Dalam mengantisipasi konflik antarnegara adikuasa di masa depan, militerisasi ruang angkasa nampaknya bakal jadi opsi strategis baik bagi AS, Cina dan Rusia. Meskipun ketiga negara adikuasa tersebut menerapkan metode yang berbeda.
Ketika baru-baru ini Presiden AS Donals Trump menggulirkan wacana perlunya kekuatan militer di ruang angkasa, bagi AS sebenarnya ini bukan barang baru. Presiden Ronald Reagan di dekade 1980-an pernah menggulirkan program yang kelak terkenal dengan sebutan Program Star Wars alias Perang Bintang.
Program Star Wars dirilis oleh Reagan berdasarkan arahan dari Strategic Defense Initiativesm, yang ditujukan untuk menangkal serangan senjata strategis dari pihak musuh. Hal itu dikenal dengan sebutan mutually assured destruction. Dengan menempatkan Anti-ballistic missiles sebagai senjata penangkal.
Namun seiring dengan berakhirnya Perang Dingin dan bubarnya Uni Soviet sebagai negara pesaing AS, maka persaingan global dua kutub di bidang pertahanan, berakhir sudah. Presiden George W Bush pada 2002 memutuskan menarik diri dari perjanjian ABM Treaty. Presiden Donald Trump pada Februari lalu menarik diri dari perjanjian INF (INF Treaty) yang ditandatangani Presiden Reagan dan Presiden Uni Soviet Gorbahchev pada 1987.
Lantas, bagaimana dengan program militerisasi ruang angkasa di era pemerintahan Trump? Meskipun tujuan strategis Washington adalah penguasaan secara geopolitik negara-negara yang kaya minyak dan mineral gas seperti Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya melalui sarana-sarana non militer, namun postur pertahanan AS tetap ditingkatkan pada skala yang cukup strategis.
Maka dari itu, mencermati serangkaian produk-produk terbaru di matra udara dan ruang angkasa AS kiranya masih tetap penting saat ini.
Jika kita menelisik perkembangan industri strategis bidang pertahanan Amerika sejak 2011 lalu, ada informasi cukup mencemaskan. Novemver 2011 lalu Pentagon berhasil melakukan ujicoba satu bom terbang yang melesat lebih cepat daripada suara dan akan memberi para perencana militer kemampuan untuk menyerang sasaran di mana pun di dunia dalam waktu kurang dari satu jam.
Produk yang bernama “Advanced Hypersonic Weapon“, atau AHW ini, berhasil diluncurkan melalui roket di wilayah udara Pasifik, dengan kecepatan hipersonik sebelum menghantam sasaran di pulau karang Kwajalein di Marshall Islands, demikian isi pernyataan Pentagon ketika itu. Kwajalein terletak sekitar 4.000 kilometer di sebelah barat-daya Hawaii.
Menurut taksiran beberapa ilmuwan teknologi udara, bom terbang hipersonik ini punya kecepatan melampaui 5 Mach –atau lima kali kecepatan suara– 6.000 kilometer per jam.
Apapun alasan yang dikumandangkan pihak Pentagon ketika itu, Proyek AHW Angkatan Darat AS adalah bagian dari program “Prompt Global Strike“, yang berusaha memberi militer AS sarana untuk mengantar senjata konvensional di tempat lain di dunia dalam waktu satu jam.
Bayangkan, jika AHW ini digunakan dengan tujuan untuk melancarkan agresi militer ke sebuah negara atau kawasan. Negara manapun yang dalam posisi sebagai musuh Amerika, bisa dipastikan akan cemas dengan kepemilikan senjata macam AHW ini.
Dan dalam program yang bernama “Prompt Global Strike” ini, Washington memang sepertinya tidak main-main. Bayangkan saja. Pentagon telah menanam 239,9 juta dolar AS dalam program Global Strike tahun ini, termasuk 69 juta dolar AS untuk bom terbang yang diuji coba pada 2011 lalu.
Pertanyaan selanjutnya, apakah negara-negara adikuasa lainnya seperti Rusia dan Cina hanya diam saja tanpa berupaya menciptakan perimbangan kekuatan?
Bicara soal rudal hipersonik atau bom terbang hipersonik, nampaknya Rusia dan Cina sudah berhasil mengembangkan program yang serupa. Terutama rudal berkecepatan hipersonik. Sehingga senjata strategis yang dicanangkan Presiden Rusia Vladimir Putin setahun yang lalu, diyakini beberapa pakar strategis bakal kembali menciptakan keseimbangan strategis di Asia Pasifik.
Baca juga : Weaponizing Space Is the New Bad Idea Coming From Washington D.C
Apalagi beberapa waktu lalu, Rusia berhasil membangun sistem pertahanan S-500, sebagai penyempurnaan dari sistem pertahana udara S-400.
Namun demikian, berbeda dengan Washington, Rusia dan Cina tidak mengembangkan persenjataan ruang angkasa. Dengan demikian, tidak akan menghabiskan anggaran pertahanannya buat membangun persenjataan ruang angkasa.
Sebaliknya, Moskow dan Beijing memperakarsai program untuk melarang upaya membangun persenjataan ruang angkasa yaitu Prevention of an Arms Race in Outer Space (PAROS) Treaty.
Gagasan yang mendasari skema PAROS ini nampaknya bertentangan dengan agenda strategis pertahanan Pentagon di Washington. Menyadari bahwa PAROS merujuk pada perjanjian 1967 Outer Space Treaty, yang melarang penggunaan senjata di ruang angkasa maupun teknologi terkait sistem pertahanan udara anti rudal/missile defense, nampaknya hanya soal waktu AS pada akhirnya akan menarik diri dari 1967 Outer Space Treaty.
Meskipun Presiden Trump cenderung pragmatis dalam upaya mengembangkan Kompleks Industri Militer, namun sepertinya berbeda sudut pandang dengan kalangan berhaluan keras di Pentagon. Yang mana para perancang kebijakan pertahanan di Pentagon tetap memandang program pengembangan persenjataan ruang angkasa ditujukan untuk tetap mempertahankan kekuatan AS sebagai kutub tunggal/unipolar.
Pandangan yang mengedepankan postur pertahanan AS yang tetap agresif itu, nampaknya masih tetap dominan untuk paling tidak 25 tahun ke depan.
Melalui perspektif AS yang demikian, maka jelaslah bahwa gagasan dasar AS melalui Pentagon, adalah untuk tetap menjadi penguasa global. Adapun Cina dan Rusia, berupaya untuk menciptakan perimbangan strategis atau strategic stability.
Skema PAROS agaknya harus dibaca sebagai strategi Euro-Asia untuk menangkal militerisasi ruang angkasa yang dikembangkan AS. Langkah AS mengembangkan sistem pertahanan SR-72, bukan saja harus dibaca sebagai sebentuk kekhawatiran terhadap program teknologi hipersonik yang dikembangkan Cina dan Rusia, melainkan juga mengindikasikan betapa kuatnya Washington untuk mengembangkan persenjataan dan militerisasi ruang angkasa.
Jika manuver militer AS ini masih tetap agresif seperti sediakala, maka hal ini akan mendorong Rusia dan Cina pun mengembangkan jenis-jenis persenjataan strategis yang serupa untuk mengimbangi keunggulan militer AS.
Sehingga bukannya tercipta stabilitas dan perdamaian untuk mencegah meletusnya perang militer berskala luas, maka sejatinya AS sedang mengondisikan terciptanya perlombaan senjata (arms race) di berbagai kawasan dunia.
Apalagi, selain AS, Jepang sebagai sekutu tradisional Amerika sejak pasca Perang Dunia II, juga mengembangkan program persenjataan ruang angkasa.
Sekadar flash back. Pada Awal Januari 2013 lalu, Jepang meluncurkan dua satelit mata-mata ke orbit, untuk memperkuat kemampuan pengawasannya, termasuk mengawasi Korea Utara dari jarak dekat. Mengingat kenyataan adanya persekutuan strategis yang solid antara Amerika dan Jepang, maka perkembangan terkini adanya satelit mata-mata Jepang tersebut nampaknya paralel dengan manuver pengindra Sumber Daya Alam (SDA) Amerika Serikat LANDSAT-1 sampai VII yang sekitar enam tahun lalu dikabarkan telah melintasi wilayah udara Indonesia pada ketinggian 36 ribu km di atas bumi.
Kenyataan bahwa satelit jenis LANDSAT-1 sampai VII maupun dua satelit mata-mata Jepang tersebut, keduanya masuk kategori pengumpul data intelijen. Kedua satelit Jepang pengumpul data intelijen tersebut ditempatkan ke orbit dengan menggunakan roket H-2A buatan dalam negeri Jepang, yang terdiri dari satelit radar operasional dan satelit optikal percobaan.
Ini jelas sebuah perkembangan informasi yang cukup menarik. Keterlibatan Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) dan Mitsubishi Heavy Industries, menggambarkan betapa pembangunan dan pengembangan industry strategis pertahanan terkait secara langsung dengan pembangunan industri strategis Jepang pada skala dan lingkup yang lebih luas.
Artinya, kalau peluncuran dua satelit mata-mata Jepang ini dipandang sebagai bagian dari perkembangan kemajuan industri pertahanan Jepang, maka keterlibatan dua badan strategis Jepang ini, harus dibaca sebagai bukti nyata bahwa urusan pertahanan dan pengembangan peralatan militer Jepang saat ini, bukan sekadar urusan pihak militer semata. Melainkan sudah menjadi isu strategis yang ditangani oleh berbagai elekmen sipil di Jepang.
Lantas apa bahayanya? Sebagai satelit radar operasional yang ditujukan untuk melengkapi sistem pengawasan, pada perkembangannya satelit jenis ini bukan sekadar alat yang berfungsi defensif. Melainkan juga bisa digunakan untuk tujuan yang lebih agresif.
Sebab satelit mata-mata ini akan memungkinkan Jepang untuk memantau setiap tempat di dunia setidaknya dalam satu kali sehari, sekalipun tertutup awan dan malam hari.
Satu hal lagi, yang tak kalah penting. Satelit optikal percobaan adalah satelit demonstrasi untuk mengumpulkan data bagi riset dan percobaan teknologi masa depan dan berbagai perbaikan yang memungkinkan Jepang meningktakan kemampuan surveilans-nya (pengawasan).
Dari kemampuan ini saja, Jepang bisa memantau dan mendeteksi berbagai perkembangan teknologi Indonesia maupun negara manapun yang jadi sasaran pengintaian pihak Jepang. Sekaligus ini juga membuktikan bahwa program riset dan percobaan teknologi di Jepang terkait erat dengan kebijakan strategis pertahanan Jepang di masa depan.
Dalam pernyataan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 2013 lalu, yang bersikap keras terhadap Korut itu, memuji keberhasilan peluncuran satelit itu. “Pemerintah akan menggunakan sebanyak-banyaknya sistem itu untuk meningkatkan keamanan nasional dan manajemen krisis kami,” kata Shinzo Abe yang dikutip stasiun radio NHK.
Meskipun ini merupakan pernyataan resmi pemerintah, namun frase “meningkatkan keamanan nasional dan manajemen krisis” kiranya harus diartikan sebagai kalimat bersayap yang bisa juga diartikan bahwa satelit ini siap untuk jadi bagian dari peralatan militer Jepang yang bersifat agresif.
Yang jelas, peluncuran satelit ini saja pemerintah Jepang telah mengeluarkan anggaran sebesar 10 miliar dolar AS atau sekitar 96, 5 triliun rupiah. Jelas jumlah yang cukup fantastis mengingat anggaran pertahanan Indonesia saja saat ini hanya sekitar 100 triliun per tahun.
Yang perlu digaris bawahi melalui kajian ini, keberhasilan peluncuran satelit mata mata Jepang ini, berarti menambah panjang daftar kesuksesan roket jenis H-2A, yang sebelumnya telah berhasil mengantarkan 15 satelit Jepang ke luar angkasa. Sehingga Jepang saat ini telah berhasil mengopeasikan satu satelit radar dan tiga satelit optik.
Sekadar informasi tambahan. Jepang mulai membuat rencana untuk menggunakan satelit guna mengumpulkan data intelijen setelah Korea Utara meluncurkan rudal jarak jauh pada tahun 1998. Satelit intelijen Jepang diluncurkan pertama kalinya pada Maret 2003, sebagai tanggapan atas uji rudal Korut pada 1998.
Berarti situasi di Semenanjung Korea, memang cukup memanas dan rawan, sehingga bisa menjadi pemicu ketegangan regional yang menyeret AS, Cina dan bahkan Rusia, dalam konflik militer berskala luas di dalam beberapa waktu ke depan.
Apalagi ketika Korea Utara pada Desember 2012 lalu mengklaim berhasil meluncurkan roket jenis Unha-3 untuk membawa satelit cuaca ke orbit. Alhasil, keberhasilan ini memicu kecemasan Jepang karena roket ini berhasil terbang melintasi gugusan pulau Okinawa.
Mengingat kenyataan Jepang berada dalam jangkauan rudal Korea Utara, maka kerjasama AS-Jepang untuk mengembangkan satelit mata-mata, maka Jepang saat ini sudah bisa diasumsikan memiliki sistem pertahanan rudal sendiri. Sehingga dari sudut pandang persekutuan strategis AS-Jepang, satelit mata mata ini bukan sekadar bersifat defensif, melainkan ofensif di masa depan.
Berarti, selain AS, Jepang pun, bisa jadi faktor pemicu semakin meningkatnya perlombaan senjata stategis, dan bahkan nuklir, di kawasan Asia-Pasifik. Khususnya, dalam program persenjataan dan militerisasi ruang angkasa.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
