» Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia? » Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah » Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh? » Turki Kembali Mempolitisasi Islam dan Isu Tatar Untuk Kepentingan Ukraina » Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Hukum
30-04-2015
Eksekusi Mati, dan Standar Ganda Australia

Dalam pernyataan kepada wartawan, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menegaskan hubungan antara Australia dan Indonesia tidak akan bisa sama lagi setelah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dieksekusi di Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (29/04). “Australia menghormati sistem hukum Indonesia, kedaulatan Indonesia. Tapi kami mengecam keras eksekusi ini. Makanya hubungan dengan Indonesia tidak akan bisa sama lagi. Begitu proses yang terkait dengan Chan dan Sukumaran selesai, kami akan menarik duta besar kami untuk konsultasi,” kata Abbott.


28-03-2015
Australia
Hegemony XXIX: Pahlawan HAM adalah Pelanggar HAM terbesar

Gara-gara memposting tulisan terkait aksi penyadapan terhadap pemimpin Indonesia, dengan  mengungkap jaringan UKUSA dan ECHELON yang diikuti ejekan bahwa  Australia adalah Negara kriminal koloni Inggris yang tidak sederajat dengan Indonesia dan penduduknya secara genealogis adalah keturunan perampok, maling, bajak laut, pencoleng, pembunuh, pemerkosa,  tukang copet, mata-mata asing, pengedar opium, budak, dan pengkhianat Negara,  Pesantren Sufi didatangi sejumlah doktor dan master lulusan Australia yang dipimpin Dr Rini Syaharini Dursilarini dan Dr Sungut Sangit Sanguto. Mereka memprotes pandangan negatif yang disebarkan para sufi dan santri di dunia maya yang mengandung unsur ras diskriminasi.


14-03-2015
TNI Serahkan Barang Bukti Narkoba dan Dollar Palsu ke Polri

Penyidik Polisi Militer Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspomal)  Brigjen TNI (Mar) Gunung Heru menyerahkan tersangka warga sipil dan barang bukti berupa narkoba dan black dollar senilai 6.900 dollar kepada penyidik Polri Direktur Tindak Pidana  Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Pol Viktor Edison Simanjuntak di Markas Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jum’at (13/3/2015).


05-03-2015
Eksekusi Mati Dua Warga Australia
Amnesty International Desak Indonesia Hentikan Eksekusi

Lembaga pegiat hak asasi manusia Amnesty International mendesak Indonesia untuk menghentikan eksekusi terpidana mati dua terpidana mati warga Australia.


03-03-2015
Opini
Benarkah Perpres No. 26/2015 Jadi Payung Hukum "Wapres Bayangan?"

Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2015 yang memperluas peran Kepala Staf Kepresidenan (Luhut Panjaitan) untuk mengevaluasi para menterinya. Tentu saja bukan sekadar mengevaluasi tetapi dapat memberikan arahan kemana sesungguhnya kabinet ini akan dibawa.


26-02-2015
Polemik Penundaan Eksekusi “Bali Nine”

Media 22 Februari 2015 memberitakan, bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan eksekusi mati tahap II tertunda bukan karena permintaan pemerintah Australia, dan dua keluarga terpidana mati, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Penundaan bukan untuk memenuhi permintaan PM Australia, Tony Abbott, Namun, hanya masalah teknis di lapangan. Sementara, publik berasumsi jika penundaan eksekusi mati “Duo Bali Nine” adalah kemenangan konspirasi politik Australia, benarkah?


20-02-2015
Polemik KPK VS Polri dan Pembelajaran Hukum Indonesia
Beberapa minggu ini masyarakat masih disibukkan dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kasus yang bermula dari penetapan Komjenpol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK dan direspons dengan aksi penangkapan terhadap salah satu komisioner KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh Polri tersebut kini justru semakin menghangat ke permukaan. Berbagai komisioner KPK lainnya pun mendapat tuntutan dari beberapa pihak terkait kasus-kasus yang harus dibuktikan kebenarannya, seperti beredarnya foto syur antara Ketua KPK Abraham Samad (AS) dengan Putri Indonesia 2014, Elvira Devinamira dan banyak wanita lainnya serta keterlibatan AS dalam politik praktis pada Pilpres 2014 perlu dibuktikan kebenarannya agar masyarakat benar-benar tahu apa yang terjadi dikedua lembaga penegak hukum tersebut.

18-02-2015
What next Mr President?

Dengan diterimanya gugatan Praperadilan Budi Gunawan (BG) hari ini maka status atau label "tersangka" yang dinobatkan KPK bagi Kapolri yang belum dilantik ini menjadi gugur. Jadi  "what's next Mr President?"


17-02-2015
Jangan Paksa Jokowi

Adegan terakhir dari drama panjang yang mengisahkan perseteruan antara Kepolisian Negara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah,  tuntasnya sidang pra pengadilan yang diajukan Komjen BG terhadap KPK. Diujung adegan itu, jutaan pasang mata publik, baik mereka yang mendukung  Komjen BG maupun mereka yang mendukung KPK menyaksikan pembacaan putusan hakim yang menangani perkara tersebut.


16-02-2015
Saya anti korupsi?

Ada yang menarik dari gerakan Save KPK yaitu membuat semacam meme berupa foto diri dan sebelahnya tertulis "Saya perempuan anti korupsi". Bagus dan perlu, tapi saya tidak mau ikut dalam kampanye tersebut. Dari dulu saya tidak berani bilang, "Saya anti korupsi." Baik sebagai person ataupun sebagai gender perempuan.




PREVIOUS   123456789   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina
Dalam beberapa bulan belakangan ini, Presiden AS Donald Trump dengan sengaja membesar-besarkan ancaman senjata nuklir dan serangkaian uji coba rudal jarak menengah Korea Utara (Korut) meskipun ...

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Lihat lainya »
   Arsip
Nahdha Project Iringi Naiknya Morsi Menjadi Presiden Mesir

Presiden Lantik 9 Pengarah dan Kepala UKP PIP

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Embargo dan Isolasi Qatar, Tahapan Awal Aksi Destabilisasi Inggris-AS di Timur Tengah

7 Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

Perdana Menteri Malaysia Resmikan Siaran TV Digital

KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap DPRD Jatim

Kemana Isu Qatar Hendak Berlabuh?

Lima Negara Arab Putuskan Hubungan Diplomatik

Presiden Ajak Seluruh Elemen Bangsa Jaga Pancasila

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »