» Indonesia dan ASEAN Harus Pertimbangkan Kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Hukum
18-08-2015
Opini
Makna 70 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia: Hukum harus Bersih dari Motivasi Devide Et Impera/Culture Stelsel

Sampai ke - 70 (tujuh puluh) Tahun merayakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sebagian Pemimpin di negeri ini masih saja gemar bertingkah-laku seperti 'seekor Burung' yang bertabiat serta gemar mematok sangkarnya sendiri. Tanpa menyadari posisinya untuk bertanggungjawab dalam upaya menyejahterakan Rakyat yang hidupnya masih dipenuhi dengan ketidakpastian, bahkan mereka berjalan dalam kegelapan tanpa harapan dan tujuan yang nyata. Untuk itu, peranan Dunia Usaha semakin penting, jangan hanya terkesan membagi habis segala potensi wilayah ekonomi nasional dan daerah untuk kepentingan sepihak/individual. Oleh karena itu, Dunia Usaha harus bersungguh-sungguh dalam menunjukan komitmen dan kepeduliannya untuk membangun NKRI. Jangan sampai tetesan keringat dan darah Warga Bangsa ketika berjuang merebut Kemerdekaan Republik Indonesia hanya terkubur dalam catatan perjuangan tanpa makna.


20-05-2015
Sarpin Efek : Merekonstruksi Payung Keadilan dalam Era Baru Rechstaat

Praperadilan menjadi instansi penting di dalam memberikan rasa keadilan keadilan, sekaligus pula secara strategis dapat menempatkan para pencari keadilan pada posisi yang equality before the law (kesamaan kedudukan di depan hukum). Praperadilan yang jarang dipergunakan sebagai mekanisme hukum dalam peradilan. Kini, Praperadilan menjadi instansi yang kian urgensif. Maka itu, ketika Praperadilan dalam Kasus Konjen. Pol. Budi Gunawan, yang kemudian menjadi kompensasi dalam memecahkan kebekuan atas situasi yang bottleneck (ketersumbatan). Selanjutnya, dinamika hukum menjadi riuh-rendah karena berbagai komentar dan pernyataan bermunculan di berbagai media massa (pers). Nuansa politis terkesan sangat kental, dan tudingan telah terjadi abuse of power baik oleh Polri maupun KPK, dan lain sebagainya.


30-04-2015
Eksekusi Mati, dan Standar Ganda Australia

Dalam pernyataan kepada wartawan, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menegaskan hubungan antara Australia dan Indonesia tidak akan bisa sama lagi setelah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dieksekusi di Nusakambangan, Jawa Tengah, Rabu (29/04). “Australia menghormati sistem hukum Indonesia, kedaulatan Indonesia. Tapi kami mengecam keras eksekusi ini. Makanya hubungan dengan Indonesia tidak akan bisa sama lagi. Begitu proses yang terkait dengan Chan dan Sukumaran selesai, kami akan menarik duta besar kami untuk konsultasi,” kata Abbott.


28-03-2015
Australia
Hegemony XXIX: Pahlawan HAM adalah Pelanggar HAM terbesar

Gara-gara memposting tulisan terkait aksi penyadapan terhadap pemimpin Indonesia, dengan  mengungkap jaringan UKUSA dan ECHELON yang diikuti ejekan bahwa  Australia adalah Negara kriminal koloni Inggris yang tidak sederajat dengan Indonesia dan penduduknya secara genealogis adalah keturunan perampok, maling, bajak laut, pencoleng, pembunuh, pemerkosa,  tukang copet, mata-mata asing, pengedar opium, budak, dan pengkhianat Negara,  Pesantren Sufi didatangi sejumlah doktor dan master lulusan Australia yang dipimpin Dr Rini Syaharini Dursilarini dan Dr Sungut Sangit Sanguto. Mereka memprotes pandangan negatif yang disebarkan para sufi dan santri di dunia maya yang mengandung unsur ras diskriminasi.


14-03-2015
TNI Serahkan Barang Bukti Narkoba dan Dollar Palsu ke Polri

Penyidik Polisi Militer Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspomal)  Brigjen TNI (Mar) Gunung Heru menyerahkan tersangka warga sipil dan barang bukti berupa narkoba dan black dollar senilai 6.900 dollar kepada penyidik Polri Direktur Tindak Pidana  Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Pol Viktor Edison Simanjuntak di Markas Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jum’at (13/3/2015).


05-03-2015
Eksekusi Mati Dua Warga Australia
Amnesty International Desak Indonesia Hentikan Eksekusi

Lembaga pegiat hak asasi manusia Amnesty International mendesak Indonesia untuk menghentikan eksekusi terpidana mati dua terpidana mati warga Australia.


03-03-2015
Opini
Benarkah Perpres No. 26/2015 Jadi Payung Hukum "Wapres Bayangan?"

Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2015 yang memperluas peran Kepala Staf Kepresidenan (Luhut Panjaitan) untuk mengevaluasi para menterinya. Tentu saja bukan sekadar mengevaluasi tetapi dapat memberikan arahan kemana sesungguhnya kabinet ini akan dibawa.


26-02-2015
Polemik Penundaan Eksekusi “Bali Nine”

Media 22 Februari 2015 memberitakan, bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan eksekusi mati tahap II tertunda bukan karena permintaan pemerintah Australia, dan dua keluarga terpidana mati, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Penundaan bukan untuk memenuhi permintaan PM Australia, Tony Abbott, Namun, hanya masalah teknis di lapangan. Sementara, publik berasumsi jika penundaan eksekusi mati “Duo Bali Nine” adalah kemenangan konspirasi politik Australia, benarkah?


20-02-2015
Polemik KPK VS Polri dan Pembelajaran Hukum Indonesia
Beberapa minggu ini masyarakat masih disibukkan dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kasus yang bermula dari penetapan Komjenpol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK dan direspons dengan aksi penangkapan terhadap salah satu komisioner KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh Polri tersebut kini justru semakin menghangat ke permukaan. Berbagai komisioner KPK lainnya pun mendapat tuntutan dari beberapa pihak terkait kasus-kasus yang harus dibuktikan kebenarannya, seperti beredarnya foto syur antara Ketua KPK Abraham Samad (AS) dengan Putri Indonesia 2014, Elvira Devinamira dan banyak wanita lainnya serta keterlibatan AS dalam politik praktis pada Pilpres 2014 perlu dibuktikan kebenarannya agar masyarakat benar-benar tahu apa yang terjadi dikedua lembaga penegak hukum tersebut.

18-02-2015
What next Mr President?

Dengan diterimanya gugatan Praperadilan Budi Gunawan (BG) hari ini maka status atau label "tersangka" yang dinobatkan KPK bagi Kapolri yang belum dilantik ini menjadi gugur. Jadi  "what's next Mr President?"




PREVIOUS   123456789   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Erdogan Kunjungi Teluk untuk Redakan Sengketa Qatar

Wapres Jusuf Kalla Bahas Kerja Sama Maritim dengan Vietnam

PERPPU N0. 2/2017, PERPU CCTV

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumber

Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Pemerintah Pastikan Blokir Telegram

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »