Sigid Kusumowidagdo, Human Captal Advisor di Bank Pundi Indonesia Tbk.
Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pembiayaan APBN Pemerintah Jokowi-JK banyak mengandalkan dana utang luar negeri umumnya dari lembaga multilateral maupun melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi.
Berikut data jumlah pinjaman (Dalam Dolar AS=USD) dan sumbernya yang perjanjiannya disepakati sejak awal 2015 sampai awal ( Februari) 2016:
- BANK PEMBANGUNAN ASIA (Asian Development Bank/ADB) = USD 10 miliar: Tujuan pendidikan, Manajemen Keuangan publik, Energi bersih, Infrastruktur pedesanaan, disepakati Pebruari 2016. Di tahun 2015 ADB memberikan USD USD I,67 miliar untuk pengembangan pasar keuangan, sektor energi, dan transmisi listrik di Sumatra.
- BANK DUNIA (WORLD BANK) 2015 Mei 2015 = USD 11 miliar untuk 3-4 tahun ke depan untuk jalan, pelabuhan, dan pengembangan tenaga kerja.
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT (IBRD, bagian Bank Dunia)= USD 3,2 miliar untu menutup defisit APBN.
- CHINA DEVELOPMENT BANK (CDB) dan INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA/ICBC) = USD 50 miliar (Rp 646,9 Triliun) untuk BUMN membangun infrastrukur dari dana CDB = USD 5 miliar khusus untuk proyek kereta cepat.
- BANK PEMBANGUNAN ISLAM (Islamic Development Bank,IDB)=USD 5 miliar (Rp 68 TRILIUN) untuk infrastuktur. Ini suatu lonjakan karena selama 2011-2014 pemerintah RI hanya pinjam USD 1,9 miliar dari IDB.
- PINJAMAN BILATERAL JEPANG JERMAN,PERANCIS yang masih berjalan di Oktober 2015= Total Rp 261,85 Triliun.
Di samping utang multilateral dan bilateral luar negeri pemerintah Jokowi-JK juga meraih dana dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi (Bond) yang dijamin pemerintah. Berikut data SUN atau Obligasi yang diterbitkan sejak Pebruari 2015 sampai Desember 2015:
1. OBLIGASI dalam mata uang asing (USD,EURO,YEN) Yaitu;
- Global Bond= USD 4 miliar
- Sukuk valas (Islamic Bond)=USD 2 Miliar
- Euro Bond= Euro 1,25 miliar
- Samurai Bond= 100 miliar Yen
2. SUN Pebruari 2015=Rp 4 Triliun (jatuh tempo 10/08/2016).
3. SUN Agustus 2015= Rp 12 Triliun (jatuh tempo Mei 2016 s/d Juli 2021).
4. SUN Nopember 2015 =Rp.10,66 Triliun melalui private placement.
5. SUN Desember 2015=Rp, 48 Triliun (USD 3,5 miliar). SUN ini adalah pertama dalam sejarah Indonesia di mana Surat utang negara ditebitkan untuk pendanaan tahun depan (pre-funding) atau sistem ‘”ijon”.
Untuk pembiayaan tahun 2016 Di awal tahun 2016 Menurut Direktur Surat Utang Negara,Kemenkeu Robert Pakpahan pemerintah akan menerbitkan SUN RP 605 Triliun sebagai “front Loading Strategy” untuk membiayai APBN yang diperkirakan defisit sebesar 2.1 % dari Produk Domestik Bruto di akhir 2016 SUN jatuh temponya bisa berbeda-beda sesuai seri penerbitannya ,ada yang sampai 15 Mei 2031.
Dalam perbandingan utang luar negeri Pemerintah Jokowi-JK (di luar utang dalam SUN ,Obiligasi valas, penjaman bilateral) di satu tahun pertama (2015) periode 5 tahun pemerintahan sebesar sebesar USD 80,9 miliar sudah hampir menyamai 50 % dari utang luar negeri 10 tahun pemerintahan SBY (2004-2014) yang besarnya USD 170,8 miliar atau melebihi utang Pemerintah Suharto selama 32 tahun (tidak termasuk utang swasta) sebesar USD 53,8 miliar atau lebih dari 12 kali lipat Utang luar negeri yang diwariskan Pemerintah Presiden Sukarno selama 15 tahun sebesar USD 6,3 miliar (4 miliar USD diantaranya warisan utang pemerintah Hindia Belanda). Akankah Indonesia mengalami krisis utang di kemudian hari?
Sumber Data : Kemenkeu,ADB,World Bank,IDB dan media nasional dan internasional.
Facebook Comments
