» Memberi Makna Baru tentang Motif Politik Di Balik Pembunuhan Presiden Panama Omar Torrijos » Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil » Membaca IORA dari Sisi Lain Geopolitik » Indonesia dan Geopolitik Samudra Hindia » Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Join With Us at :

   Terpopuler
DAMPAK PERTIKAIAN GLOBAL: SIKAP POLITIK DAN REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA (Sebuah Telaah Geopolitik)
Rusia Tawarkan Rudal S-300 Tuk Rontokkan Pesawat Australia
Dibalik Pedasnya, Cabe Memiliki Manfaat bagi Kesehatan
Beberapa Alasan Strategis Kesiapsiagaan Perang Rusia Untuk Mempertahankan Crimea dan Beberapa Wilayah Perbatasan Ukraina
Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Bagian 4
Makna Strategis Kunjungan Presiden Putin Ke Indonesia
Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India
Mengintip Kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika dan NATO
Mengawasi Asia Tenggara Lewat Indonesia
Perbandingan Kekuatan Militer Korea Selatan Versus Korea Utara
Read More »

Jejak Pendapat
Benarkah perseteruan sengketa Laut Cina Selatan menjadi pemicu bergesernya konflik global Amerika Serikat versus Cina-Rusia ke Asia Tenggara?
Sangat Benar
Benar
Tidak Benar
Tidak Tahu
   


Links

Departemen Luar Negeri RI
PBNU
IRIB
Kajian Timur Tengah
Magister HI Unpad
World Future Online
KASKUS-The Largest Indonesian Community
Penerbit ImtiyaZ
Seminar Kapitulasi Jepang
Bayt al-Hikmah Institute
Global Research
Indopetronews

Hukum
21-11-2014
Urgensi Pengadilan Perikanan dan UU Maritim
Menteri Perikanan dan Kelautan, Susy Pudjiastuti sesaat setelah dilantik sebagai anggota Kerbinet Kerja telah membuat sejumlah gebrakan. Selain berusaha meningkatkan kesejahteraan  para nelayan, juga berupaya mengatasi pencurian ikan dari perairan Indonesia oleh kapal-kapal nelayan asing berukuran besar, bekerja sama dengan instansi terkait. Kementerian telah mengeluarkan kebijakan moratorium atau memberhentikan pemberian ijin penangkapan ikan untuk kapal-kapal berukuran besar pada tahun 2014. Kementerian Kelautan  dan Perikanan juga akan memmbuka data perijinan kapal-kapal ikan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. 

20-11-2014
Politisi NasDem Dipilih Jokowi Jadi Jaksa Agung
Politisi NasDem Prasetyo dipilih Presiden Jokowi sebagai Jaksa Agung. Kritik deras pun mengalir. Jokowi dinilai 'menyerah' pada tekanan partai pendukungnya. Posisi penegak hukum pun diberikan pada politisi.

03-11-2014
Mewaspadai Ambiguitas dalam Kebijakan Publik yang Berpotensi Instabilitas?
Hingga saat ini di tanah air, paska transisi pemerintahan dalam arti luas telah membelah kesatuan dalam kesadaran kehidupan sosial kemasyarakatan. Perpindahan estafet kepemimpinan terkadang tidak dapat terhindari dari adanya kondisi tarik-menarik dan dukung-mendukung yang kemudian telah menciptakan jarak (range) dalam konsensus sosial sebagai bangsa yang besar yang berakibat terganggunya suasana persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. 

13-10-2014
Hukum sebagai Pemandu Postur Pertahanan Negara Menuju Indonesia yang Modern
Pencapaian yang kian baik dalam intensitas ketahanan nasional akan sangat menentukan Indonesia tinggal landas (take off) menuju harapan bangsa dan negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi nasional (UUD 1945). Semua entitas nasional (national entities) harus bertanggungjawab dalam usaha-usaha mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan tersebut sangat diperlukan sebagai modal utama agar tercapainya stabilitas nasional sehingga mampu menjamin terselenggaranya segenap agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan, berdayaguna, berhasilguna, dan kompetitif. Itulah sebabnya, maka indeks pertumbuhan produktifitas nasional sangat tergantung dari indeks kualitas pencapaian ketahanan nasional dari waktu ke waktu sesuai skema Kebijakan Politik Strategis Nasional (polstranas). 

09-10-2014
Mengawal Suara Rakyat, Memperbaiki Akar Permasalahan Pemilukada
Indonesia merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Sebagai negara demokrasi pancasila yang memiliki landasan konstitusional UUD 1945 dimana segala perangkat aturan dan pelaksanaannya haruslah sesuai dengan UUD 1945. Hal ini sesuai konsep dalam UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menjelaskan tentang “Kedaulatan Rakyat” yang berarti kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Demokrasi berarti dari rakyat, Oleh rakyat, dan Untuk rakyat, sebagai usaha untuk meraih cita-cita bangsa Indoensia membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945.

18-09-2014
Efektifitas Wantipres untuk Suatu Retensi Konstruksi Kebijakan Nasional

Meskipun berfungsi sebagai lembaga penasehat, namun Wantimpres tetap menjadi mitra strategis Presiden untuk mendapatkan cakrawala pandang dalam menyikapi persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tengah dihadapi, serta kebutuhan agar adanya jalan keluar yang tepat, pas, serta bijaksana. Oleh karena itu perlu diperjelas tentang posisi strategisnya itu dalam sinergitas fungsional di jajaran kelembagaan negara lainnya dalam skema pemerintahan yang sedang berjalan. Kewenanganya menurut hukum juga dimaksudkan untuk memberikan landasan secara normatif ketika memberikan masukan (input) kepada Presiden Republik Indonesia terkait pengambilan kebijakan dan keputusan penting negara.


11-09-2014
Pilkada: Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Pembahasan tentang sistem pemilihan umum Kepala Daerah, semakin bergairah ketika RUU Pilkada telah mengadopsi sistem pemilihan melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu, praktis telah memunculkan silang-pendapat yang makin tajam. Sedangkan kejelasan tentang sistem dan kultur demokrasi yang sedang dibangun di tanah air dengan sendirinya  mengalami ujian untuk kesekian-kalinya agar kian matang dan kuat.


08-09-2014
Pertimbangan Kebijakan dan Regulasi tentang UMKM atas Hasil WEF Manila

Realitas maju-mundurnya UMKM terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor, misalnya karena inkonsistensi tindakan tentang implementasi kebijakan dalam menyikapi dinamika ekonomi, khususnya untuk skala UMKM. UMKM yang ada dan berkembang idealnya tentu karena upaya yang berdikari oleh masyarakat. Adanya usaha yang mereka geluti sebagai kreatifitas mereka sendiri, dan ada juga yang eksis karena usaha dari keluarga terdahulu, sebagai bisnis warisan yang kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Itulah sebabnya UMKM harus diperkuat dan ditumbuh-kembangkan agar menjadi penyangga dalam komposisi dunia usaha nasional.


08-09-2014
Korupsi, Sampai Kapan Selesainya ???

KPK akhirnya menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka korupsi di lingkungan kementreian ESDM. Jero disangka melakukan pemerasan. Menurut KPK, nilai uang yang diduga diterima Jero sekitar Rp 9,9 miliar. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Jero, termasuk pencitraan.


03-09-2014
Memaknai Kekuatan Peradaban Nasional dalam Pertemuan UNAOC di Bali

Justru agenda kerjasama dan kesepahaman (cooperation and understanding) tentang pernak-pernik perkembangan peradaban di seluruh penjuru dunia, telah digelar kembali oleh United Nations Alliance of Civilization (UNAOC). UNAOC ialah salah satu badan yang melekat secara keorganisasian pada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang telah mengambil porsi peranannya dengan inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan sebagai bentuk kerjasama dan persekutuan dalam menakar tingkat peradaban dunia yang konstruktif bagi eksistensi kehidupan masyarakat global.




PREVIOUS   1234567891011   NEXT


Advance Search

   Isu Hangat »
Laporan Penggunaan Doping Olahragawan Kelas Dunia Berpotensi Dijadikan Alat Politik untuk Menghancurkan Reputasi Olahrawan Negara Pesaing
Sebenarnya para olahragawan dan olahragawati yang “ketangkap basah” menggunakan doping, bukan hal baru terjadi di dunia olahraga. Ketika olahraga dewasa ini semakin erat kaitannya dengan prestise ...

Etnis Tatar Tetap Dimainkan Negara-Negara Blok Barat untuk Aksi Destabilisasi terhadap Rusia

Kalau ASEAN Satu Misi dan Satu Suara, Bisa Mengalahkan Amerika Serikat dan Eropa

Merevitalisasi Peran Aktif Indonesia di Forum OKI Sebagai Mediator Berbagai Konflik yang Terjadi di Timur-Tengah dan Negara-Negara Lain

Dalam Konflik Luat Cina Selatan, Indonesia Mampu Memainkan Peran Sebagai The Honest Broker (Penengah Yang Jujur)

Menghidupkan Kembali WE FEELING Afrika Kepada Indonesia Dalam Rangka Mengaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri RI Yang Bebas-Aktif

Lihat lainya »
   Arsip
Mahasiswa Papua Minta Freeport Ditutup

Membaca Langkah Trump dari Perspektif The Power of Oil

Kontroversi Keberadaan Freeport

Penyebaran Paham Radikalisme: Ancaman Nyata Kedaulatan NKRI

Menyikapi Kasus Freeport

Bangkitnya Komunisme dalam Konstelasi Politik Indonesia

Bom Panci di Cicendo, Pesan Eksistensi Kelompok Radikal

Mewujudkan Spirit Demokrasi Pancasila

Perilaku Barbaristik dalam Politik Aceh

Saatnya Mengambil Alih Freeport

Lihat lainya »
   Bedah Buku
Pengarang :
Isu-isu Sensitif Diletupkan Supaya Negara-negara Imperialis Bebas Mengeruk Sumber Daya Alam Indonesia

Judul:
Perang Asimetris dan Skema Penajajahan Gaya Baru
Penulis:
M. Arief Pranoto dan Hendrajit
Penerbit:
Global Future Institute
Cetakan:
I, Desember 2016
Tebal Buku: 234 Halaman

Lihat Lainnya »