» Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat » Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) » Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia » Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan » Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Hukum
10-12-2015
Pemberantasan Korupsi, Tugas Siapa?
“ Pengorbanan Rakyat Lebih Besar Artinya Dari Pada Uang, Berapa pun Besarnya Bantuan Uang Tersebut”
(Sultan Hamengku Buwono IX)

04-12-2015
Pasal kretek akhirnya dihapus dari RUU Kebudayaan
Setelah menuai kontroversi, pasal kretek akhirnya dihapus dari Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan.
 
Ketua Pokja RUU Kebudayaan Mujib Rohmad mengatakan, dalam pembahasan Undang-Undang itu rokok kretek batal masuk rancangan karena berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

24-11-2015
Akankah Cerita Lembaga Anti Rasuah Berakhir?

REVISI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya bakal berjalan mulus. Berbagai kewenangan lembaga anti rasuah dipangkas. Dari substansinya, dikhawatir kalau sampai disahkan oleh DPR RI, kiamat buat pemberantasan korupsi, karena salah satu isi revisi UU KPK itu menyebut sejak UU disahkan 12 tahun kemudian KPK bubar permanen.


17-11-2015
Praktisi Hukum: Panggil Menteri ESDM dan Pihak Freeport Indonesia

Pengaduan Menteri ESDM, Sudirman Said, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh oknum anggota DPR, sejatinya dilihat dari dimensi yang lebih luas dari hanya sebagai "pencatutan nama Presiden dan Wapres" yang merupakan delik aduan. Ibaratnya, jangan melihat lukisan sebagai sesuatu yang hanya terdiri dari kanvas dan cat.


14-10-2015
Menunda Legalisasi Pencurian
Setelah mencuat polemik di DPR dan respon negatif publik, akhirnya Presiden bersama DPR sepakat menunda jadwal revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Selasa, 13 Oktober 2015. Itu artinya, jika tidak ada polemik dan respon negatif, hampir bisa dipastikan proses legislasi jalan terus. Bersamaan dengan rencana revisi UU KPK, diselipkan juga RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty, selanjutnya disebut RUU Pengampunan saja) dalam Prolegnas 2015. 

12-10-2015
Pembahasan Revisi UU KPK Ditunda

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo memastikan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadwalkan pada hari ini, Senin (12/10/2015), ditunda.


25-09-2015
Operasi Skynet KPK RRT
Pemerintah Tiongkok meluncurkan Operasi Skynet mendekati AS untuk mengadakan perjanjian bilateral menangkap koruptor dan mengembalikan harta jarahan mereka ke Tiongkok meskipun tidak mempunyai perjanjian extradisi. Menurut penelitian memang AS merupakan sasaran suaka politik bagi pelarian ekonomi yang menyembunyikan harta korupsi mereka. Biasanya atas alasan kemanusiaan dan hak asasi demokrasi dan alibi bahwa mereka dikejar karena subversi politik, maka koruptor itu bisa menikmati suaka politik di AS.

18-08-2015
Opini
Makna 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia: Hukum harus Bersih dari Motivasi Devide Et Impera/Culture Stelsel

Sampai ke - 70 (tujuh puluh) Tahun merayakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sebagian Pemimpin di negeri ini masih saja gemar bertingkah-laku seperti 'seekor Burung' yang bertabiat serta gemar mematok sangkarnya sendiri. Tanpa menyadari posisinya untuk bertanggungjawab dalam upaya menyejahterakan Rakyat yang hidupnya masih dipenuhi dengan ketidakpastian, bahkan mereka berjalan dalam kegelapan tanpa harapan dan tujuan yang nyata. Untuk itu, peranan Dunia Usaha semakin penting, jangan hanya terkesan membagi habis segala potensi wilayah ekonomi nasional dan daerah untuk kepentingan sepihak/individual. Oleh karena itu, Dunia Usaha harus bersungguh-sungguh dalam menunjukan komitmen dan kepeduliannya untuk membangun NKRI. Jangan sampai tetesan keringat dan darah Warga Bangsa ketika berjuang merebut Kemerdekaan Republik Indonesia hanya terkubur dalam catatan perjuangan tanpa makna.


20-05-2015
Sarpin Efek : Merekonstruksi Payung Keadilan dalam Era Baru Rechstaat

Praperadilan menjadi instansi penting di dalam memberikan rasa keadilan keadilan, sekaligus pula secara strategis dapat menempatkan para pencari keadilan pada posisi yang equality before the law (kesamaan kedudukan di depan hukum). Praperadilan yang jarang dipergunakan sebagai mekanisme hukum dalam peradilan. Kini, Praperadilan menjadi instansi yang kian urgensif. Maka itu, ketika Praperadilan dalam Kasus Konjen. Pol. Budi Gunawan, yang kemudian menjadi kompensasi dalam memecahkan kebekuan atas situasi yang bottleneck (ketersumbatan). Selanjutnya, dinamika hukum menjadi riuh-rendah karena berbagai komentar dan pernyataan bermunculan di berbagai media massa (pers). Nuansa politis terkesan sangat kental, dan tudingan telah terjadi abuse of power baik oleh Polri maupun KPK, dan lain sebagainya.


30-04-2015
Eksekusi Mati, dan Standar Ganda Australia

Dalam pernyataan kepada wartawan, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menegaskan hubungan antara Australia dan Indonesia tidak akan bisa sama lagi setelah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dieksekusi di Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (29/04). “Australia menghormati sistem hukum Indonesia, kedaulatan Indonesia. Tapi kami mengecam keras eksekusi ini. Makanya hubungan dengan Indonesia tidak akan bisa sama lagi. Begitu proses yang terkait dengan Chan dan Sukumaran selesai, kami akan menarik duta besar kami untuk konsultasi,” kata Abbott.




PREVIOUS   12345678   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Ini Sikap AS Terkait Serangan Ke Suriah

China Kembalikan Batu Bara asal Korea Utara

Malala Utusan Perdamaian PBB untuk Pendidikan Perempuan

Membaca "Tudingan Curang"-nya Trump terhadap Indonesia

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Plutokrasi: Tirani akan Menimbulkan Perlawanan

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Program Nuklir Korea Utara Akan Jadi Perang Diplomasi Antara Presiden Trump dan Presiden Jinping di Florida

Panglima TNI: Generasi Penerus TNI Harus Sensitif Terhadap Isu Global

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »