» Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi » Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Hukum
04-05-2016
Optimisme Pasca Penangkapan Samadikun Hartono
Selama ini berkembang apriori pemerintah tidak cukup serius untuk menangkap buronan yang melarikan diri ke luar negeri setelah merampok uang negara triliunan rupiah.  Sejumlah koruptor perbankan kelas kakap yang telah divonis masih banyak yang berkeliaran di luar negeri kabur dari jerat hukum.  Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), diperkirakan lebih dari 45 pelaku korupsi yang telah melarikan diri, baik yang sudah kabur ke luar negeri maupun masih berada dalam negeri.  Sederet nama koruptor kelas kakap belum terjamah tangan penegak hukum, seperti Djoko Tjandra (terpidana kasus cessie Bank Bali dengan kerugian negara mencapai Rp. 546 miliar), Eddy Tansil (kasus ekspor fiktif senilai Rp. 1,3 triliun), Bambang Sutrisno (kasus BLBI yang melibatkan Bank Surya dengan kerugian negara mencapai Rp. 1,5 triliun), Sudjiono Timan (korupsi di BPUI dengan kerugian negara US$126 juta).  

28-03-2016
Bedakan antara Bangsa Indonesia dan Warga Negara Indonesia
Pribumi, yakni orang-orang Bangsa Indonesia asli, bagi saya adalah orang-orang yang sudah menyatu dengan alam nusantara sejak ratusan atau ribuan tahun yang lalu yang membentuk watak, kepribadian, dan kebudayaan yang asli nusantara, yang dapat membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

24-03-2016
Betapa Hebatnya Para Founding Fathers Kemerdekaan Nasional Kita
Bagi Anda yang belum tahu, sekarang saya kasih tahu, bahwa ternyata Founding Fathers kita itu memang benar-benar luar biasa dan beliau-beliau adalah orang-orang yang terpilih dan terbimbing oleh Tuhan Yang Maha Membimbing.
 
Dua dokumen, yakni Teks Proklamasi dan Preambule menjadi saksi bisu atas kehebatan Founding Fathers

14-03-2016
Dengan Berlakunya UUD 2002, Indonesia Mengalami Kemunduran Intelektual yang Luar Biasa
Teori Konstitusi itu, menurut buku yang saya baca, ada 2 aliran, yaitu aliran sempit dan aliran luas.
 
Aliran sempit menyatakan bahwa yang namanya preambule (pembukaan) hanya berisi keterangan tentang siapa yang membuat konstitusi, dan di dalamnya tidak  ada nilai-nilai (normatif) yang menjadi rujukan dalam pasal-pasalnyanya.

02-02-2016
Kita Sudah Kebablasan, Saatnya Kembali ke Dasar Filosofis UUD 1945
Buku yang kita susun "Indonesia Tanpa Liberalisme Mungkinkah," memiliki arti bahwa memang Indonesia sekarang menempatkan ekonomi sebagai ideologi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melanjutkan kebijakan ini sebagaimana di masa Pemerintahan Soeharto.

26-01-2016
Pemberantasan Korupsi
Sinergitas Lembaga Penegak Hukum Diperlukan untuk Memberantas Korupsi

Masalah korupsi masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia, sejak era orde baru sampai dengan era reformasi ini. Banyaknya keterlibatan  aparat pemerintah baik  eksekutif, legislatif dan yudikatif,  di tingkat pusat maupun daerah yang membuat korupsi merajalela. Lembaga hukum pemerintah Kejaksaan dan Kepolisian yang menangani kasus korupsi pada saat itu juga  dipandang tidak dapat berbuat banyak. Hingga akhirnya  pada saat Presiden Megawati menjabat, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002  untuk memangkas atau setidaknya meminimalisir perilaku korupsi aparat.


21-01-2016
UU Terorisme
Revisi UU Terorisme, Perlukah Kewenangan BIN Ditambah ?
Pasca serangan tembakan dan bom di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/1/2016), muncul desakan agar pemerintah dan DPR merevisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Pihak yang mendesak revisi berpendapat bahwa Undang-undang tersebut tidak memberikan ruang bagi intelijen dan penegak hukum melakukan tindakan apabila sudah ditemukan indikasi kuat seseorang melakukan kegiatan terorisme. Rencana ini menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang pro menilai negara harus lebih tegas terhadap kelompok teroris, namun kelompok yang kontra mengingatkan agar Pemerintah berhati-hati sebelum memutuskan untuk merevisi UU Terorisme. 

20-01-2016
Apa Bahayanya Asing Boleh Miliki Apertemen di Indonesia?

 

 

 

Ketika masih menjadi Menko Perekonomian, Sofyan Djalil (19/5/2015) mengatakan, pemerintah siap melegalkan kepemilikan apartemen bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Kepemilikan apartemen bagi WNA bukan hanya untuk sembarang memiliki. Apartemen tersebut haruslah ditinggali oleh WNA di Indonesia. Ada wacana, nanti orang asing boleh beli apartemen tapi yang mahal, kalau apartemen murah tidak diperbolehkan. Sementara, Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan, batasan apartemen mewah yang akan diberlakukan mengenai nilai atau harga jual. Adapun kisaran batasan nilainya, sesuai dengan aturan batasan nilai properti sangat mewah yang dipungut PPh Pasal 22 dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 90/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang tergolong sangat mewah. Kementerian Keuangan mewajibkan penjual enam barang sangat mewah harus memungut pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% dari harga barang ke setiap pembeli. Khusus untuk apartemen, yang tergolong sangat mewah adalah jika apartemen tersebut memiliki harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Kepemilikan tersebut dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga bisnis properti tidak melesu.


06-01-2016
Hukuman Narkoba
Ancaman Narkoba dan Pro Kontra Hukuman Mati
Narkoba diperkirakan tetap akan menjadi ancaman bagi bangsa ini di tahun 2016 mendatang. Banyak kalangan menilai Narkoba merupakan ancaman sangat  serius terhadap generasi bangsa yang telah merasuk di setiap lapisan masyarakat dan tingkatan umur, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dan pencegahan penggunaan Narkoba sejak dini dimulai dari keluarga masing-masing. Indonesia sendiri pada tahun 2015 tercatat pengguna Narkoba sebanyak 5,1 juta jiwa.

10-12-2015
Pemberantasan Korupsi, Tugas Siapa?
“ Pengorbanan Rakyat Lebih Besar Artinya Dari Pada Uang, Berapa pun Besarnya Bantuan Uang Tersebut”
(Sultan Hamengku Buwono IX)



PREVIOUS   1234567   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Menguak Dibalik Kisah Kebenaran Cheng Ho dan Sejarah Islam Nusantara

Memberdayakan Mahasiswa Menghadapi Ancaman Global

Catatan Terkait Pilkada 2017

Memaksimalkan Relasi dengan "Saudara Tua"

Palestina Minta Dukungan Indonesia di Konferensi Paris

Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia

Nusantara sebagai Episentrum Kerajaan-Kerajaan Dunia

Bela Negara adalah Kewajiban bagi Setiap Warga Negara Menyikapi Anarkisme (Geo) Politik Global

Kaji Ulang Makna Globalisasi dan Implementasinya

China dan Rusia sepakat balas penempatan rudal AS di Korsel

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »