» Memberi Makna Baru tentang Motif Politik Di Balik Pembunuhan Presiden Panama Omar Torrijos » Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil » Membaca IORA dari Sisi Lain Geopolitik » Indonesia dan Geopolitik Samudra Hindia » Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Kepentingan Nasional
14-03-2017
Oleh: Erlangga Pratama *)
Menyoal Manuver Vanuatu dan Solomon Islands dalam Isu Papua

Delegasi Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam momentum Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-34 di Jenewa, Swiss pada Jum’at, 3 Maret 2017, kembali membuat manuver yang provokatif. Pernyataan Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald Warsal, tentang isu pelanggaran HAM di Papua dan permintaan agar ada misi khusus PBB untuk menginvestigasi, jelas keliru, tidak didukung oleh pengetahuan empiris, data dan fakta terkini tentang berbagai kemajuan pembangunan di Papua.  Karena itu, tudingan ini lebih mirip propaganda politik untuk mendiskreditkan Indonesia dibanding solidaritas sesungguhnya sebagai bangsa rumpun Melanesia,serta dapat ditafsirkan sebagai dukungan politik terhadap separatisme yang diusung oleh segelintir aktivis Papua merdeka.


14-03-2017
oleh: Pardiyanto*)
Akankah Teroris Menjadi Ancaman Nyata Selamanya di Kehidupan Kita

Awal tahun 2017, lagi-lagi kita dihebohkan dengan aksi teror di Cincedo, Bandung, Jawa Barat sekitar pukul 09.00 27 Februari 2017. Yayat Cahdiyat alias Dani alias Abu Salam lahir di Purwakarta, Jawabarat (24 Juni 1975), melakukan peledakan bom panci Taman Pandawa kawasan Cicendo, Bandung. Pelaku sempat bersembunyi di Kantor Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo. Saat pengerebekan, Yayat  Cahdiyat melontarkan perkataan menuntut pembebasan teman-temannya yang ditahan Densus 88.


13-03-2017
Presiden Joko Widodo Akan Melantik Beberapa Duta Besar RI Baru

Pelantikan Duta Besar RI akan digelar di Istana Negara, Senin 13 Maret 2017 pukul 14.00 WIB dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Berikut 17 nama yang akan dilantik sebagai Duta Besar :

1. Drs. Hasan Kleib, MA sebagai Dubes RI untuk Swiss di KBRI Jenewa
2. Drs. Priyo Iswanto, MA sebagai Dubes RI untuk Kolombia di KBRI Bogota
3. Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. Arief Rachman, MM, MBA, sebagai Dubes RI untuk Afganistan di KBRI Kabul
4. Drs. Rahmat Pramono, MA, sebagai Dubes RI untuk Kazakhstan di KBRI Astana
5. Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, sebagai Dubes RI untuk Tunisia di KBRI Tunis


08-03-2017
Survei: DPR Jadi Lembaga Terkorup

Dewan Perwakilan Rakyat dinilai sebagai lembaga paling korup oleh responden dalam survei yang digelar Global Corruption Barometer (GBC) 2017. Survei ini diadakan oleh Transparency International dengan jumlah 1.000 responden di 31 provinsi.


28-02-2017
Oleh: Ferdiansyah, Pemerhati Sosial dan Politik
Ketika Jokowi Membangun Papua

Pembangunan infrastruktur di Papua menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tercatat Presiden Jokowi telah lima kali berkunjung mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua.


22-02-2017
Oleh : Wildan Nasution*)
Menyoal Perselisihan antara SBY-Antasari Azhar

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menuding mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sosok dibelakang tuduhan pembunuhan yang menyebabkan Antasari Azhari dibui selama 18 tahun. Antasari mengklaim bahwa Yudhoyono telah menginstruksikan pengusaha besar, Hary Tanoesoedibjo untuk menjenguknya beberapa minggu sebelum dia ditangkap, dimana Hary Tanoesoedibjo meminta Antasari untuk tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, yang telah melakukan korupsi.


22-02-2017
Oleh : Toni Ervianto*)
Pilkada 2017 di Aceh: Pertumbuhan Demokrasi di Aceh

Propinsi Aceh telah melaksanakan Pilkada Bupati dan Walikota sebanyak 21 daerah, dan juga melaksanakan Pilkada Gubernur Aceh dengan aman dan lancar pada 15 Februari 2017, dimana masyarakat Aceh menunjukkan antusiasme mereka yang tinggi untuk menggunakan hak pilihnya. Semua penduduk Aceh yang memiliki hak pilih merasakan mereka dapat memilih pemimpin baru mereka untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Aceh, dan melalui terpilihnya pemimpin yang tepat, diharapkan pemimpin hasil Pilkada 2017 di Aceh akan “sangat berguna”, karena pemimpin yang berkapabilitas dan berguna adalah contoh yang baik. Hal tersebut dapat dilihat ketika kandidat atau pemimpin akan serius menerapkan syariah Islam, kata Roni seperti dikutip Biro Antara. Pemimpin masa depan Aceh baik Gubernur, Bupati dan Walikota adalah seseorang yang tidak suka melakukan intimidasi, karena intimidasi dan kekerasan harus dihentikan selamanya di Aceh. Memang, berdasarkan UU No. 11/2006 menjamin Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah mempunyai status khusus di Indonesia dan pemerintahan Aceh dapat menegakkan syariah Islam.


22-02-2017
Oleh : Bayu Kusuma *)
Kemana Arah Hak Angket “Ahok Gate” ?

Empat fraksi di DPR (F-PAN, F-Gerindra, F-PKS dan F-PD) bersepakat menggulirkan isu Hak Angket kepada pemerintah terkait dengan status Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), yang tidak dinonaktifkan meski statusnya telah menjadi terdakwa kasus penistaan agama. Sinyal penolakan Hak Angket muncul dari Fraksi pendukung pemerintah.Wakil Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate, menyatakan bahwa Hak Angket tersebut bermuatan politik karena terkait Pilgub DKI Jakarta, dan semestinya dapat diselesaikan dengan meminta keterangan dari Mendagri dalam Rapat DPR.  Penolakan serupa juga muncul dari Fraksi Golkar sebagaimana diutarakan oleh Idrus Marham, Sekjen Golkar, bahwa permasalahan yang hendak diselidiki melalui Hak Angket tidak memiliki alasan yang kuat baik menurut aturan perundang-undangan maupun alasan politik.  Meski demikian, persoalan Hak Angket ini tetap bergulir dan menunggu pembahasan di Paripurna nanti sebelum masa reses DPR.


22-02-2017
Oleh: Otjih Sewandarijatun *)
Evaluasi dan Dinamika Putaran Kedua Pilgub DKI Jakarta

Hasil Pilgub DKI Jakarta 2017 telah diketahui melalui real count versi Situng (sistem penghitungan) KPU yang datanya berasal dari salinan C1 (sertifikat hasil penghitungan perolehan suara) di setiap TPS.  Meski sempat menuai tanda tanya akibat adanya perubahan data padahal posisi entry data sudah 100%, namun hasil real count KPU ini telah memastikan bahwa Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran karena tidak ada paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%.  Sesuai data real count KPU, paslon No. 1, Agus-Sylvi memperoleh 17, 07% (936.609), No. 2, Basuki-Djarot sebesar 42,96% (2.357.637), dan No. 3, Anies-Sandi sebesar 39,97% (2.193.636).Namun demikian, Hasil final tetap akan menunggu penghitungan manual secara bertahap dari formulir C1 asli.


21-02-2017
FREEPORT
Saya belum membaca pembahasan mengenai KK vs IUPK yang menjadi sumber konflik antara Freeport dengan Pemerintah. Jadi saya tidak akan sok tahu membahasnya. Tapi, mengingat sejarah bercokolnya Freeport di Indonesia, ketika Freeport sampai main ancam akan mengadukan Indonesia ke arbitrase internasional, artinya pemerintah kita sedang melakukan sesuatu yang berani, yang merugikan Freeport. Artinya, dalam hal ini pemerintah harus didukung/dibela, kalau perlu demo besar-besaran menentang Freeport, supaya pemerintah mampu terus bertahan di tengah tekanan besar.
 
***



PREVIOUS   1234567   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Sebenarnya para olahragawan dan olahragawati yang “ketangkap basah” menggunakan doping, bukan hal baru terjadi di dunia olahraga. Ketika olahraga dewasa ini semakin erat kaitannya dengan prestise ...

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Mahasiswa Papua Minta Freeport Ditutup

Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil

Kontroversi Keberadaan Freeport

Penyebaran Paham Radikalisme: Ancaman Nyata Kedaulatan NKRI

Menyikapi Kasus Freeport

Bangkitnya Komunisme dalam Konstelasi Politik Indonesia

Bom Panci di Cicendo, Pesan Eksistensi Kelompok Radikal

Mewujudkan Spirit Demokrasi Pancasila

Perilaku Barbaristik dalam Politik Aceh

Saatnya Mengambil Alih Freeport

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »