Rusman, Peneliti Global Future Institute (GFI)
Kedubes Australia di Jakarta, menegaskan bahwa Pemerintah Australia tidak mendukung rencana misi pelayaran kelompok aktivis Australia “Freedom Flotilla” ke wilayah Papua, karena selain misinya itu ilegal, juga pandangannya tidak mewakili sikap politik pemerintah, yang selama ini mendukung penuh kedaulatan RI di Papua.
Pernyatataan Kedubes Australia ini dinilai tegas tapi terkesan mendua. Pertanyaannya, sikap Australia mendua atau jangan-jangan pada dasarnya memang mendukung namun secara diam-diam.
Menurut pengamat politik Datuak Alat Tjumano, Australia nampaknya menegaskan sikanya mengulangi pernyataan PM Rudd yang terdengar tegas tetapi sebenarnya ambivalen alias mendua, yaitu; Pemerintah Australia tidak mendukung Freedom Flotila, pelayaran Freedom Frotila tidak mewakili sikap Pemerintah Australia dan illegal serta pemerintah Australia melarang pelayaran Fredoom Flotila.
“Jika tidak ingin dikatakan bersikap mendua, seharusnya Pemerintah Australia tidak sekedar melarang pelayaran Freedom Flotila, tetapi
sesuai dengan kekuasaan hukum yang tersedia bagi Pemerintah Australia, apabila terjadi kedaan darurat, maka seharusnya Pemerintah Australia mencabut semua fasilitas yang memungkinkan pelayaran tersebut dapat dilaksanakan,” ujar peneliti senior Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi ini.
Mengharap sikap Australia untuk bersikap tegas mencabut sebuah fasilitas yang memungkinkan pelayaran tersebut dilaksanakan, agaknya sulit diwujudkan karena pendirian dasarnya sebenarnya tidak menentang separatism Australia.
Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future (GFI) dalam artikelnya berjudul Amerika-Inggris-Australia-Belanda, Mata-Rantai Gerakan Internasionalisasi Untuk Papua Merdeka menulis, bahwa gerakan internasionalisasi Papua sedang gencar dilakukan baik di lini pemerintahan maupun parlemen di Amerika, Inggris, Australia dan Belanda.
Indikasi internasionalisasi Papua semakin nyata ketika anggota parlemen Inggris Andrew Smith, dalam acara pembukaan kantor perwakilan OPM di Inggris tersebut. Menyatakan: “Kami akan bekerja sama dengan orang-orang di kantor baru kami di Port Moresby, PNG pada strategi menuju tujuan penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.”
Pernyataan Andrew Smith harus dibaca sebagai isyarat bahwa gerakan internasionalisasi Papua sedang gencar dilakukan baik di lini pemerintahan maupun parlemen di Amerika, Inggris, Australia dan Belanda. Penekanan Andrew Smith terkait upaya melibatkan PNG, harus dibaca sebagai bagian integral dari aliansi strategis Amerika Serikat-Inggris-Australia untuk meng-internasionalisasi isu Papua, sebagai langkah awal menuju kemerdekaan Papua, lepas dari Indonesia.
Jadi, Global Future Institute berpandangan sikap Australia sebenarnya sama sekali tidak mendua, tapi mendukung secara diam-diam. (TGR)
