Taiwan dan One China Policy, Berpotensi Mengobarkan Kembali Konflik Militer di Asia-Pasifik

Bagikan artikel ini

Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman dan Jepang, merupakan negara-negara imperialis yang pernah melakukan tindak kejahatan terhadap Republik Rakyat Cina (RRC). Kelima negara tersebut punya sejarah panjang penjajahan terhadap Cina, sehingga menjadikan rakyatnya fakir miskin di negerinya sendiri.

Sejarah kelam tersebut sepertinya sulit terhapus dan luka itu sulit disembuhkan. Begitu menurut Christopher Black, dalam artikelnya yang berjudul: China and The Conclusion of American Power

Meskipun kelima negara tersebut akhirnya berhasil dienyahkan dari bumi Cina, namun ambisi geopolitik mereka untuk menaklukkan kembali jadi Cina sebagai negara jajahan seperti di masa lalu, masih belum padam. Melalui berbagai modus operandi. Mulai dari sabotase ekonomi maupun ancaman militer.

Modus operandi berupa sabotase ekonomi terlihat melalui manuver pemerintah Kanada, yang tentunya atas arahan Presiden AS Donald Trump, untuk menangkap Meng Wanzhou, Chief Financial Officer of the Technology Companny, Huawei. Menyusul penangkapan Meng Wanzhou, pemerintah AS menggunakan penangkapan CEO Huawei itu sebagai peringatan dan ancaman terhadap berbagai pihak yang bermaksud menjalin kerjasama perdagangan dengan Iran. AS, Inggris, Prancis dan Jerman, maupun Jepang, juga semakin meningkatkan provokasi militernya di perairan yang dikuasai Cina, melalui Selat Taiwan. Dengan dalih, untuk kebebasan pelayaran atau Freedom of Navigation. Padahal maksud sesungguhnya dengan mengggulirkan dalih itu, bahwa Taiwan sesungguhnya merupakan daerah protektorat AS dan negara-negara sekutunya.

AS juga mendukung langkah yang diambil Perdana Menteri Taiwan, Tsai Ing-wen, untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat tinggi pemerintahan AS, yang mana sebenarnya telah melanggar apa yang disebut One China Policy. Kebijakan Satu Cina, sebagaimana yang dianut sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dengan demikian, Taiwan oleh AS dipandang seolah-olah sebagai negara bangsa yang berdaulat dan punya pemerintahan sendiri. Padahal pemerintah RRC memandang Taiwan sebagai bagian dari provinsinya.

Maka itu bisa dimengerti jika pemerintah RRC memprotes keras kebijakan AS untuk menjual peralatan militernya kepada Taiwan senilai milliaran dolar AS.

Hal ini sudah berang tentu mengundang kegusaran pemerintah RRC. Sehingga pada 28 Juli lalu, RRC melancarkan latihan militer berskala besar, seraya melibatkan dan mempertunjukkan seluruh kekuatan dari People’s Liberation Army baik darat, laut maupun udara, begitu pula beberapa persenjataan strategis seperti roket dan lain sebagainya.

Pemerintah Cina di Beijing nampaknya hendak mengingatkan AS maupun Taiwan, bahwa Cina tidak akan mentoleransi segala macam bentuk campurtangan asing dalam urusan Cina. Dan Cina siap untuk melancarkan aksi militer untuk mematahkan campur tangan AS terhadap soal Taiwan. Seraya berupaya untuk mengintegrasikan kembali Taiwan ke dalam wilayah kedaulatan RRC.

Menariknya, ada ungkapan menarik yang sepertinya dimaksudkan sebagai prediksi masa depan. Semakin gencar upaya Taiwan memisahkan diri dari RRC, semakin kuat dorongan AS dan negara-negara sekutunya untuk membantu Taiwan, maka di situ pula bakal terjadi percepatan menuju reunifikasi Cina. Entah prediksi ini benar atau tidak, itu soal lain.

Intisari dari konstruksi paparan tulisan ini adalah, betapa pemerintah Cina saat ini sangat siap terhadap kemungkinan skenario terburuk. Terkait upanya mempertahankan integritas dan kedaulatan wilayahnya. Termasuk Taiwan.

Bahkan pada 24 Juli lalu, juru bicara menteri pertahanan Cina,  Wu Qian, memperingatkan akan melakukan aksi militer kepada pihak manapun yang bermaksud menghalangi upaya Beijing melakukan reunifikasi dengan Taiwan.

Namun AS dan Inggris, yang merasa pernah berjaya menduduki geopolitik Cina di masa silam, bersikeras untuk tetap mendukung elemen-elemen Cina yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan di Beijing. Melalui cara mendorong timbulnya chaos atau rusuh sosial di Hongkong. Bahkan kalau bisa, memperluas lingkup rusuh sosial meluas ke Cina daratan.

Diolah kembali oleh Hendrajit, dari berbagai sumber, terutama situs https://www.newcoldwar.org 

Facebook Comments