» Indonesia Harus Desak Dewan Keamanan PBB Mengusut Serangan Rudal AS ke Pangkalan Udara Shayrat, Suriah » Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina » Antara Balkanisasi, Musuh Imajiner dan Pahlawan Fiktif » Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik » Korut Sama Sekali Tidak Gentar Menghadapi Serangan Amerika Serikat
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Hukum
28-03-2015
Australia
Hegemony XXIX: Pahlawan HAM adalah Pelanggar HAM terbesar

Gara-gara memposting tulisan terkait aksi penyadapan terhadap pemimpin Indonesia, dengan  mengungkap jaringan UKUSA dan ECHELON yang diikuti ejekan bahwa  Australia adalah Negara kriminal koloni Inggris yang tidak sederajat dengan Indonesia dan penduduknya secara genealogis adalah keturunan perampok, maling, bajak laut, pencoleng, pembunuh, pemerkosa,  tukang copet, mata-mata asing, pengedar opium, budak, dan pengkhianat Negara,  Pesantren Sufi didatangi sejumlah doktor dan master lulusan Australia yang dipimpin Dr Rini Syaharini Dursilarini dan Dr Sungut Sangit Sanguto. Mereka memprotes pandangan negatif yang disebarkan para sufi dan santri di dunia maya yang mengandung unsur ras diskriminasi.


14-03-2015
TNI Serahkan Barang Bukti Narkoba dan Dollar Palsu ke Polri

Penyidik Polisi Militer Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspomal)  Brigjen TNI (Mar) Gunung Heru menyerahkan tersangka warga sipil dan barang bukti berupa narkoba dan black dollar senilai 6.900 dollar kepada penyidik Polri Direktur Tindak Pidana  Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Pol Viktor Edison Simanjuntak di Markas Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jum’at (13/3/2015).


05-03-2015
Eksekusi Mati Dua Warga Australia
Amnesty International Desak Indonesia Hentikan Eksekusi

Lembaga pegiat hak asasi manusia Amnesty International mendesak Indonesia untuk menghentikan eksekusi terpidana mati dua terpidana mati warga Australia.


03-03-2015
Opini
Benarkah Perpres No. 26/2015 Jadi Payung Hukum "Wapres Bayangan?"

Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2015 yang memperluas peran Kepala Staf Kepresidenan (Luhut Panjaitan) untuk mengevaluasi para menterinya. Tentu saja bukan sekadar mengevaluasi tetapi dapat memberikan arahan kemana sesungguhnya kabinet ini akan dibawa.


26-02-2015
Polemik Penundaan Eksekusi “Bali Nine”

Media 22 Februari 2015 memberitakan, bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan eksekusi mati tahap II tertunda bukan karena permintaan pemerintah Australia, dan dua keluarga terpidana mati, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Penundaan bukan untuk memenuhi permintaan PM Australia, Tony Abbott, Namun, hanya masalah teknis di lapangan. Sementara, publik berasumsi jika penundaan eksekusi mati “Duo Bali Nine” adalah kemenangan konspirasi politik Australia, benarkah?


20-02-2015
Polemik KPK VS Polri dan Pembelajaran Hukum Indonesia
Beberapa minggu ini masyarakat masih disibukkan dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kasus yang bermula dari penetapan Komjenpol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK dan direspons dengan aksi penangkapan terhadap salah satu komisioner KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh Polri tersebut kini justru semakin menghangat ke permukaan. Berbagai komisioner KPK lainnya pun mendapat tuntutan dari beberapa pihak terkait kasus-kasus yang harus dibuktikan kebenarannya, seperti beredarnya foto syur antara Ketua KPK Abraham Samad (AS) dengan Putri Indonesia 2014, Elvira Devinamira dan banyak wanita lainnya serta keterlibatan AS dalam politik praktis pada Pilpres 2014 perlu dibuktikan kebenarannya agar masyarakat benar-benar tahu apa yang terjadi dikedua lembaga penegak hukum tersebut.

18-02-2015
What next Mr President?

Dengan diterimanya gugatan Praperadilan Budi Gunawan (BG) hari ini maka status atau label "tersangka" yang dinobatkan KPK bagi Kapolri yang belum dilantik ini menjadi gugur. Jadi  "what's next Mr President?"


17-02-2015
Jangan Paksa Jokowi

Adegan terakhir dari drama panjang yang mengisahkan perseteruan antara Kepolisian Negara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah,  tuntasnya sidang pra pengadilan yang diajukan Komjen BG terhadap KPK. Diujung adegan itu, jutaan pasang mata publik, baik mereka yang mendukung  Komjen BG maupun mereka yang mendukung KPK menyaksikan pembacaan putusan hakim yang menangani perkara tersebut.


16-02-2015
Saya anti korupsi?

Ada yang menarik dari gerakan Save KPK yaitu membuat semacam meme berupa foto diri dan sebelahnya tertulis "Saya perempuan anti korupsi". Bagus dan perlu, tapi saya tidak mau ikut dalam kampanye tersebut. Dari dulu saya tidak berani bilang, "Saya anti korupsi." Baik sebagai person ataupun sebagai gender perempuan.


08-02-2015
MoU Kalahkan UUD & UU
PRANATA HUKUM HANCUR LEBUR, MoU DIJADIKAN LANDASAN PENYELENGGARAAN NEGARA MENGALAHKAN UUD & UU
 
Negara Indonesia dianggap bubar oleh menteri ESDM Sudirman Said. Kebijakan melalui MoU dengan Freeport telah mencampakkan dan mengalahkan UUD 1945, dan Peraturan Perundangan lainnya.



PREVIOUS   123456789   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
Pada 25 April 2017 forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC) akan menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) membahas aplikasi Ukraina untuk menempatkan ...

Reunifikasi Menuju Penyelesaian Krisis Korea Harus Melibatkan Enam Negara (Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Rusia dan Jepang)

Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Lihat lainya »
   Arsip
Moon Jae-in Menjadi Presiden ke-19 Korea Selatan

Warga Korsel Pilih Presiden Baru

GFI Ingatkan 5 Poin Pesan Panglima TNI

Wapres Buka Peringatan Hari Pers Sedunia 2017

Top! Pelajar Indonesia Gelar Festival Budaya di Manchester

Kehadiran Kapal Induk Cina Terbaru Menuai Spekulasi

Membaca Pulau Reklamasi dari Perspektif Geopolitik

Kongres Ulama Perempuan di Cirebon Dihadiri oleh 15 Negara

Sekjen PBB Serukan Penyelesaian Politik bagi Krisis Yaman

China Luncurkan Kapal Induk Buatan Dalam Negeri

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »