» Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Hukum
20-01-2016
Apa Bahayanya Asing Boleh Miliki Apertemen di Indonesia?

 

 

 

Ketika masih menjadi Menko Perekonomian, Sofyan Djalil (19/5/2015) mengatakan, pemerintah siap melegalkan kepemilikan apartemen bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Kepemilikan apartemen bagi WNA bukan hanya untuk sembarang memiliki. Apartemen tersebut haruslah ditinggali oleh WNA di Indonesia. Ada wacana, nanti orang asing boleh beli apartemen tapi yang mahal, kalau apartemen murah tidak diperbolehkan. Sementara, Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan, batasan apartemen mewah yang akan diberlakukan mengenai nilai atau harga jual. Adapun kisaran batasan nilainya, sesuai dengan aturan batasan nilai properti sangat mewah yang dipungut PPh Pasal 22 dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 90/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang tergolong sangat mewah. Kementerian Keuangan mewajibkan penjual enam barang sangat mewah harus memungut pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% dari harga barang ke setiap pembeli. Khusus untuk apartemen, yang tergolong sangat mewah adalah jika apartemen tersebut memiliki harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 5 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Kepemilikan tersebut dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga bisnis properti tidak melesu.


06-01-2016
Hukuman Narkoba
Ancaman Narkoba dan Pro Kontra Hukuman Mati
Narkoba diperkirakan tetap akan menjadi ancaman bagi bangsa ini di tahun 2016 mendatang. Banyak kalangan menilai Narkoba merupakan ancaman sangat  serius terhadap generasi bangsa yang telah merasuk di setiap lapisan masyarakat dan tingkatan umur, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dan pencegahan penggunaan Narkoba sejak dini dimulai dari keluarga masing-masing. Indonesia sendiri pada tahun 2015 tercatat pengguna Narkoba sebanyak 5,1 juta jiwa.

10-12-2015
Pemberantasan Korupsi, Tugas Siapa?
“ Pengorbanan Rakyat Lebih Besar Artinya Dari Pada Uang, Berapa pun Besarnya Bantuan Uang Tersebut”
(Sultan Hamengku Buwono IX)

04-12-2015
Pasal kretek akhirnya dihapus dari RUU Kebudayaan
Setelah menuai kontroversi, pasal kretek akhirnya dihapus dari Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan.
 
Ketua Pokja RUU Kebudayaan Mujib Rohmad mengatakan, dalam pembahasan Undang-Undang itu rokok kretek batal masuk rancangan karena berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

24-11-2015
Akankah Cerita Lembaga Anti Rasuah Berakhir?

REVISI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya bakal berjalan mulus. Berbagai kewenangan lembaga anti rasuah dipangkas. Dari substansinya, dikhawatir kalau sampai disahkan oleh DPR RI, kiamat buat pemberantasan korupsi, karena salah satu isi revisi UU KPK itu menyebut sejak UU disahkan 12 tahun kemudian KPK bubar permanen.


17-11-2015
Praktisi Hukum: Panggil Menteri ESDM dan Pihak Freeport Indonesia

Pengaduan Menteri ESDM, Sudirman Said, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh oknum anggota DPR, sejatinya dilihat dari dimensi yang lebih luas dari hanya sebagai "pencatutan nama Presiden dan Wapres" yang merupakan delik aduan. Ibaratnya, jangan melihat lukisan sebagai sesuatu yang hanya terdiri dari kanvas dan cat.


14-10-2015
Menunda Legalisasi Pencurian
Setelah mencuat polemik di DPR dan respon negatif publik, akhirnya Presiden bersama DPR sepakat menunda jadwal revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Selasa, 13 Oktober 2015. Itu artinya, jika tidak ada polemik dan respon negatif, hampir bisa dipastikan proses legislasi jalan terus. Bersamaan dengan rencana revisi UU KPK, diselipkan juga RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty, selanjutnya disebut RUU Pengampunan saja) dalam Prolegnas 2015. 

12-10-2015
Pembahasan Revisi UU KPK Ditunda

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo memastikan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadwalkan pada hari ini, Senin (12/10/2015), ditunda.


25-09-2015
Operasi Skynet KPK RRT
Pemerintah Tiongkok meluncurkan Operasi Skynet mendekati AS untuk mengadakan perjanjian bilateral menangkap koruptor dan mengembalikan harta jarahan mereka ke Tiongkok meskipun tidak mempunyai perjanjian extradisi. Menurut penelitian memang AS merupakan sasaran suaka politik bagi pelarian ekonomi yang menyembunyikan harta korupsi mereka. Biasanya atas alasan kemanusiaan dan hak asasi demokrasi dan alibi bahwa mereka dikejar karena subversi politik, maka koruptor itu bisa menikmati suaka politik di AS.

18-08-2015
Opini
Makna 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia: Hukum harus Bersih dari Motivasi Devide Et Impera/Culture Stelsel

Sampai ke - 70 (tujuh puluh) Tahun merayakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sebagian Pemimpin di negeri ini masih saja gemar bertingkah-laku seperti 'seekor Burung' yang bertabiat serta gemar mematok sangkarnya sendiri. Tanpa menyadari posisinya untuk bertanggungjawab dalam upaya menyejahterakan Rakyat yang hidupnya masih dipenuhi dengan ketidakpastian, bahkan mereka berjalan dalam kegelapan tanpa harapan dan tujuan yang nyata. Untuk itu, peranan Dunia Usaha semakin penting, jangan hanya terkesan membagi habis segala potensi wilayah ekonomi nasional dan daerah untuk kepentingan sepihak/individual. Oleh karena itu, Dunia Usaha harus bersungguh-sungguh dalam menunjukan komitmen dan kepeduliannya untuk membangun NKRI. Jangan sampai tetesan keringat dan darah Warga Bangsa ketika berjuang merebut Kemerdekaan Republik Indonesia hanya terkubur dalam catatan perjuangan tanpa makna.




PREVIOUS   12345678   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Pemerintah Pastikan Blokir Telegram

Dilihat Dari Gelagatnya, NATO Memang Ingin Agresi Militer ke Rusia

KPK Dalami Proses Penentuan Opini Kasus Kemendes-BPK

Anggaran Polri Naik di Masa Presiden Jokowi

Ketua OPEC Optimistis Stok Minyak Global Turun

Mengunjingkan Epistemologi Keraton

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »