Deputi Direktur Lembaga Survei Kedai Kopi Vivi S Zabkie mengatakan, tingkat kepuasan publik belum tentu seirama dengan tingkat elektabilitas (keterpilihan) dalam pemilu. “Masyarakat merasa puas, namun belum tentu mau untuk memilih lagi, kasus Ahok menjadi salah satu contohnya,” katanya dalam diskusi evaluasi tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (6/10).
Hal ini menurut dia karena ada sejumlah faktor yang berpengaruh dalam masyarakat Indonesia. “Faktornya antara emosional dan rasionalitas itu terpisah. Emosional kadang menjadi faktor penentu,” ucapnya.
Vivi mengatakan, ditilik dari tingkat kepuasan, terdapat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Berdasarkan survei yang dilakukannya pada Agustus 2017 lalu, terhadap para pemilih pemula (generasi Z) di sejumlah SMA dan perguruan tinggi swasta di Jakarta, dengan 200 responden, didapati angka 68 persen yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Sementara 32 persen responden tidak puas.
Kepuasan tersebut terutama didorong oleh faktor pembangunan infrastruktur. Sementara, mereka yang tidak puas menyatakan tidak ada perubahan dan menganggap pemimpin tidak tegas.
Menurut Vivi, tingkat kepuasan publik belum bisa secara penuh mencerminkan kemauan publik untuk memilih kembali. Untuk itu, hal ini juga perlu disadari oleh petahana.
Anggota DPR Fraksi PKS M Nasir Djamil mengatakan hasil survei dari evaluasi kinerja Jokowi-JK oleh berbagai lembaga survei juga berbeda-beda. Ia mengakui, untuk urusan infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK melaksanakan percepatan. Namun demikian, menurut dia, secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, misalnya masih ada gaduh di antara anggota kabinet.
