» Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi » Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia » Pemerintah Jepang Tidak Punya Itikad Baik Menyelesaikan Masalah Ianfu di Indonesia » Aleppo, Propaganda dan Peta Aliansi Militer Terbaru (Bagian 2-Selesai) » Meneropong Masa Depan Angkatan Bersenjata Cina
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Hukum
04-12-2015
Pasal kretek akhirnya dihapus dari RUU Kebudayaan
Setelah menuai kontroversi, pasal kretek akhirnya dihapus dari Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan.
 
Ketua Pokja RUU Kebudayaan Mujib Rohmad mengatakan, dalam pembahasan Undang-Undang itu rokok kretek batal masuk rancangan karena berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

24-11-2015
Akankah Cerita Lembaga Anti Rasuah Berakhir?

REVISI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya bakal berjalan mulus. Berbagai kewenangan lembaga anti rasuah dipangkas. Dari substansinya, dikhawatir kalau sampai disahkan oleh DPR RI, kiamat buat pemberantasan korupsi, karena salah satu isi revisi UU KPK itu menyebut sejak UU disahkan 12 tahun kemudian KPK bubar permanen.


17-11-2015
Praktisi Hukum: Panggil Menteri ESDM dan Pihak Freeport Indonesia

Pengaduan Menteri ESDM, Sudirman Said, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh oknum anggota DPR, sejatinya dilihat dari dimensi yang lebih luas dari hanya sebagai "pencatutan nama Presiden dan Wapres" yang merupakan delik aduan. Ibaratnya, jangan melihat lukisan sebagai sesuatu yang hanya terdiri dari kanvas dan cat.


14-10-2015
Menunda Legalisasi Pencurian
Setelah mencuat polemik di DPR dan respon negatif publik, akhirnya Presiden bersama DPR sepakat menunda jadwal revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Selasa, 13 Oktober 2015. Itu artinya, jika tidak ada polemik dan respon negatif, hampir bisa dipastikan proses legislasi jalan terus. Bersamaan dengan rencana revisi UU KPK, diselipkan juga RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty, selanjutnya disebut RUU Pengampunan saja) dalam Prolegnas 2015. 

12-10-2015
Pembahasan Revisi UU KPK Ditunda

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo memastikan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadwalkan pada hari ini, Senin (12/10/2015), ditunda.


25-09-2015
Operasi Skynet KPK RRT
Pemerintah Tiongkok meluncurkan Operasi Skynet mendekati AS untuk mengadakan perjanjian bilateral menangkap koruptor dan mengembalikan harta jarahan mereka ke Tiongkok meskipun tidak mempunyai perjanjian extradisi. Menurut penelitian memang AS merupakan sasaran suaka politik bagi pelarian ekonomi yang menyembunyikan harta korupsi mereka. Biasanya atas alasan kemanusiaan dan hak asasi demokrasi dan alibi bahwa mereka dikejar karena subversi politik, maka koruptor itu bisa menikmati suaka politik di AS.

18-08-2015
Opini
Makna 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia: Hukum harus Bersih dari Motivasi Devide Et Impera/Culture Stelsel

Sampai ke - 70 (tujuh puluh) Tahun merayakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sebagian Pemimpin di negeri ini masih saja gemar bertingkah-laku seperti 'seekor Burung' yang bertabiat serta gemar mematok sangkarnya sendiri. Tanpa menyadari posisinya untuk bertanggungjawab dalam upaya menyejahterakan Rakyat yang hidupnya masih dipenuhi dengan ketidakpastian, bahkan mereka berjalan dalam kegelapan tanpa harapan dan tujuan yang nyata. Untuk itu, peranan Dunia Usaha semakin penting, jangan hanya terkesan membagi habis segala potensi wilayah ekonomi nasional dan daerah untuk kepentingan sepihak/individual. Oleh karena itu, Dunia Usaha harus bersungguh-sungguh dalam menunjukan komitmen dan kepeduliannya untuk membangun NKRI. Jangan sampai tetesan keringat dan darah Warga Bangsa ketika berjuang merebut Kemerdekaan Republik Indonesia hanya terkubur dalam catatan perjuangan tanpa makna.


20-05-2015
Sarpin Efek : Merekonstruksi Payung Keadilan dalam Era Baru Rechstaat

Praperadilan menjadi instansi penting di dalam memberikan rasa keadilan keadilan, sekaligus pula secara strategis dapat menempatkan para pencari keadilan pada posisi yang equality before the law (kesamaan kedudukan di depan hukum). Praperadilan yang jarang dipergunakan sebagai mekanisme hukum dalam peradilan. Kini, Praperadilan menjadi instansi yang kian urgensif. Maka itu, ketika Praperadilan dalam Kasus Konjen. Pol. Budi Gunawan, yang kemudian menjadi kompensasi dalam memecahkan kebekuan atas situasi yang bottleneck (ketersumbatan). Selanjutnya, dinamika hukum menjadi riuh-rendah karena berbagai komentar dan pernyataan bermunculan di berbagai media massa (pers). Nuansa politis terkesan sangat kental, dan tudingan telah terjadi abuse of power baik oleh Polri maupun KPK, dan lain sebagainya.


30-04-2015
Eksekusi Mati, dan Standar Ganda Australia

Dalam pernyataan kepada wartawan, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menegaskan hubungan antara Australia dan Indonesia tidak akan bisa sama lagi setelah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dieksekusi di Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (29/04). “Australia menghormati sistem hukum Indonesia, kedaulatan Indonesia. Tapi kami mengecam keras eksekusi ini. Makanya hubungan dengan Indonesia tidak akan bisa sama lagi. Begitu proses yang terkait dengan Chan dan Sukumaran selesai, kami akan menarik duta besar kami untuk konsultasi,” kata Abbott.


28-03-2015
Australia
Hegemony XXIX: Pahlawan HAM adalah Pelanggar HAM terbesar

Gara-gara memposting tulisan terkait aksi penyadapan terhadap pemimpin Indonesia, dengan  mengungkap jaringan UKUSA dan ECHELON yang diikuti ejekan bahwa  Australia adalah Negara kriminal koloni Inggris yang tidak sederajat dengan Indonesia dan penduduknya secara genealogis adalah keturunan perampok, maling, bajak laut, pencoleng, pembunuh, pemerkosa,  tukang copet, mata-mata asing, pengedar opium, budak, dan pengkhianat Negara,  Pesantren Sufi didatangi sejumlah doktor dan master lulusan Australia yang dipimpin Dr Rini Syaharini Dursilarini dan Dr Sungut Sangit Sanguto. Mereka memprotes pandangan negatif yang disebarkan para sufi dan santri di dunia maya yang mengandung unsur ras diskriminasi.




PREVIOUS   12345678   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa
June S Syarief, Kepala Seksi Afrika, Eropa, dan Rusia, Kementerian Perdagangan RI. Disampaikan dalam Seminar Terbatas para ahli dengan tema "MEMBANGUN STRATEGI PERIMBANGAN KEKUATAN DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN ...

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Perlu Mempertimbangkan Rusia Sebagai Sekutu Strategis Indonesia Dalam Mengaktualisasikan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Saatnya Indonesia Tampil Sebagai Kekuatan Baru dan Penyeimbang Kekuatan Dunia di Tengah Persaingan Global Dewasa Ini

Lihat lainya »
   Arsip
Titik-Titik Strategis dan Kritis atas Takdir Geopolitik Indonesia yang Harus Disikapi

Apakah Outcome Pilkada 2017 Bisa Eliminasi Korupsi Politik ?

Merajut Kebhinekaan dan Menangkal Radikalisme

Menguak Dibalik Kisah Kebenaran Cheng Ho dan Sejarah Islam Nusantara

Memberdayakan Mahasiswa Menghadapi Ancaman Global

Catatan Terkait Pilkada 2017

Memaksimalkan Relasi dengan "Saudara Tua"

Palestina Minta Dukungan Indonesia di Konferensi Paris

Mengingatkan Perdana Menteri Shinzo Abe Atas Beberapa Kejahatan Perang Jepang di Indonesia

Nusantara sebagai Episentrum Kerajaan-Kerajaan Dunia

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »