Meskipun proyek Star Wars sudah dihentikan menyusul berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet pada 1991, namun di era Donald Trump agaknya proyek ambisius Presiden Ronald Reagan itu akan segera dihidupkan kembali. Bahkan pada skala yang jauh lebih mengkhawatirkan.
Maka selain anggaran militer pemerintahan Trump meningkat scara drastis, rencana membangun kekuatan bersenjata di ruang angkasa juga akan melanggar perjanjian ruang angkasa (the outer space treaty) yang telah disepakati 15 tahun yang lalu.
Kebijakan strategis keamanan nasional Gedung Putih di era Trump memang cenderung berkiblat pada proyek-proyek ambisius Pentagon(kementerian pertahanan AS). Seperti jenis-jenis persenjataan yang dapat menembak jatuh rudal-rudal musuh yang dluncurkan dari ruang angkasa dengan menggunakan sinar laser dengan energi skala tinggi.
Trump bahkan akan bergerak beberapa langkah lebih jauh dari Reagan dengan menyebarkan rudal-rudal di benua Eropa dan Asia, dalam rangka melindungi angkatan bersenjata AS maupun sekutu-sekutunya. Saat ini para anggota kongres di Capitol Hill memang skeptis dengan proyek Star Wars ala Reagan pada dekade 1980-an. Namun sampai saat ini para anggota kongres AS itu masih enggan untuk terang-terangan menentang rencana Trump tersebut.
Berbeda dengan Star Wars berdasarkan skema Reagan di era 1980-an yang lebih ditujukan untuk membendung serangan strategis dari Rusia dan Cina. Maka Star Wars ala Trump lebih ditujukan untuk menangkal serangan dari Korea Utara dan Iran.
Menurut rencana, Star Wars versi Trump akan menggunakan sinar laser berkekuatan tinggi yang dipasang pada pesawat drone tanpa awak yang terbang di atas pantai Korea, seraya membuat rudal-rudal untuk mencegat serangan udara dari Iran maupun Korea Utara.
Nampaknya, seperti juga halnya pada 1980-an, Star Wars versi Trump cenderung membesar-besarkan ancaman militer dari Korea Utara dan Iran. Seperti halnya juga Reagan kala itu membesar-besarkan ancaman militer dari Rusia dan Cina.
Terkait upaya membuat sistem pertahanan anti rudal, Trump memang sejak awal pemerintahan sudah menaruh prioritas dalam penelitian dan pengembangan mengenai Sistem Pertahanan anti rudal. Bahkan telah menginvestasikan miliaran dolar AS di bidang research and development.
Sepertinya langkah strategis Trump ini untuk mengoreksi para pendahulunya yang cenderung meremehkan sistem pertahanan anti rudal. 20 tahun yang lalu National Intelligence Estimate berkesimpulan bahwa melancarkan manuver serangan balasan lebih simple daripada membangun sistem pertahanan anti rudal. Bahkan menghemat pengeluaran anggaran.
Maka itu, proyek star wars ala Trump yang menekankan pada Sistem Pertahanan anti rudal, harus dicegah sebisa mungkin. Seperti halnya dengan sistem pertahanan anti rudal THAAD AS yang dipasang di Korea Selatan dengan dalih untuk menangkal ancaman serangan militer Korea Utara.
Meski sistem pertahanan ini terkesan denfensif, namun sejatinya ofensif. Sebab sistem anti rudal tersebut bisa bisa mendeteksi manuver angkatan bersenjata negara-negara pesaingnya seperti Rusia dan Cina. Bisa dipastikan hal ini akan mengundang reaksi balasan dari Cina dengan sama agresifnya. Alhasil, stabilitas keamanan dan politik internasional baka semakin memanas dan meruncing.
Sayangnya, seperti ditulis oleh Melvin Goodman di situs https://www.strategic-culture.org dalam artikelnya bertajuk Star Wars Revisited: One More Nightmare From Trump
Pemerintahan Trump tidak menempatkan para anggota tim keamanan nasional yang punya pengetahuan yang mumpuni dan komitmen dalam bidang perlucutan senjata dan diplomasi. Sebaliknya malah didominasi oleh menteri luar negeri dan penasehat keamanan nasional yang berhaluan keras dan gila perang, serta menteri pertahanan yang tidak efektif.
Maka itu, Melvin Goodman berpandangan bahwa Anti Ballistic Missile (ABM) yang ditandatangani antara AS dan Uni Soviet pada 1972, masih tetap bisa jadi titik tolak untuk menciptakan pengawasan senjata dalam rangka mencegah sistem pertahanan yang ofensif di antara negara-negara adikuasa. Sehingga ABM sebenarnya merupakan batu loncatan untuk menciptakan strategi penangkalan(deterrent strategy). Sebagai dasar untuk pengawasan senjata dan perlucutan senjata.
Namun pada era Presiden George W Bush, perjanjian ABM itu dibatalkan sepihak oleh Bush, sehingga memberi alasan pembenaran untuk membangun kembali sistem pertahanan yang ofensif, termasuk sistem pertahanan anti rudal yang seakan-akan defensif padahal sejatinya juga bersifat ofensif.
Salah seorang aktor intelektual Bush pada 2002 adalah John Bolton, yang memang sangat menentang pengawasan senjata maupun perlucutan senjata. Sebaliknya malah antusias sekali membangun sistem sistem pertahanan ofensif maupun defensif.
Dan sekarang, di era Trump, John Bolton malah dipercaya menduduki jabatan sebagai Penasehat Keamanan Nasional. Maka itu, kebijakan-kebijakan strategis keamanan nasional Donald Trump dan para anggota kabinet gila perang-nya itu, memang sungguh mengkahawatirkan dan berpotensi tidak terkontrol. Apalagi ketika mulai merambah ruang angkasa. Dengan segala kemungkinannya yang terburuk, menyebarkan rudal-rudal ofensifnya di Eropa dan Asia.
Diolah kembali oleh Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute
