» Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik » Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik » Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing » Indonesia Harus Berperan Aktif bersama ASEAN Menolak Manuver Diplomatik AS Mengisolasi Korea Utara » Uranium, Freeport McMoran dan Indonesia
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Hukum
04-12-2014
Acclamatie di Wilayah Konflik Politik Menurut Hukum

Kecenderungan dan fenomena aklamasi terjadi di dalam beberapa pengambilan keputusan dalam musyawarah organisasi Partai Politik, sehingga telah menjadi dinamika tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks percaturan politik di selama 2014. Aklamasi juga telah terjadi ketika Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Surabaya yang menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB. Kemudian aklamasi pun dicapai di dalam Muktamar PPP VIII di Surabaya, yang menetapkan Romahurmudzy sebagai Ketua Umum, dan Muktamar PPP VIII di Jakarta, yang menetapkan Djan Farid sebagai Ketua Umum PPP. Terakhir Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) IX di Bali, yang menetapkan kembali Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Semua itu menjadi potret dalam mengetengahkan persoalan aklamasi dalam agenda musyawarah partai Politik.


26-11-2014
Polemik Terhadap Revisi UU MD3

Tarik menarik kepentingan di parlemen sampai sekarang belum berkesudahan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), walaupun sudah mengarah kepada penyelesaian. Salah satu masalah yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan adalah masalah pembahasan revisi Undang-Undang MD3 ( MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Perlu diketahui, UU MD3 yang baru saja disahkan pada 8 Juli lalu adalah revisi dari UU MD3 Nomor 27 tahun 2009, menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun, dalam proses pengesahan itu, terjadi pro kontra antar-fraksi di DPR, dimana saat itu, tiga fraksi walk out dari sidang paripurna yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia    Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


21-11-2014
Urgensi Pengadilan Perikanan dan UU Maritim
Menteri Perikanan dan Kelautan, Susy Pudjiastuti sesaat setelah dilantik sebagai anggota Kerbinet Kerja telah membuat sejumlah gebrakan. Selain berusaha meningkatkan kesejahteraan  para nelayan, juga berupaya mengatasi pencurian ikan dari perairan Indonesia oleh kapal-kapal nelayan asing berukuran besar, bekerja sama dengan instansi terkait. Kementerian telah mengeluarkan kebijakan moratorium atau memberhentikan pemberian ijin penangkapan ikan untuk kapal-kapal berukuran besar pada tahun 2014. Kementerian Kelautan  dan Perikanan juga akan memmbuka data perijinan kapal-kapal ikan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. 

20-11-2014
Politisi NasDem Dipilih Jokowi Jadi Jaksa Agung
Politisi NasDem Prasetyo dipilih Presiden Jokowi sebagai Jaksa Agung. Kritik deras pun mengalir. Jokowi dinilai 'menyerah' pada tekanan partai pendukungnya. Posisi penegak hukum pun diberikan pada politisi.

03-11-2014
Mewaspadai Ambiguitas dalam Kebijakan Publik yang Berpotensi Instabilitas?
Hingga saat ini di tanah air, paska transisi pemerintahan dalam arti luas telah membelah kesatuan dalam kesadaran kehidupan sosial kemasyarakatan. Perpindahan estafet kepemimpinan terkadang tidak dapat terhindari dari adanya kondisi tarik-menarik dan dukung-mendukung yang kemudian telah menciptakan jarak (range) dalam konsensus sosial sebagai bangsa yang besar yang berakibat terganggunya suasana persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. 

13-10-2014
Hukum sebagai Pemandu Postur Pertahanan Negara Menuju Indonesia yang Modern
Pencapaian yang kian baik dalam intensitas ketahanan nasional akan sangat menentukan Indonesia tinggal landas (take off) menuju harapan bangsa dan negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi nasional (UUD 1945). Semua entitas nasional (national entities) harus bertanggungjawab dalam usaha-usaha mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan tersebut sangat diperlukan sebagai modal utama agar tercapainya stabilitas nasional sehingga mampu menjamin terselenggaranya segenap agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan, berdayaguna, berhasilguna, dan kompetitif. Itulah sebabnya, maka indeks pertumbuhan produktifitas nasional sangat tergantung dari indeks kualitas pencapaian ketahanan nasional dari waktu ke waktu sesuai skema Kebijakan Politik Strategis Nasional (polstranas). 

09-10-2014
Mengawal Suara Rakyat, Memperbaiki Akar Permasalahan Pemilukada
Indonesia merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Sebagai negara demokrasi pancasila yang memiliki landasan konstitusional UUD 1945 dimana segala perangkat aturan dan pelaksanaannya haruslah sesuai dengan UUD 1945. Hal ini sesuai konsep dalam UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menjelaskan tentang “Kedaulatan Rakyat” yang berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Demokrasi berarti dari rakyat, Oleh rakyat, dan Untuk rakyat, sebagai usaha untuk meraih cita-cita bangsa Indoensia membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945.

18-09-2014
Efektifitas Wantipres untuk Suatu Retensi Konstruksi Kebijakan Nasional

Meskipun berfungsi sebagai lembaga penasehat, namun Wantimpres tetap menjadi mitra strategis Presiden untuk mendapatkan cakrawala pandang dalam menyikapi persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tengah dihadapi, serta kebutuhan agar adanya jalan keluar yang tepat, pas, serta bijaksana. Oleh karena itu perlu diperjelas tentang posisi strategisnya itu dalam sinergitas fungsional di jajaran kelembagaan negara lainnya dalam skema pemerintahan yang sedang berjalan. Kewenanganya menurut hukum juga dimaksudkan untuk memberikan landasan secara normatif ketika memberikan masukan (input) kepada Presiden Republik Indonesia terkait pengambilan kebijakan dan keputusan penting negara.


11-09-2014
Pilkada: Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Pembahasan tentang sistem pemilihan umum Kepala Daerah, semakin bergairah ketika RUU Pilkada telah mengadopsi sistem pemilihan melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu, praktis telah memunculkan silang-pendapat yang makin tajam. Sedangkan kejelasan tentang sistem dan kultur demokrasi yang sedang dibangun di tanah air dengan sendirinya  mengalami ujian untuk kesekian-kalinya agar kian matang dan kuat.


08-09-2014
Pertimbangan Kebijakan dan Regulasi tentang UMKM atas Hasil WEF Manila

Realitas maju-mundurnya UMKM terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor, misalnya karena inkonsistensi tindakan tentang implementasi kebijakan dalam menyikapi dinamika ekonomi, khususnya untuk skala UMKM. UMKM yang ada dan berkembang idealnya tentu karena upaya yang berdikari oleh masyarakat. Adanya usaha yang mereka geluti sebagai kreatifitas mereka sendiri, dan ada juga yang eksis karena usaha dari keluarga terdahulu, sebagai bisnis warisan yang kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Itulah sebabnya UMKM harus diperkuat dan ditumbuh-kembangkan agar menjadi penyangga dalam komposisi dunia usaha nasional.




PREVIOUS   1234567891011   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Indonesia Dan ASEAN Harus Pertimbangkan kerjasama ASEAN-Uni Ekonomi Eurosia Sebagai Alternatif Menajamnya Persaingan AS-Cina di Asia-Pasifik
Belakangan ini, persaingn global AS versus Cina di Asia Pasifik semakin menajam. Indonesia, yang sejatinya merupakan pelopor strategi perimbangan kekuatan di antara dua kutub yang sedang ...

Meskipun Sudah Meminta Maaf, Pemerintah Jepang Tetap Mempertunjukkan Watak Agresif Dan Ekspansionistik

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Zijin Mining Group Company Limited, Perusahaan Cina Yang Siap Mengambil Alih Freeport Indonesia?

Beroperasinya Sistem Pertahanan Anti-Rudal THAAD AS di Korea Selatan Sebenarnya Ditujukan Terhadap Cina

Waspadai Ukraina Mempolitisasi Etnis Muslim Tatar di Forum Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Lihat lainya »
   Arsip
Iran Harap Perang Yaman Tidak Sulut Konfrontasi Iran-Saudi

RI -Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Kesehatan

Pelatihan Bela Negara Harus Dalam Bingkai Untuk Menangkal Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru Yang Dilancarkan Asing

Pemerintah Pastikan Blokir Telegram

Dilihat Dari Gelagatnya, NATO Memang Ingin Agresi Militer ke Rusia

KPK Dalami Proses Penentuan Opini Kasus Kemendes-BPK

Anggaran Polri Naik di Masa Presiden Jokowi

Ketua OPEC Optimistis Stok Minyak Global Turun

Mengunjingkan Epistemologi Keraton

Indonesia Harus Membujuk Korea Utara Agar Bersikap Moderat dan Lunak

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »