ke luar negeri setelah merampok uang negara triliunan rupiah.  Sejumlah koruptor perbankan kelas kakap yang telah divonis masih banyak yang berkeliaran di luar negeri kabur dari jerat hukum.  Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), diperkirakan lebih dari 45 pelaku korupsi yang telah melarikan diri, baik yang sudah kabur ke luar negeri maupun masih berada dalam negeri.  Sederet nama koruptor kelas kakap belum terjamah tangan penegak hukum, seperti Djoko Tjandra (terpidana kasus cessie Bank Bali dengan kerugian negara mencapai Rp. 546 miliar), Eddy Tansil (kasus ekspor fiktif senilai Rp. 1,3 triliun), Bambang Sutrisno (kasus BLBI yang melibatkan Bank Surya dengan kerugian negara mencapai Rp. 1,5 triliun), Sudjiono Timan (korupsi di BPUI dengan kerugian negara US$126 juta).  



123456   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi

Apakah Outcome Pilkada 2017 Bisa Eliminasi Korupsi Politik ?

Merajut Kebhinekaan dan Menangkal Radikalisme

Menguak Dibalik Kisah Kebenaran Cheng Ho dan Sejarah Islam Nusantara

Memberdayakan Mahasiswa Menghadapi Ancaman Global

Catatan Terkait Pilkada 2017

Memaksimalkan Relasi dengan "Saudara Tua"

Palestina Minta Dukungan Indonesia di Konferensi Paris

Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia

Nusantara sebagai Episentrum Kerajaan-Kerajaan Dunia

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »